Dukungan Palestina perlu melampaui simbol
Dukungan Palestina adalah rangkaian tindakan warga untuk membela hak rakyat Palestina, mulai dari mengawasi kebijakan dan aktivitas bisnis hingga menyuarakan solidaritas di ruang publik. Pesannya jelas: kepedulian akan lebih kuat jika hadir sebagai tekanan yang konsisten, bukan hanya ungkapan sesaat. Pada 21 Oktober, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, membahas peran masyarakat dalam gelar wicara di Taman Ismail Marzuki. Ia menyoroti konteks yang menuntut kewaspadaan warga: keterlibatan pemerintah dalam Board of Peace dan hubungan perdagangan dengan Israel. Bagi Albanese, masyarakat sipil dapat mengawasi keputusan politik maupun kepentingan bisnis yang berpotensi bertentangan dengan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pandangan ini penting karena sikap pemerintah saja tidak cukup jika praktik ekonomi berjalan tanpa pengawasan. Dukungan yang berdampak menuntut warga untuk bertanya, memeriksa, dan meminta pertanggungjawaban.
Albanese juga mengingatkan bahwa ketegangan antara sikap politik dan kepentingan ekonomi bukan persoalan sederhana; pengaruh perusahaan multinasional dapat melemahkan kebijakan yang diambil negara. Karena itu, ia mendorong pengawasan terhadap sektor pariwisata dan aktivitas yang terkait dengan dugaan kejahatan internasional. Namun, pengawasan bukan alasan untuk mendiskriminasi warga sipil Israel. Albanese membedakan mereka dari anggota militer yang diduga terlibat dalam kejahatan terhadap warga Palestina dan menekankan pentingnya penegakan hukum apabila dugaan itu memenuhi dasar hukum. Sikap tersebut memberi arah yang lebih bertanggung jawab bagi solidaritas: fokus pada tindakan dan bukti, bukan identitas kebangsaan. Dengan begitu, seruan membela Palestina dapat tetap tegas tanpa berubah menjadi prasangka terhadap warga sipil.
BDS dan pengawasan sebagai tindakan sehari-hari
Salah satu jalur yang disoroti Albanese adalah gerakan BDS—boikot, divestasi, dan sanksi—terhadap produk maupun perusahaan yang mendukung penjajahan Israel di Palestina. Namun, boikot yang efektif perlu bertumpu pada informasi, bukan rumor atau daftar yang tidak jelas asalnya. Albanese menyarankan masyarakat memeriksa informasi dari gerakan BDS Indonesia sebelum menentukan sasaran boikot. Pilihan konsumen dapat menyampaikan sikap, tetapi ketepatan sasaran dan dasar faktual menentukan apakah sikap itu adil serta bermakna. Warga juga dapat menyuarakan pandangan secara terbuka di tempat usaha dan destinasi wisata, sembari menuntut transparansi mengenai hubungan bisnis yang dipersoalkan. Ini bukan pengganti kebijakan pemerintah atau penegakan hukum; justru tekanan publik dapat melengkapi keduanya. Dukungan yang matang menggabungkan keputusan ekonomi yang sadar dengan pengawasan yang kritis.
Monas mengubah kepedulian menjadi ruang bersama
Pada 1 November 2026, Apel Akbar Bulan Solidaritas Palestina digelar di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat. Ribuan warga hadir dalam peresmian Bulan Solidaritas Palestina, disertai apel 1.000 relawan kemanusiaan. Kerumunan itu menunjukkan bahwa solidaritas Monas bukan sekadar acara seremonial: ia memberi ruang bagi masyarakat untuk menyatakan dukungan secara kolektif. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari, menyebut dukungan warga sebagai amunisi moral bagi rakyat Palestina dalam perjuangan mereka. Ia juga berterima kasih atas doa yang disebutnya sebagai sumber kekuatan. Pengakuan itu menjelaskan mengapa aksi publik berarti bagi mereka yang menghadapi perang dan kehilangan: pesan dari luar dapat menegaskan bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan. Namun, nilai sebuah aksi akan lebih besar bila semangatnya berlanjut menjadi bantuan, advokasi, dan perhatian yang konsisten.
Indonesia mendedikasikan November untuk beragam agenda solidaritas, bukan hanya satu hari peringatan. Rangkaian yang direncanakan mencakup kegiatan lari dan diskusi pada 8 November, summit pada 14–15 November, diskusi jurnalisme kemanusiaan pada 19 November, serta festival, simposium, dan long march pada 28–29 November. Skala dan ragam kegiatan ini membuka banyak cara bagi warga untuk terlibat, dari hadir langsung hingga mengikuti diskusi atau menyebarkan informasi. Pada hari apel di Monas, peserta diimbau memakai kantong parkir yang disediakan dan mengikuti arahan petugas agar kegiatan tertib serta aktivitas warga lain tetap lancar. Solidaritas yang kuat juga perlu menghormati ruang bersama: tertib di lokasi dan berkelanjutan setelah acara usai.
Harapan Al-Aqsa sebagai ukuran solidaritas
Di Monas, Abdulfattah menyampaikan harapan yang melampaui seremoni: suatu hari umat Islam Indonesia dapat salat di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, tanpa hambatan. Ia mengatakan telah salat di sana lebih dari seribu kali dan ingin rakyat Indonesia merasakan kesempatan yang sama. Harapan itu memberi wajah manusiawi pada dukungan politik: kebebasan dan akses beribadah bukan gagasan abstrak, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman hidup. Namun, doa dan simbol tidak cukup bila tidak disertai perhatian pada kondisi yang menghalangi hak dan keselamatan warga Palestina. Karena itu, dukungan yang berarti memadukan empati dengan pengawasan, pilihan ekonomi yang terinformasi, penegakan hukum yang adil, serta aksi publik yang konsisten. Dari BDS hingga apel solidaritas, tiap cara memiliki batas; kekuatannya tumbuh ketika saling melengkapi.
Kesimpulannya, dukungan untuk Palestina tidak perlu memilih antara advokasi dan aksi massa. Pengawasan terhadap industri pariwisata, gerakan BDS, tuntutan akuntabilitas, doa, dan solidaritas publik dapat berjalan bersama. Apel di Monas memperlihatkan besarnya kepedulian, sedangkan seruan Albanese mengingatkan bahwa kepedulian perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur dan bertanggung jawab. Harapan agar rakyat Indonesia kelak dapat beribadah di Masjid Al-Aqsa merangkum tujuan yang lebih luas: kehidupan yang merdeka, aman, dan bermartabat bagi rakyat Palestina. Ukuran solidaritas bukan hanya banyaknya orang yang berkumpul, melainkan kesediaan menjaga perhatian dan tekanan publik setelah kerumunan bubar.
