Makna Pagu OIKN Rp 6,7 Triliun: Ibu Kota Baru Dibentuk dari Parlemen dan Peradilan
Anggaran IKN 2027 adalah alokasi dana negara untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sebagai inti fungsi pemerintahan baru, sekaligus mencakup biaya pengelolaan serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.
Anggaran IKN 2027 menempatkan satu pesan politik yang jelas: ibu kota baru tidak dibangun dari gedung istana, melainkan dari tempat wakil rakyat bersidang dan hakim memutus perkara. OIKN mendapat pagu OIKN Rp 6,7 triliun dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, meningkat sekitar Rp 400 miliar dari pagu sebelumnya sebesar Rp 6,3 triliun. Sekitar Rp 5,3 triliun dari jumlah itu diarahkan khusus untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif yudikatif. Ini bukan sekadar pembagian angka dalam dokumen anggaran; ini adalah pernyataan tentang seperti apa wajah pemerintahan di ibu kota baru akan dibentuk pertama kali.
Mengapa 79% Anggaran Mengalir ke Kawasan Legislatif-Yudikatif
Penetapan Rp 5,3 triliun untuk kawasan legislatif yudikatif bukan kebetulan teknis, melainkan pilihan politik-fiskal yang sadar. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan, “dari Rp 6,7 triliun itu… Rp 5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif… yang lainnya untuk pengelolaan”. Dengan kata lain, hampir 79% dari anggaran IKN 2027 dipakai bukan untuk memulai proyek baru, tetapi untuk memastikan inti kekuasaan negara di ibu kota baru benar-benar berdiri.
Fokus ini sejalan dengan target penyelesaian infrastruktur utama IKN pada 2027. Kawasan yudikatif mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan, sementara kawasan legislatif berisi kompleks DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta fasilitas publik seperti Plaza Kerakyatan dan Taman Rakyat. Dengan kontrak pembangunan kawasan legislatif yang sudah mencapai Rp 8,24 triliun, prioritas anggaran tahun ini lebih mirip strategi “mengunci komitmen” ketimbang sekadar menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
Strategi Bertahap: Menyelesaikan Inti Kekuasaan Menjelang Akhir 2027
Prioritas pada kawasan legislatif yudikatif menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru ditempuh melalui strategi bertahap yang terukur: selesaikan dulu pusat pembuatan dan penegakan hukum, baru berbicara tentang perpindahan penuh. Pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027, dengan progres yang diharapkan mencapai sekitar 40% hingga akhir 2026. Sementara itu, pembangunan kawasan legislatif ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027.
Detail proyek memperlihatkan bahwa 2027 akan menjadi tahun penguncian struktur kekuasaan. Nilai kontrak untuk Gedung MA mencapai Rp 1,4 triliun dengan progres 12,5%, sedangkan paket MK, KY, dan Masjid Kawasan bernilai Rp 1,65 triliun dengan progres 12,41%. Untuk legislatif, lima paket pekerjaan—Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, dan DPD—senilai total Rp 8,24 triliun dengan progres sekitar 9–12%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 2027 bukan akhir dari pembangunan ibu kota baru, tetapi tahun ketika kerangka kelembagaan utamanya diharapkan sudah berdiri.
Rp 1,4 Triliun Sisanya: Mengelola Kota, Bukan Hanya Membangun
Jika Rp 5,3 triliun diarahkan ke beton dan baja kawasan legislatif yudikatif, maka Rp 1,4 triliun sisanya adalah anggaran untuk membuat kota ini hidup dan terpelihara. Basuki menyebut sisa anggaran akan digunakan untuk pengelolaan OIKN, termasuk pemeliharaan aset yang sudah terbangun. Kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN saat ini saja diperkirakan sekitar Rp 500 miliar per tahun dan berpotensi naik seiring bertambahnya aset yang diserahkan dari kementerian terkait.
Di sini terlihat pergeseran peran OIKN: dari sekadar badan yang mengawasi pembangunan ibu kota baru menjadi pengelola kota yang harus merawat jaringan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang sudah berdiri. Dengan pagu OIKN Rp 6,7 triliun yang kini terbagi jelas antara pembangunan dan pengelolaan, tahun 2027 akan menjadi ujian apakah ibu kota baru mampu tampil bukan hanya sebagai proyek konstruksi raksasa, tetapi sebagai kota yang berfungsi dan terurus sejak dini.
Arah Relokasi: Ibu Kota Baru Ditentukan oleh Fungsi, Bukan Seremoni
Kombinasi prioritas anggaran dan jadwal penyelesaian kawasan legislatif yudikatif memperlihatkan satu garis besar: relokasi pusat kekuasaan akan mengikuti kesiapan fungsi, bukan seremoni. Selama gedung DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY belum rampung, perpindahan penuh hanya akan menjadi simbolik. Sebaliknya, ketika kedua kawasan ini selesai menjelang akhir 2027, peta kekuasaan nasional otomatis bergeser ke ibu kota baru meski elemen pendukung lain belum sempurna.
Dalam kerangka ini, anggaran IKN 2027 bukan sekadar angka di RAPBN, melainkan kontrak politik untuk memindahkan pusat legislasi dan peradilan ke Nusantara pada tenggat yang sudah ditetapkan. Jika target 23–25 Desember 2027 tercapai, maka tahun-tahun berikutnya akan diwarnai penyesuaian bertahap lembaga dan infrastruktur lain ke orbit ibu kota baru. Jika meleset, pagu anggaran berikutnya akan menjadi barometer baru seberapa serius negara menjaga jadwal perpindahan kekuasaan yang telah diumumkan.
