Pertumbuhan Ekonomi Lampung Positif, Tapi Fonda...

Pertumbuhan Ekonomi Lampung: Angka Menggembirakan, Fondasi Belum Kokoh

Pertumbuhan ekonomi Lampung adalah kenaikan terukur aktivitas produksi, konsumsi, dan pendapatan daerah yang tercermin dalam indikator resmi seperti laju pertumbuhan, penurunan kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan petani, namun tetap harus dibaca bersama dinamika struktural seperti kualitas lapangan kerja, ketimpangan, serta ketergantungan pada komoditas mentah untuk menilai keberlanjutan pembangunannya secara menyeluruh.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen secara year on year pada triwulan kedua, menempatkan daerah ini di posisi kedua tertinggi di Sumatra. Secara angka, ini jelas kabar baik: ekonomi mengembang, aktivitas produksi meningkat, dan Lampung tidak tertinggal dalam peta regional. Sektor pertanian menjadi motor utama dengan kontribusi pertumbuhan nyaris 6 persen, menegaskan bahwa sawah, kebun, dan ladang masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Lampung. Namun di balik grafik yang menanjak, pertumbuhan ekonomi Lampung masih didominasi pola lama: mengandalkan komoditas primer, nilai tambah rendah, dan struktur kerja yang rapuh. Angka 5,29 persen memberi Lampung napas, tetapi belum memberi jaminan pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat rumah tangga, dampak positif sudah mulai terasa. Tingkat kemiskinan turun dari 10,00 persen menjadi 9,31 persen dalam setahun, mengeluarkan sekitar 55 ribu jiwa dari jurang kemiskinan. Nilai Tukar Petani mencapai 132,64 dan naik 2,11 persen, menandakan posisi tawar petani membaik. Di sinilah klaim Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menemukan relevansinya: "Kalau petaninya makmur, masyarakatnya akan makmur. Kalau masyarakatnya makmur, negara juga akan menjadi kuat." Namun jika basis pertumbuhan masih rapuh, kemakmuran ini bisa mudah terkoreksi oleh guncangan harga komoditas atau penurunan permintaan global.

Pertanian, Produktivitas, dan Hilirisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan Petani

Jika ingin pertumbuhan ekonomi Lampung bertahan, pertanian tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah murah. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan tepat menempatkan produktivitas pertanian dan hilirisasi hasil pertani sebagai fokus strategis untuk mengerek pendapatan petani. Dalam pelantikan PAC HKTI Lampung Selatan di Desa Gandri, Penengahan, ia meminta HKTI meningkatkan produktivitas dan memacu proses hilirisasi hasil pertanian sebagai langkah memperkuat kesejahteraan petani. Artinya, pemerintah mengakui bahwa kunci pembangunan berkelanjutan di Lampung ada di desa-desa, bukan hanya di pusat kota.

Saat ini produktivitas jagung di sejumlah lahan Lampung Selatan berada di kisaran enam hingga delapan ton per hektare, dan HKTI didorong untuk mendorongnya hingga di atas 10 ton per hektare. Pemerintah provinsi menawarkan program pupuk hayati cair (PHC) yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas dan akan disalurkan gratis kepada petani di Penengahan. Pendekatan ini bukan sekadar soal teknis pertanian, tetapi soal strategi ekonomi: semakin tinggi produktivitas, semakin besar ruang untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi kerentanan pendapatan petani terhadap fluktuasi harga.

Namun produktivitas saja tidak cukup. Mirza menegaskan pentingnya hilirisasi hasil pertani agar petani tidak terjebak menjual panen sebagai bahan mentah. Untuk jagung, ia mendorong agar hasil panen tidak seluruhnya dijual dalam kondisi basah, tetapi dikeringkan terlebih dahulu untuk mendapatkan harga lebih tinggi, didukung pengadaan mesin pengering berkapasitas 20 ton. Jagung kering kemudian dapat diolah menjadi pakan ayam dan dilanjutkan dengan usaha peternakan di desa, membentuk rantai nilai baru yang memperpanjang manfaat ekonomi di tingkat petani. Inilah contoh konkret hilirisasi pertanian yang jika digarap serius pada komoditas lain seperti padi, kelapa, dan singkong, bisa mengubah wajah pertumbuhan ekonomi Lampung dari sekadar kuantitatif menjadi lebih berkualitas.

Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan PR Struktural yang Mengadang

Meski pertumbuhan ekonomi Lampung mengesankan di atas kertas, analis pembangunan Mahendra Utama mengingatkan bahwa perekonomian daerah ini "maju secara angka kuantitatif, namun belum matang secara struktural". Tantangan pertama: lapangan kerja formal yang sempit. Pekerja sektor formal baru mencapai 30,83 persen, disisakan pekerja paruh waktu 33,28 persen dan setengah penganggur 9,55 persen. Artinya, banyak warga yang bekerja tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan kerja. Pertumbuhan yang sehat seharusnya disertai penciptaan pekerjaan formal, bukan hanya menyerap tenaga kerja informal yang rapuh.

Tantangan kedua adalah struktur ekonomi yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Produk unggulan seperti kopi, nanas, dan tebu disebut belum tersentuh program hilirisasi maksimal. Selama Lampung terus mengekspor bahan mentah, nilai tambah akan dinikmati daerah lain yang mengolahnya, sementara Lampung sendiri hanya menanggung risiko fluktuasi harga global. Ini bertentangan dengan semangat hilirisasi hasil pertani yang digelorakan di tingkat provinsi. Tanpa kebijakan agresif yang mendorong industri pengolahan di dalam daerah, pertumbuhan ekonomi Lampung akan tetap rawan dan sulit naik kelas.

Ketimpangan juga menjadi PR lain. Rasio Gini pada Maret tercatat 0,290, sedikit turun dari tahun sebelumnya, namun naik kembali jika dibandingkan posisi September sebelumnya. Pola ini menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran yang belum stabil. Pertanyaannya, apakah setiap tambahan satu persen pertumbuhan benar-benar memperluas lapangan kerja formal, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan nilai tambah komoditas lokal, seperti dipertanyakan Mahendra. Jika jawabannya belum, maka pertumbuhan ekonomi Lampung masih belum memenuhi syarat sebagai pembangunan berkelanjutan. Ke depan, ia bahkan menyarankan percepatan reformasi birokrasi ekonomi dan perombakan tim ekonomi inti sebagai langkah awal untuk melakukan lompatan struktural.

HKTI dan Kolaborasi: Menjembatani Petani, Teknologi, dan Kebijakan

Di tengah PR struktural tersebut, peran organisasi tani seperti HKTI menjadi kunci transformasi sektor pertanian Lampung. Pelantikan PAC HKTI Lampung Selatan bukan sekadar acara seremonial; Mirza menegaskan bahwa HKTI harus menjadi motor yang membantu Presiden sekaligus mitra pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan petani melalui produktivitas dan hilirisasi. Ia bahkan mengingatkan agar kepengurusan PAC tidak berhenti sebagai wadah organisasi, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi petani. Tanpa organisasi yang kuat di akar rumput, program pemerintah berisiko berhenti pada slogan.

Mirza meminta HKTI bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, kepala desa, kelompok tani, Gapoktan, dan organisasi terkait lainnya dalam membangun sektor pertanian. Tujuan akhirnya jelas: petani sejahtera, makmur, dan anak-anak petani dapat mengecap pendidikan lebih tinggi. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menghubungkan petani dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka tidak tertinggal dalam penggunaan inovasi seperti pupuk hayati cair dan mesin pengering. Di sini, HKTI berpotensi menjadi jembatan antara kebijakan makro dan praktek di tingkat lahan, mengubah program pertumbuhan ekonomi Lampung yang abstrak menjadi perubahan nyata di sawah dan kebun.

Namun kolaborasi saja tidak otomatis menjawab semua keterbatasan struktural. Tanpa reformasi birokrasi ekonomi yang lebih cepat, sebagaimana disarankan Mahendra melalui gagasan perombakan tim ekonomi inti, inisiatif HKTI bisa tersendat oleh regulasi rumit, koordinasi yang lambat, atau investasi hilirisasi yang tak kunjung mengalir. Pertumbuhan ekonomi Lampung hanya akan berkelanjutan jika kebijakan, organisasi tani, dan pelaku usaha bergerak dalam satu arah: mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah, memperluas lapangan kerja formal di desa dan kota, sekaligus terus meningkatkan produktivitas pertanian.