Legalitas yang lama dinantikan
Program Trans Tuntas adalah upaya pemerintah menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi agar warga memperoleh hak atas tanah secara legal, terlindungi dari konflik, dan dapat mengembangkan sumber penghidupan.
Momentum penyerahan sertifikat hak milik transmigran kini terlihat di sejumlah wilayah. Pada 22 Oktober 2026, Kementerian Transmigrasi dan anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyerahkan 109 bidang di UPT Jeringo, Lombok Timur. Pada hari yang sama, 27 bidang diserahkan kepada warga Karlutu SP1 dan SP2 di Maluku Tengah. Di Kolaka, 40 bidang diberikan pada 20 Oktober, sementara Padang Tarok menerima 194 bidang. Jika dijumlahkan, empat penyerahan itu mencakup 370 bidang. Angka tersebut bukan sekadar capaian administrasi: bagi keluarga yang sudah menunggu lama, dokumen kepemilikan memberi pijakan lebih pasti untuk mengelola lahan. Di Jeringo, sebagian warga telah ditempatkan selama 15 tahun sebelum sertifikat dibagikan.
Sertifikat memperkuat posisi hukum dan ekonomi
Kepastian hukum tanah mengubah posisi transmigran dari penghuni yang menunggu pengakuan menjadi pemilik yang memiliki bukti formal atas bidangnya. Pemerintah menyatakan Trans Tuntas dirancang untuk menuntaskan persoalan pertanahan secara menyeluruh, cepat, dan tanggap terhadap laporan warga; sasaran utamanya adalah hak legal yang bebas dari konflik. Manfaatnya melampaui rasa aman. Dokumen kepemilikan memberi dasar lebih kuat ketika warga merencanakan penggunaan lahan, mengembangkan usaha, atau menjaga hak keluarga. Namun, sertifikat tidak otomatis menghasilkan pendapatan. Nilai ekonominya baru terasa jika tanah tetap produktif dan tersedia akses untuk membawa hasil usaha ke pasar. Karena itu, imbauan agar SHM tidak dijual demi kebutuhan sesaat patut dipahami sebagai ajakan menjaga aset jangka panjang, bukan pembatasan hak pemilik. Sertifikasi adalah prasyarat kesejahteraan; dukungan lanjutan menentukan apakah prasyarat itu benar-benar berbuah.
Di Kolaka, warga diingatkan agar memandang SHM sebagai modal atau jaminan untuk usaha produktif, bukan sekadar dokumen.
Infrastruktur membuat lahan lebih bernilai
Legalitas akan kehilangan sebagian daya gunanya bila jalan dan saluran air tidak mendukung kegiatan warga. Di kawasan transmigrasi Anawua, sinergi Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI membuka dukungan infrastruktur senilai Rp3 miliar. Dana itu diarahkan untuk membangun jalan rabat beton dan memperbaiki drainase. Di Jeringo, kementerian juga mengalokasikan Rp5 miliar untuk peningkatan jalan desa. Hubungan antara sertifikat dan infrastruktur ini penting: tanah yang jelas statusnya lebih aman untuk diusahakan, sementara akses yang memadai membantu warga mengolah dan memasarkan hasilnya. Karena itu, kawasan transmigrasi produktif tidak bisa dibangun lewat pembagian dokumen saja. Kolaborasi pemerintah dan DPR perlu diukur dari hasil yang bisa dirasakan keluarga—jalan yang dapat dilalui, saluran yang berfungsi, dan lahan yang memberi penghidupan. Infrastruktur juga perlu dirawat agar anggaran pembangunan tidak berhenti sebagai proyek sesaat.
Penyelesaian harus berlanjut setelah penyerahan
Penyerahan SHM menandai kemajuan, bukan penutup pekerjaan. Di Jeringo, pengukuran dan pembagian lahan usaha telah ditinjau pada
