Kota ideal dibangun untuk menghubungkan
Kota berkelanjutan adalah kota yang menghubungkan kawasan melalui transportasi yang baik, memberi ruang bagi beragam kelompok, dan mampu menghadapi perubahan tanpa mengorbankan lingkungan. Definisi ini lebih berguna daripada mengukur kemajuan hanya dari jumlah gedung atau panjang jalan baru. Pada 27 Oktober 2026, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, memaparkan gambaran kota ideal pada 2045 di Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space. Visi kota 2045 yang ia sampaikan menempatkan kota kompak dan transportasi terhubung sebagai satu kesatuan, disertai akses yang inklusif serta ketangguhan dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, keberhasilan pembangunan kota semestinya dinilai dari kemudahan warga mencapai pekerjaan, layanan, dan ruang publik, bukan semata-mata dari perubahan rupa kawasan. Jika perjalanan harian tetap sulit, gedung baru tidak cukup untuk disebut kemajuan.

Lebih dari gedung dan jalan
Pembangunan kota mencakup tata ruang yang terpadu, ruang yang bisa diakses berbagai kelompok, serta lingkungan yang siap menghadapi tantangan mendatang; gedung dan jalan hanyalah sebagian dari pekerjaan itu. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan dan kepastian aturan, termasuk soal legalitas tanah, sementara penataan ruang terbuka hijau juga penting bagi kualitas hidup warga. Namun, pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya penggerak. Akademisi dapat menyumbangkan kajian, arsitek dan pelaku usaha mendorong gagasan serta inovasi, sedangkan warga menjaga dan menggunakan ruang sesuai peruntukannya. Kolaborasi itu bukan pelengkap seremoni, melainkan cara agar rencana kota sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak mengabaikan orang yang tinggal di dalamnya. Festival arsitektur bertema “Ambang Naung” menjadi ruang untuk membahas tantangan perkotaan tersebut. Ukuran pentingnya bukan berapa banyak pihak hadir, tetapi apakah masukan mereka benar-benar memengaruhi keputusan.
Anak muda membawa pengalaman sehari-hari
Keterlibatan generasi muda membuat pembahasan transportasi berangkat dari pengalaman pengguna, bukan hanya rancangan di atas kertas. Muaz Alfattah Fadhani, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara dan pendiri komunitas Transgo Medan, menilai pembangunan kota berkelanjutan—terutama transportasi—tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Ia mengikuti pelatihan sembilan hari tentang transportasi berkelanjutan dan transisi energi, lalu mewakili Medan dalam forum anak muda antarkota. Dari pertukaran gagasan itu, ia membawa pulang usulan agar Medan memperbanyak angkutan pengumpan, yang dapat membantu warga menjangkau layanan utama di jalan-jalan sempit. Transgo Medan kini mengedukasi warga lewat kampanye media sosial, percakapan langsung, dan peta transportasi umum. Langkah sederhana semacam ini penting: warga mendapat informasi yang bisa dipakai, sementara pengelola kota memperoleh gambaran persoalan yang dialami penumpang.
Dari gagasan menuju tindak lanjut
Perdebatan soal transportasi perlu berujung pada perubahan yang bisa dirasakan, bukan berhenti sebagai slogan. Liputan Muaz tentang BRT Mebidang membahas proyek dengan nilai infrastruktur Rp1,14 triliun dan target pengurangan emisi 306.000 ton CO₂. Angka itu menunjukkan besarnya harapan yang ditumpukan pada angkutan umum, sekaligus alasan untuk melibatkan warga dalam menilai akses dan manfaatnya. Muaz dan komunitasnya ingin membuka pelatihan kecil tentang dekarbonisasi transportasi bagi warga Medan; ia juga masih mencari mitra pemerintah, akademisi, dan organisasi lain untuk diskusi publik. Rencana tersebut patut didukung, tetapi keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut: masukan warga harus masuk ke perencanaan, dan layanan harus benar-benar menghubungkan kawasan. Visi kota 2045 hanya akan bermakna bila transportasi terhubung, ruang inklusif, dan kolaborasi warga menjadi bagian nyata dari keputusan hari ini.






