Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sekolah Rakyat di Lahan UI: Klaim, Kajian, dan Opsi Alternatif

Sekolah Rakyat di Lahan UI: Klaim, Kajian, dan Opsi Alternatif
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Polemik bermula dari perbedaan penyebutan lokasi

Sekolah Rakyat UI adalah wacana pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di lahan yang masih dicari bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Universitas Indonesia. Persoalan utamanya bukan pilihan antara pendidikan dan lingkungan, melainkan kepastian lokasi serta cara keputusan itu dibuat.

Perhatian publik menguat setelah pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta pada 16 November 2026. Keterangan awal tentang sekitar 8 hektare lahan hutan di wilayah Jakarta yang masuk kawasan UI memunculkan kesan bahwa Hutan Kota UI akan dialihfungsikan. Penolakan dari masyarakat dan organisasi lingkungan kemudian disertai petisi Save Hutan UI Depok.

Sehari setelah pertemuan itu, UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan berada di bagian kampus pada sisi Jakarta, bukan di dalam Hutan Kota UI. Kampus juga menyatakan kawasan hutan kota tetap dipreservasi. Penjelasan ini penting, tetapi belum menghapus kebutuhan akan peta dan batas lahan yang terbuka agar warga dapat menilai klaim tersebut secara konkret.

Sekolah Rakyat di Lahan UI: Klaim, Kajian, dan Opsi Alternatif

Klaim lokasi belum sama dengan keputusan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bahwa lahan yang dipertimbangkan berada di sisi kampus UI wilayah Jakarta, berimpitan dengan hutan kota, bukan di dalamnya. Namun, pernyataan itu tidak berarti lokasi sudah diputuskan. Menurut pemerintah, pembahasan masih awal dan belum ada keputusan final; pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan harus dilakukan sebelum kemungkinan perjanjian kerja sama.

Pada 18 November, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada rencana membangun gedung sekolah di Hutan Kota UI dan pemerintah masih mencari lahan alternatif, dengan mengutamakan aset pemerintah.

Dua keterangan tersebut dapat dibaca berdampingan: UI dan Menteri Sosial membahas kemungkinan lahan kampus di sisi Jakarta, sedangkan pemerintah menegaskan hutan kota tidak akan menjadi tapak pembangunan. Tanpa hasil kajian dan batas lokasi yang diumumkan, publik belum punya dasar untuk menganggap opsi UI telah disetujui ataupun telah sepenuhnya dikesampingkan.

Opsi alternatif dan kebutuhan warga

UI disebut menawarkan sejumlah lahan, termasuk di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, masing-masing sekitar 1,5 hektare, serta kemungkinan lahan kampus di sisi Jakarta yang berbatasan dengan kawasan hutan kota. Secara terpisah, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi mengajukan dua lokasi alternatif sekolah, satu di Jakarta Barat dan satu di Jakarta Timur; masing-masing disebut memiliki sekitar dua hektare dan telah disiapkan untuk pembangunan. Keterangan sumber tidak merinci apakah dua daftar itu merujuk pada bidang yang sama.

Sementara pencarian lokasi berlanjut, gedung Kementerian Sosial di Cilandak, Pondok Indah, sudah digunakan sebagai fasilitas Sekolah Rakyat. Bagi calon siswa dan keluarga, manfaat program bergantung pada sekolah yang benar-benar tersedia dan dapat diakses, bukan sekadar wacana penentuan lahan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan kapasitas, jadwal, serta dampak tiap opsi setelah kajian selesai, tanpa mendahului keputusan.

Tanah UI merupakan tanah negara dan UI menyatakan mendukung pemanfaatannya bagi pendidikan apabila dibutuhkan. Namun, status kepemilikan saja tidak cukup untuk menjawab kecocokan tata ruang, keselamatan, maupun dampak lingkungan. Sikap publik yang meminta perlindungan Hutan Kota UI patut diperlakukan sebagai bagian dari penilaian, bukan hambatan yang harus disingkirkan.

Kepastian harus mendahului pembangunan

Polemik ini menunjukkan mengapa pemerintah sebaiknya tidak mencampuradukkan usulan, kajian, dan keputusan. Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan, tetapi dukungan terhadap tujuannya tidak otomatis berarti persetujuan terhadap setiap lokasi. Untuk meredakan ketidakpercayaan, pemerintah dan UI perlu menyampaikan hasil survei, status administrasi, batas bidang, serta alasan pemilihan lokasi secara terbuka.

Kesimpulan sementara yang paling akurat ialah bahwa Hutan Kota UI dinyatakan tidak akan dibangun sekolah, sementara lahan di sekitar kampus dan beberapa lokasi lain masih dibahas. Penetapan final belum ada. Pemerintah semestinya menyelesaikan kajian dengan mengutamakan keselamatan, aturan tata ruang, dan perlindungan ruang hijau—lalu menerangkan pilihannya kepada warga sebelum melangkah ke tahap kerja sama.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!