Mandat baru harus terasa dalam kehidupan warga
Pengelolaan perbatasan adalah upaya menjaga kawasan lintas batas sekaligus memastikan warga di sekitarnya memperoleh layanan dasar dan peluang hidup yang layak. Ukuran keberhasilannya semestinya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada kelancaran pos lintas batas. Pada 19 Oktober 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Perluasan mandat lembaga ini menuntut kesinambungan pengelolaan perbatasan dan peningkatan kesejahteraan warga di wilayah yang berpotensi menjadi zona penyangga negara. Penekanan tersebut tepat: zona penyangga tidak akan kuat jika masyarakatnya masih berhadapan dengan kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. Karena itu, pembangunan perbatasan perlu dinilai dari manfaat langsung bagi warga, bukan semata-mata dari keberadaan bangunan atau aktivitas pemerintahan.
Paspor, sampah, jembatan, dan air bersih
Pemetaan yang diarahkan Maruli kepada para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mencakup akses paspor gratis, penanganan sampah, kebutuhan jembatan, dan sarana air bersih. Instruksi itu disampaikan secara daring pada 27 Oktober 2026, setelah laporan dari lapangan dinilai dapat menjadi dasar penanganan yang sesuai dengan kebutuhan tiap kawasan. Untuk warga yang membutuhkan dokumen perjalanan di perbatasan Indonesia–Timor Leste, Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki paspor gratis. Soal sampah, ia mengusulkan insinerator sebagai salah satu pilihan dan menyebut kemungkinan mengolah plastik menjadi bahan bakar solar, dengan penerapan yang harus memperhatikan aturan serta kecocokan teknologi. Ia juga meminta pendataan jembatan dan fasilitas air bersih; salah satu kebutuhan yang disorot ialah jembatan sederhana sekitar 15 meter yang mungkin dikerjakan bersama Kodam setempat.
Infrastruktur penting, tetapi layanan warga tak boleh tertinggal
Daftar kebutuhan itu memperlihatkan jurang yang kerap tertutup oleh pembicaraan tentang infrastruktur perbatasan: keberadaan PLBN belum otomatis menjawab persoalan mobilitas, kebersihan, akses penghubung, dan air bersih di permukiman sekitarnya. Paspor menyentuh kemampuan warga mengakses dokumen perjalanan, sementara jembatan dan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Semuanya perlu dipandang sebagai satu rangkaian layanan, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Perhatian khusus pada daerah terpencil juga penting agar prioritas tidak hanya ditentukan oleh apa yang mudah dibangun atau terlihat dari pos resmi. Pendataan lapangan dapat membantu membedakan kebutuhan mendesak setiap kawasan dan mencegah satu solusi dipaksakan ke semua lokasi. Bagi kesejahteraan masyarakat di zona penyangga, ukuran kemajuan seharusnya sederhana: apakah warga lebih mudah bergerak, memperoleh air bersih, mengelola sampah, dan mengurus dokumen. Jika tidak, pembangunan belum cukup dekat dengan kehidupan mereka.
Pemetaan harus berujung pada pelaksanaan dan evaluasi
Pemetaan baru bernilai ketika berlanjut menjadi keputusan, pembagian tanggung jawab, dan pekerjaan yang benar-benar sampai ke warga. Maruli menyatakan sejumlah program yang direncanakan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun mendatang, sementara program yang sudah berjalan akan diteruskan dan dievaluasi untuk melihat bagian yang perlu ditingkatkan. Arah ini masuk akal, tetapi evaluasi perlu menguji hasil di lapangan, bukan hanya mencatat kegiatan yang telah dilakukan. Pendataan jembatan dan sarana air bersih menjadi langkah awal untuk menyusun prioritas berdasarkan kondisi setempat. Pemeriksaan berkala juga semestinya memastikan usulan pengolahan sampah sesuai aturan dan kebutuhan kawasan, serta koordinasi paspor gratis menghasilkan akses yang nyata bagi warga yang memerlukannya. Perluasan mandat BNPPDT akan berarti jika kebutuhan yang telah dikenali memperoleh tindak lanjut yang jelas. Kesimpulannya, pembangunan perbatasan harus menghubungkan infrastruktur dengan layanan publik: menjaga batas negara penting, tetapi meningkatkan mutu hidup masyarakat di sekitarnya adalah tolok ukur yang tak boleh ditunda.
