Cetak sawah Merauke: definisi, skala, dan pesan politik
Program cetak sawah Merauke di Waninggap Kai adalah inisiatif pemerintah membuka dan mengoptimalkan lahan pertanian baru berskala ribuan hektare dengan dukungan irigasi dan teknologi, yang ditujukan untuk meningkatkan produksi padi lokal, memperkuat ketahanan pangan di Papua Selatan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat adat yang lahannya dijadikan sawah produktif. Di balik angka-angka besar itu, pesan politiknya jelas: negara ingin menjadikan timur sebagai lumbung padi, bukan sekadar penerima bantuan beras. Peninjauan langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Hermanto, ke cetak sawah di Kampung Waninggap Kai memperlihatkan bahwa proyek ini ditempatkan sebagai prioritas lintas level pemerintahan, bukan proyek pinggiran yang dikerjakan tanpa pengawasan.
Angka hektare besar: ambisi intensifikasi padi di lahan irigasi baru
Kekuatan program pertanian Papua Selatan ini ada pada skala dan konsistensi kebijakan. Hermanto menyebut cetak sawah yang dikerjakan di Waninggap Kai pada 2025 mencapai kurang lebih 4.400 hektare, bagian dari total sekitar 17 ribu hektare yang sudah dicetak di Merauke dan sedang ditanami. Kutipan ini penting karena menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi bicara ratusan hektare, tetapi belasan ribu. Bahkan, ia merencanakan tambahan sekitar 50 ribu hektare cetak sawah pada 2026 untuk menjawab animo dan usulan masyarakat adat yang meminta perluasan sawah. Di level regional, Gubernur Apolo mengungkap bahwa dari 84 ribu hektare cetak sawah di seluruh tanah Papua, 48 ribu hektare berada di Merauke. Angka-angka itu menunjukkan intensifikasi padi lewat lahan irigasi baru sebagai strategi sadar: menjadikan Merauke episentrum produksi, bukan sekadar lokasi proyek percobaan.
Gerakan tanam padi: sinyal koordinasi pusat-daerah yang jarang terjadi
Kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memimpin gerakan tanam padi bersama di Waninggap Kai mengubah cetak sawah dari sekadar proyek fisik menjadi agenda politik pangan. Kehadiran Mentan, gubernur, dan bupati dalam satu lokasi tanam menunjukkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang jarang terlihat sedemikian jelas di wilayah timur. Apolo menegaskan bahwa perhatian negara ke Papua Selatan diharapkan memberi manfaat optimal bagi ekonomi, terutama produksi pangan, sambil membuka peluang ekspor beras ke wilayah Papua lainnya dan ke daerah lain di masa depan. Jika janji ini terpenuhi, gerakan tanam padi bersama bukan sekadar seremoni, melainkan tanda bahwa program pertanian Papua Selatan mulai diposisikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional yang disebut gubernur sebagai wujud pelaksanaan asta cita presiden.
Dampak ke masyarakat: kesejahteraan, teknologi, dan risiko yang harus diantisipasi
Para pejabat menekankan bahwa penanaman di lahan irigasi baru memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, jika 17 ribu hektare yang sudah dicetak benar-benar produktif, desa-desa di Merauke berpotensi beralih dari konsumen beras menjadi produsen dengan daya tawar lebih tinggi. Penggunaan drone untuk penanaman kedua yang disaksikan Hermanto menandai bahwa intensifikasi padi di sini tidak lagi bergantung hanya pada cara tradisional. Namun, ada risiko yang pantas dicermati: ketergantungan pada teknologi tanpa penguatan kapasitas petani, potensi konflik lahan dengan masyarakat adat jika proses pemetaan dan persetujuan tidak transparan, serta ancaman ketika cetak sawah fokus pada perluasan area tanpa jaminan kualitas irigasi dan pendampingan. Jika pemerintah pusat dan daerah gagal mengantisipasi hal ini, janji kesejahteraan dapat berubah menjadi tekanan baru bagi petani lokal.
Ke depan: dari proyek hektare ke ekosistem pangan Papua Selatan
Data optimalisasi lahan (oplah) memperjelas arah jangka panjang program ini: sejak 2024 hingga 2026, oplah di seluruh Papua mencapai 54 ribu hektare, dan 53 ribu hektare atau hampir 99 persennya berada di Merauke. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi menjadikan Merauke sebagai lokomotif ekosistem pangan Papua Selatan berbasis intensifikasi padi. Gubernur menyatakan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan Proyek Strategis Nasional guna stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Namun, agar cetak sawah Merauke tidak hanya tercatat sebagai deretan hektare di laporan, kebijakan ke depan harus mengikat: jaminan akses pupuk, alsintan, pendampingan agronomi, dan tata kelola air yang adil untuk lahan irigasi baru. Kesimpulannya, Waninggap Kai adalah ujian: bila berhasil, ia akan menjadi model bahwa timur tidak hanya menjadi konsumen kebijakan pusat, tetapi produsen pangan yang menentukan arah sendiri.
