Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI: Mencari Jalan Tengah

Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI: Mencari Jalan Tengah
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Sekolah publik membutuhkan ruang yang memadai

Sekolah Rakyat adalah sekolah terpadu yang menyediakan pendidikan bermutu secara gratis dan berasrama bagi anak dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan memperluas kesempatan belajar serta memutus rantai kemiskinan. Program ini menjawab kebutuhan nyata, tetapi pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan lahan luas—hambatan yang terasa berat di kota besar ketika ruang untuk fasilitas publik sudah terbatas. Sekolah berasrama membutuhkan lebih dari ruang kelas: ada asrama, fasilitas pendukung, dan tempat tinggal tenaga pengajar. Kebutuhan luas untuk satu sekolah diperkirakan sekitar delapan hektare, ukuran yang sulit dicari tanpa bersaing dengan penggunaan lahan lain. Pada Oktober 2026, tercatat 182 Sekolah Rakyat beroperasi di 131 kabupaten atau kota dengan kapasitas 45.000 siswa. Angka itu memperlihatkan perluasan program, tetapi juga menegaskan bahwa akses pendidikan tidak akan meluas hanya dengan menetapkan sasaran: pemerintah harus menemukan lahan sekolah negeri yang layak dan berkelanjutan.

Dampaknya langsung dirasakan anak-anak yang terancam putus sekolah karena kondisi ekonomi. Karena itu, keterbatasan lahan tak boleh menjadi alasan untuk menunda penyediaan sekolah; sebaliknya, kebutuhan besar ini menuntut perencanaan lokasi yang lebih cermat. Pemerintah DKI Jakarta telah mengajukan dua lokasi—masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur—dengan luas sekitar dua hektare per lokasi. Usulan tersebut menunjukkan bahwa pilihan di perkotaan mungkin perlu dikembangkan melalui beberapa tapak, bukan bergantung pada satu bidang besar. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan pula kebutuhan asrama dan fasilitas, agar solusi lahan tidak menghasilkan sekolah yang tak mampu menjalankan fungsi pendidikannya secara utuh.

Polemik lokasi memperlihatkan pentingnya kejelasan

Perdebatan mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada 16 November bahwa UI bersedia menyediakan lahan sekitar delapan hektare di sisi Jakarta, yang ia sebut sebagai bagian dari Hutan Kota UI. Kampus kemudian menjelaskan bahwa bidang yang dibicarakan berada di kawasan kampus dekat hutan, tetapi bukan di dalam kawasan hutan tersebut. Perbedaan penjelasan ini cukup untuk memicu kekhawatiran publik—dan menunjukkan bahwa komunikasi soal batas lahan tidak boleh kabur ketika yang dipertaruhkan adalah ruang hijau. UI menyatakan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan tidak harus dipertentangkan. Namun, klaim lokasi yang berseberangan perlu dituntaskan dengan peta, status lahan, dan kajian terbuka sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Penolakan atas alih fungsi juga datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menyatakan tidak setuju jika Hutan Kota UI dijadikan lokasi gedung sekolah. BEM UI, melalui Koordinator Bidang Sosial dan Politik Hafidz Hernanda, menolak pembangunan yang berpotensi mengancam keberlangsungan ruang ekologis. Sementara itu, Muhaimin Iskandar menegaskan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun dengan mengubah ruang terbuka hijau menjadi bangunan. Ketiga respons ini tidak menolak tujuan pendidikan; mereka menolak risiko bahwa tujuan itu dicapai dengan mengorbankan kawasan yang melindungi warga kota.

Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI: Mencari Jalan Tengah

Hutan kota bukan lahan kosong

Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare, sedangkan bidang yang disebut untuk sekolah diperkirakan sekitar delapan hektare. Membandingkan luas itu saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pembangunan aman. Hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, menjadi habitat keanekaragaman hayati, serta menyediakan ruang penelitian bagi sivitas akademika. Nilainya terletak pada fungsi yang dijalankan, bukan semata-mata pada jumlah hektare yang tersisa. Jika pembangunan mengganggu konektivitas habitat atau daya serap air, dampaknya bisa lebih luas daripada batas tapak bangunan. Maka, perlindungan Hutan Kota UI bukan hambatan bagi sekolah publik, melainkan kepentingan kota yang perlu masuk sejak awal dalam penentuan lokasi.

Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di kompleks perkantoran Suka Makmue, Aceh, pada 11 November 2026; sekolah itu menempati lahan delapan hektare. Contoh tersebut mengingatkan bahwa kebutuhan luas program berasrama tidak otomatis cocok ditempatkan di tengah kawasan perkotaan yang padat dan bernilai ekologis. Pada saat bersamaan, keterbatasan lahan kota nyata, sehingga menolak satu lokasi tanpa menyiapkan pilihan lain juga tidak cukup. Perencanaan harus mencari bidang yang sesuai, menguji dampak lingkungannya, dan menjamin sekolah tetap dapat menyediakan layanan yang dijanjikan.

Keputusan harus menunggu pemeriksaan, bukan desakan

Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Sebelum penetapan, masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, kajian teknis, dan penilaian kelayakan hingga pembahasan kerja sama lintas instansi. Tahapan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk membuka data kepada masyarakat, bukan sekadar formalitas sebelum pembangunan berjalan. Warga dan sivitas kampus perlu mengetahui batas bidang, status pengelolaan, dampak terhadap resapan air, serta alternatif lokasi yang telah dinilai. Transparansi dapat meredakan spekulasi sekaligus mencegah sekolah dibangun di tempat yang kemudian terbukti merusak fungsi ekologis.

Jalan keluarnya bukan memilih pendidikan atau hutan, melainkan merancang agar keduanya terlindungi. Pemerintah dapat membandingkan beberapa tapak, termasuk usulan lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, berdasarkan akses siswa, kecukupan fasilitas, status lahan, dan dampak lingkungan. Jika bidang dekat Hutan Kota UI benar-benar berada di luar batas hutan, klaim itu tetap perlu dibuktikan melalui kajian yang dapat diperiksa publik. Pembangunan Sekolah Rakyat penting bagi anak yang kurang beruntung, tetapi urgensi sosial tidak membenarkan keputusan yang terburu-buru. Kesimpulannya, sekolah harus dibangun di lokasi yang layak tanpa mengalihfungsikan hutan kota; kepastian batas dan kajian terbuka adalah syarat minimum untuk mencapai keduanya.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!