Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tuban Tumbuh 6,47 Persen, Arah Pembangunan dan Tata Ruang Disorot

Tuban Tumbuh 6,47 Persen, Arah Pembangunan dan Tata Ruang Disorot
Minat|Asia Tenggara

Capaian ekonomi perlu dibaca bersama agenda pembangunan

Pembangunan Kabupaten Tuban adalah upaya menghubungkan pengembangan potensi desa dan penataan kawasan kota agar pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat bagi warga. Pada peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban, 12 November, Bupati Aditya Halindra Faridzky kembali menegaskan falsafah “mbangun deso, noto kutho” sebagai pedoman pembangunan daerah. Angka yang disampaikan memberi alasan untuk optimistis: pertumbuhan ekonomi Tuban mencapai 6,47 persen pada semester awal 2026, sementara kemiskinan Tuban turun dari 14,13 persen pada 2025 menjadi 12,92 persen pada 2026, berkurang 1,21 poin persentase. Namun, capaian itu bukan alasan untuk berhenti menguji arah kebijakan. Pertumbuhan yang berarti bagi warga harus terasa dalam kesempatan ekonomi, terutama di desa, bukan hanya tampak sebagai angka agregat.

Konsep mbangun deso menempatkan desa bukan sekadar penerima pembangunan infrastruktur, melainkan pihak yang ikut menentukan prioritas dan mengembangkan potensi lokal. Pemkab menyebut pengungkitnya mencakup peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, serta pengembangan sektor unggulan di tiap desa. Pendekatan ini tepat bila perencanaan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kekuatan warga. Pada saat yang sama, “noto kutho” menegaskan bahwa pembangunan perkotaan tetap penting: penataan kawasan kota diarahkan agar lebih modern dan mendukung kegiatan ekonomi. Ukuran keberhasilan konsep ini bukan slogan desa dan kota, melainkan apakah keduanya tumbuh saling menopang.

Tuban Tumbuh 6,47 Persen, Arah Pembangunan dan Tata Ruang Disorot

Kemiskinan turun, tetapi manfaat harus sampai ke warga

Penurunan kemiskinan Tuban menjadi 12,92 persen patut dicatat, tetapi angka itu belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana perubahan dirasakan rumah tangga. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi 6,47 persen menunjukkan aktivitas ekonomi yang berkembang, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa peluang dan pendapatan tersebar merata. Pemerintah daerah perlu mempertahankan perhatian pada sektor unggulan desa serta akses yang memungkinkan warga berpartisipasi di dalamnya. Dalam kerangka mbangun deso, warga desa semestinya menjadi subjek perencanaan, bukan sekadar penerima proyek yang sudah ditentukan dari luar. Dengan begitu, data pertumbuhan dan kemiskinan dapat menjadi titik ukur untuk menilai hasil pembangunan, bukan penutup perdebatan tentang siapa yang memperoleh manfaat.

Hubungan antara desa dan kota juga perlu terlihat dalam praktik. Desa membutuhkan akses, infrastruktur, dan dukungan bagi kegiatan ekonomi setempat; kota membutuhkan penataan yang mendukung aktivitas dan pertumbuhan. Bila salah satu sisi tertinggal, konsep pembangunan yang saling menyambungkan kehilangan makna. Karena itu, capaian terbaru sebaiknya mendorong Pemkab untuk menguji apakah program dan investasi sesuai dengan potensi tiap wilayah dan memberi ruang bagi warga untuk berkembang. Angka yang membaik adalah kabar baik, tetapi konsistensi kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat akan menentukan apakah kemajuan itu bertahan.

Revisi RTRW penting agar program desa tidak tersendat

Sorotan atas revisi RTRW Tuban memperlihatkan bahwa arah pembangunan membutuhkan aturan ruang yang sejalan. Desakan revisi muncul setelah program hibah tematik budidaya lele dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, terkendala pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Program yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan diharapkan membantu perekonomian masyarakat desa itu juga menyasar desa-desa lain di Tuban. Ketika aturan tata ruang menghambat pelaksanaan program yang menyentuh warga, persoalannya bukan teknis semata: keselarasan antara rencana pembangunan dan peta ruang perlu diperiksa.

Perda RTRW Tuban didesak segera direvisi agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan tidak menghambat program strategis kementerian. Ini bukan berarti setiap program harus otomatis disetujui tanpa mempertimbangkan tata ruang. Revisi yang baik mesti memberi ruang bagi program strategis sekaligus menjaga perencanaan daerah tetap tertib dan sesuai kebutuhan wilayah. Penataan ruang adalah perangkat yang menentukan di mana kegiatan dapat berlangsung; arah pembangunan, pada gilirannya, menentukan potensi dan kepentingan warga mana yang perlu diakomodasi. Karena itu, revisi RTRW dapat membantu memperlancar pelaksanaan program ke depan, tetapi tidak boleh disebut sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi atau penurunan kemiskinan yang telah tercatat.

Keselarasan kebijakan menentukan langkah berikutnya

Agenda selanjutnya seharusnya menghubungkan capaian ekonomi, prioritas desa-kota, dan kepastian tata ruang dalam satu perencanaan yang dapat dijalankan. Pemkab telah menekankan peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, serta pengembangan sektor unggulan di masing-masing desa. Langkah itu perlu didukung peninjauan aturan ruang agar program bermanfaat bagi masyarakat tidak tersandung ketentuan yang tidak selaras. Pada saat yang sama, revisi harus dilakukan dengan pertimbangan yang jelas, bukan sekadar untuk meloloskan satu proyek. Dengan begitu, pembangunan Kabupaten Tuban dapat menjaga keseimbangan: membuka peluang ekonomi lokal, merawat kepentingan penataan wilayah, dan memastikan kawasan kota serta desa bergerak beriringan.

Pertumbuhan 6,47 persen dan penurunan kemiskinan menjadi 12,92 persen merupakan capaian yang layak diapresiasi, tetapi bukan garis akhir. Keduanya akan lebih bermakna bila kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan warga dan aturan tata ruang tidak menjadi penghalang yang sebenarnya dapat diperbaiki. Mbangun deso, noto kutho perlu diterjemahkan menjadi prioritas yang konsisten: desa berperan dalam menentukan pengembangan potensinya, kota ditata untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan RTRW diselaraskan secara bertanggung jawab. Kesimpulannya, tantangan Tuban bukan memilih antara pertumbuhan atau penataan ruang, melainkan memastikan keduanya bekerja bersama demi manfaat yang lebih luas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!