Kawasan kuliner perkotaan: dari pinggiran semrawut ke ruang kuliner tertib
Kawasan kuliner perkotaan adalah ruang publik di dalam kota yang secara sengaja ditata menjadi pusat aktivitas makan dan minum, dengan infrastruktur terencana, pedagang kaki lima tertib, serta integrasi antara pelaku usaha lokal, wisatawan, dan warga yang menikmati ruang publik secara aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Transformasi kawasan pinggiran menjadi pusat kuliner modern bukan lagi proyek kosmetik, melainkan strategi tata ruang yang menguji sejauh mana pemerintah kota berpihak pada ekosistem pedagang lokal. Batang, Yogyakarta, dan Surabaya sedang mengirim pesan jelas: kuliner bisa ditata rapi tanpa mematikan karakter dan nafkah pelakunya. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar memprioritaskan pengembangan kuliner berkelanjutan, atau sekadar mengganti lapak pinggir jalan dengan bangunan cantik yang mahal dan eksklusif?
Batang: food court modern di bekas Asrama Polisi, estetika bertemu sejarah
Di Batang, bekas Asrama Polisi di Jalan Diponegoro sebelah timur alun-alun disiapkan menjadi pusat jajanan modern atau food court modern. Pemkab mengajukan skema pinjam pakai seluas 1.400 meter persegi dari total sekitar 2.400 meter persegi lahan yang ada. Angka ini penting: pemerintah tidak menguasai penuh, melainkan berbagi ruang dengan kepolisian yang akan memakai sisa 1.000 meter persegi untuk layanan masyarakat seperti unit PPA-PPO. Keputusan mempertahankan tampak depan bangunan lama menunjukkan kesadaran bahwa modernisasi tidak harus memotong akar sejarah kawasan. Namun tantangan besarnya ada di level praktik: apakah food court modern ini akan memberikan ruang yang adil bagi pedagang kecil yang selama ini hidup dari keramaian alun-alun, atau berubah menjadi kantong kuliner kelas menengah yang menyingkirkan penjual tradisional yang tidak sanggup mengikuti skema komersial baru?
Yogyakarta: bantaran Kali Code sebagai laboratorium kuliner berkelanjutan
Pemkot Yogyakarta menyiapkan konsep penataan bantaran Sungai Code di sekitar Bendung Mergangsan dan Taman Perwira menjadi pusat ekonomi baru berbasis wisata kuliner dan ruang publik interaktif. Deretan kafe dan warung usaha mikro akan dikelola langsung oleh warga setempat, khususnya dari Kampung Surokarsan dan Prawirodirjan. Wakil Wali Kota menegaskan prioritas untuk masyarakat sekitar, agar mereka tidak bergantung pada program bantuan, tetapi mampu mengelola ruang usaha secara berkelanjutan. Di sini terlihat pendekatan yang lebih progresif: pengembangan kuliner berkelanjutan bukan hanya soal fisik, tetapi soal kemandirian ekonomi warga sebagai pelaku utama kawasan kuliner perkotaan. Penataan bantaran sungai diposisikan sebagai pertemuan tiga agenda: kelestarian lingkungan, daya tarik wisata, dan peningkatan kesejahteraan. Model seperti ini patut dikawal agar tidak bergeser menjadi gentrifikasi tepi sungai yang memoles wajah kota sambil diam-diam menekan warga asli ke pinggir baru.
Surabaya: menata Karang Menjangan, PKL tetap ada tapi harus lebih tertib
Karang Menjangan di Surabaya adalah kawasan kuliner malam yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga kota. Pemerintah kota tidak memilih jalan pintas “penggusuran halus”, tetapi menata ulang dengan fokus pada pedagang kaki lima, kantong parkir, dan area pedestrian. Penataan ini muncul setelah aduan warga tentang carut-marut parkir melalui hotline Wali Kota, menunjukkan bahwa tata ruang kuliner kini juga digerakkan oleh tekanan pengguna jalan. Rencana Dishub menyiapkan pola parkir terpusat di satu sisi kawasan, agar kendaraan roda dua tidak lagi tersebar di depan tiap lapak, adalah langkah konkret menuju pedagang kaki lima tertib yang tetap hidup di ruang publik. Sementara itu, dinas terkait menegaskan bahwa PKL tetap dipertahankan sebagai jantung kawasan, dengan aktivitas perdagangan yang ditata supaya tetap bersih, tertib, dan nyaman, tanpa mengganggu akses pejalan kaki.
Pelajaran kebijakan: menata tanpa mematikan, tertib tanpa menghapus keramaian
Dari Batang, Yogyakarta, dan Surabaya, pola yang muncul cukup jelas: pemerintah kota mulai melihat kuliner sebagai sektor ekonomi serius yang layak mendapatkan infrastruktur dan desain ruang yang matang. Namun keberhasilan tidak diukur dari seberapa "instagramable" food court modern atau bantaran sungai, melainkan dari sejauh mana pedagang lokal menikmati peningkatan pendapatan dan keamanan usaha tanpa kehilangan karakter jualan mereka. Proyek di Batang menunjukkan kompromi antara aset negara, fungsi layanan publik, dan kebutuhan ruang kuliner. Yogyakarta menjadi contoh bagaimana pengembangan kuliner berkelanjutan dirancang untuk kemandirian warga sekitar. Surabaya menegaskan bahwa pedagang kaki lima tertib adalah kunci kawasan kuliner yang nyaman tanpa mengusir PKL lama. Ke depan, kota-kota ini akan dinilai bukan hanya dari jumlah pengunjung, tetapi dari apakah ruang kuliner perkotaan benar-benar menjadi rumah bersama, bukan sekadar etalase baru yang rapi namun eksklusif.
