Pertumbuhan kuat di tengah ruang fiskal yang menyempit
Ekonomi Tuban adalah kegiatan ekonomi kabupaten yang ditopang potensi desa, sektor pertanian, dan pembangunan wilayah yang saling terhubung. Pada semester awal 2026, ekonomi daerah ini tumbuh 6,47 persen, capaian yang menonjol karena terjadi saat kapasitas fiskal pemerintah daerah tertekan oleh pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Angka pertumbuhan ini patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan tantangan berikutnya: menjaga layanan dan pembangunan tetap berjalan ketika ruang anggaran menyempit. Pada peringatan Hari Jadi ke-733 Tuban, Bupati Aditya Halindra Faridzky menegaskan kembali arah pembangunan dengan falsafah mbangun deso, noto kutho—membangun dari desa sembari menata kota. Pendekatan itu masuk akal jika potensi lokal benar-benar menjadi dasar prioritas, bukan sekadar slogan. Ketahanan ekonomi Tuban akan diuji oleh kemampuan mempertahankan hasil pertumbuhan dalam kondisi fiskal yang lebih ketat.
Pertanian menjadi kekuatan, bukan alasan untuk berpuas diri
Pertanian Tuban merupakan penopang penting pertumbuhan sekaligus fondasi peran kabupaten ini sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur. Menurut data BPS Jawa Timur yang disampaikan bupati, Tuban termasuk lima besar daerah dengan luas panen padi terbesar, diperkirakan mencapai 97,30 ribu hektare. Tuban juga konsisten berada di lima besar penghasil padi dan beras di provinsi tersebut. Bupati Aditya Halindra Faridzky menyebut pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari pertanian dan dukungan petani sebagai penjaga ketahanan pangan. Namun, besarnya luas panen bukan jaminan otomatis bagi ketahanan jangka panjang. Pemerintah perlu mengubah keunggulan produksi menjadi sektor yang tetap menarik bagi generasi muda, produktif, dan mampu menghadapi perubahan. Rencana pengembangan brigade pangan serta dukungan sarana produksi untuk anak muda merupakan langkah yang relevan; keberhasilannya akan bergantung pada pelaksanaan dan keberlanjutan dukungan tersebut.

Penurunan kemiskinan perlu dijaga dengan pembangunan yang merata
Pemerintah daerah mengaitkan pembangunan berbasis desa dengan penurunan kemiskinan Tuban. Catatan BPS menunjukkan angkanya turun 1,21 poin persentase, dari 14,13 persen pada 2025 menjadi 12,92 persen pada 2026. Perubahan ini penting, tetapi capaian tersebut sebaiknya dibaca sebagai kemajuan yang harus dipertahankan, bukan tanda bahwa pekerjaan telah selesai. Filosofi mbangun deso, noto kutho menempatkan desa sebagai subjek perencanaan dan pengembangan potensi, sementara wilayah kota diarahkan pada penataan kawasan yang mendukung kegiatan ekonomi. Menyambungkan dua fokus itu adalah pilihan yang tepat, terutama ketika pemangkasan TKD membatasi keleluasaan anggaran. Tantangannya ialah memastikan prioritas desa menjawab potensi setempat dan berjalan seiring dengan kebutuhan kota, tanpa mengandalkan sumber daya fiskal yang semakin terbatas. Dengan demikian, pertumbuhan dan penurunan kemiskinan dapat menjadi hasil pembangunan yang saling menguatkan.
Ujian berikutnya adalah menjaga hasil, bukan sekadar mengejar angka
Pertumbuhan 6,47 persen memberi Tuban modal yang kuat, sedangkan pertanian menyediakan basis produksi dan identitas sebagai daerah penting bagi pangan Jawa Timur. Namun, angka pertumbuhan dan penurunan kemiskinan hanya bermakna jika dapat dipertahankan di tengah kapasitas fiskal yang menyempit. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan pembangunan desa dan kota, sekaligus memastikan program pertanian bagi generasi muda tidak berhenti pada perencanaan. Ukuran keberhasilan selanjutnya bukan sekadar seberapa tinggi ekonomi Tuban tumbuh, melainkan apakah potensi desa tetap berkembang dan kemiskinan terus turun. Kesimpulannya, pertanian telah memberi Tuban pijakan yang kokoh, tetapi ketahanan jangka panjang bergantung pada pilihan anggaran yang disiplin serta pembangunan yang berpijak pada kebutuhan dan potensi lokal.






