Krisis Infrastruktur Sekolah Dasar: Anak Belajar di Antara Reruntuhan
Krisis infrastruktur sekolah dasar adalah keadaan ketika gedung sekolah tidak layak pakai, fasilitas dasar rusak, dan ruang kelas rusak tetap dipakai, sehingga mengancam keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan belajar siswa secara langsung setiap hari.
Kondisi ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ia muncul nyata di ruang kelas III SDN 0172 Lembah Binubu, ketika wartawan menemukan siswa masih belajar di ruangan yang oleh dinas pendidikan sendiri dinyatakan tidak layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kayu penyangga atap lapuk menggantung di atas plafon dan berpotensi jatuh sewaktu-waktu, sementara seng atap berlubang membiarkan cahaya dan kemungkinan hujan masuk ke ruang belajar. Ini bukan sekadar gedung sekolah tidak layak; ini ancaman keselamatan yang dibiarkan berlarut. Di sisi lain, sekitar 50 siswa SD Negeri 81 Bengkulu Tengah bahkan harus meninggalkan sekolah dan berpindah belajar ke masjid, duduk di lantai tanpa meja dan kursi selama gedung mereka direvitalisasi. Dua contoh ini menunjukkan satu pesan tegas: infrastruktur sekolah dasar kita sedang sakit.
Belajar di Ruang Kelas Rusak: Normalisasi Risiko pada Anak
Jika ruang kelas rusak masih dipakai, maka yang sedang dinormalisasi bukan hanya ketidaknyamanan, melainkan risiko. Di SDN 0172 Lembah Binubu, kayu penyangga atap lapuk menggantung di pintu masuk, siap jatuh kapan saja, sementara plafon tripleks ambrol, lantai semen pecah, kaca jendela perpustakaan retak, pagar sekolah rusak, dan rumput liar menguasai lingkungan sekolah. Ini bukan sekadar kekurangan estetika; ini lingkungan belajar yang mengabaikan standar keselamatan minimum. Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mengakui ruangan itu bukan diperuntukkan sebagai kelas dan tidak layak digunakan, namun fakta di lapangan menunjukkan siswa tetap belajar di sana.
Lebih jauh, siswa kelas IV sampai harus mengikuti pembelajaran dengan televisi pintar di ruang kantor, sebagian duduk di lantai karena keterbatasan sarana. Sementara itu, satu ruangan yang dipakai sebagai gudang drumband justru tampak lebih layak, namun tetap tak direkomendasikan karena juga mengalami kebocoran. Menurut pernyataan resmi, dinas sudah menyarankan pemindahan sementara ke ruang kosong SMP Negeri 3, namun pihak sekolah menilai jaraknya terlalu jauh untuk siswa sekolah dasar. Di sini terlihat jelas: kebijakan yang berhenti di saran tanpa eksekusi sama saja membiarkan anak belajar di gedung yang berpotensi membahayakan nyawa mereka.
Dari Ruang Kelas ke Masjid: Solusi Darurat yang Mengorbankan Kenyamanan
Berbeda dengan kasus Lembah Binubu yang terjebak dalam ketidakpastian, SD Negeri 81 Bengkulu Tengah memilih langkah ekstrem: memindahkan sekitar 50 siswa ke Masjid Al Hidayah selama gedung sekolah direvitalisasi. Di lantai masjid, tanpa meja dan kursi, anak-anak duduk berseragam, menyimak pelajaran dan mengikuti arahan guru, sementara seluruh bangunan sekolah mereka dibongkar dan dikerjakan ulang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pemindahan ini dilakukan atas izin pemerintah desa dan menjadi cara agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti selama pembangunan berlangsung.
Revitalisasi ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, yang tidak hanya menyasar ruang kelas, tetapi juga perpustakaan, laboratorium, dan pembangunan toilet untuk kebutuhan sanitasi siswa dan guru. Target waktu pengerjaan sekitar tiga bulan, dengan harapan setelah selesai siswa kembali ke ruang kelas yang telah diperbaiki. Di satu sisi, langkah cepat ini patut diapresiasi karena kontinuitas belajar tidak diputus. Namun di sisi lain, kondisi belajar tanpa fasilitas dasar menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur sekolah dasar; begitu rehabilitasi sekolah dimulai, yang tersisa hanyalah pilihan darurat yang lagi-lagi membebani kenyamanan dan kesejahteraan siswa.
Ketika Rehabilitasi Tertunda, Korbannya Adalah Kontinuitas Belajar
Dua kasus ini menyorot satu persoalan yang sama: lambannya penanganan rehabilitasi sekolah dan lemahnya perencanaan transisi. Di Lembah Binubu, ruang yang sudah resmi dinyatakan tidak layak justru tetap dipakai, sementara solusi alternatif berupa penggunaan ruang SMP Negeri 3 mentok pada alasan jarak dan tidak segera dicarikan opsi lain. Dinas pendidikan mengaku masih berupaya mencari solusi agar siswa dapat belajar di tempat lebih aman dan layak, namun selama "upaya" itu berjalan tanpa tenggat jelas, hari-hari siswa dihabiskan di bawah atap rapuh.
Sementara di Bengkulu Tengah, revitalisasi yang menargetkan selesai sekitar tiga bulan memaksa siswa beradaptasi dengan fasilitas sangat terbatas di masjid, tanpa meja, kursi, dan sarana pendukung lain. Pemindahan dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti, tetapi jelas kualitas pengalaman belajar mereka terpengaruh. Keterlambatan atau minimnya perencanaan rehabilitasi gedung sekolah berdampak langsung pada kontinuitas belajar dan kesejahteraan siswa: anak dipaksa memilih antara belajar di gedung sekolah tidak layak atau di ruang darurat yang tidak memenuhi standar kenyamanan dasar. Ini bukan sekadar isu teknis; ini soal keseriusan pemerintah daerah menempatkan keselamatan dan hak belajar anak sebagai prioritas mutlak.
Kelas Layak Adalah Hak, Bukan Bonus
Kasus ruang kelas rusak di SDN 0172 Lembah Binubu dan pemindahan siswa SD Negeri 81 Bengkulu Tengah ke masjid menegaskan satu hal: ruang kelas layak belum dipandang sebagai hak dasar, melainkan bonus yang boleh ditunda. Padahal, saat anak belajar di ruangan dengan plafon ambrol, lantai pecah, dan atap bocor, pesan yang mereka terima sangat jelas: keselamatan mereka bukan prioritas.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata "sedang diupayakan" tanpa jadwal dan solusi konkret. Rehabilitasi sekolah harus diperlakukan seperti keadaan darurat, dengan rencana transisi yang terukur agar kontinuitas belajar tidak mengorbankan kenyamanan dan keamanan anak. Komunitas, orang tua, dan guru berhak menuntut transparansi: kapan ruang kelas diperbaiki, di mana anak belajar sementara, dan bagaimana memastikan fasilitas dasar tetap tersedia. Kelas yang aman, bersih, dan layak bukan hadiah mewah; itu bagian dari janji negara kepada setiap anak yang memakai seragam sekolah. Selama janji itu tidak ditepati, kita semua ikut menormalisasi masa kecil yang dihabiskan di bawah bayang-bayang bangunan rapuh.
