Tiga persoalan, satu tuntutan: kepastian
Dana Otsus Aceh adalah dukungan khusus untuk pembangunan daerah yang keberlanjutan dan pengelolaannya berdampak langsung pada kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, tuntutan Aceh agar pusat menuntaskan persoalan dana Otsus, bendera Aceh, dan tanah wakaf Blang Padang bukan sekadar daftar agenda: semuanya menyangkut kepastian aturan, pengakuan kekhususan, dan kepercayaan publik. Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada 2 November 2026. Mualem meminta langkah konkret agar ketiga isu tidak terus berlarut-larut. Permintaan itu layak dibaca sebagai peringatan bahwa komunikasi saja belum cukup. Warga membutuhkan hasil yang bisa dipahami—siapa mengambil keputusan, bagaimana prosesnya, dan kapan persoalan yang lama menggantung itu dituntaskan.
Rakor meminta penyelesaian; pertemuan dengan presiden memperluas agenda
Perbandingan dua pertemuan menunjukkan perubahan tekanan, bukan perubahan pokok masalah. Dalam rakor 2 November, agenda dirumuskan secara langsung: evaluasi pelaksanaan Otsus, kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan penyelesaian persoalan bendera Aceh. Dua hari kemudian, pada 4 November, Muzakir Manaf bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, didampingi staf khusus gubernur. Pembicaraan tetap mencakup keberlanjutan dan optimalisasi dana Otsus, bendera, serta status dan keberadaan Blang Padang, tetapi juga memasukkan perkembangan situasi terkini dan pentingnya menjaga stabilitas Aceh. Dengan demikian, rakor menekankan penyelesaian teknis tiga isu, sedangkan pertemuan presiden mengaitkannya dengan masa depan dan kondisi politik daerah. Perluasan itu masuk akal, tetapi tidak boleh mengaburkan permintaan awal: setiap isu tetap memerlukan tindak lanjut dan jawaban yang terukur.
Pertemuan Muzakir Manaf Prabowo berlangsung ketika DPR RI membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dana Otsus dijadwalkan berakhir pada 2027, sementara salah satu prioritas revisi adalah memperpanjangnya tanpa batas waktu. Tenggat tersebut membuat pembahasan tidak bisa dibiarkan menjadi sekadar pernyataan dukungan. Kelanjutan dana berpengaruh pada ruang pemerintah Aceh untuk merencanakan pembangunan dan layanan bagi warga. Namun, keberlanjutan juga harus disertai pemanfaatan yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan, seperti ditekankan Mualem. Pusat dan daerah sama-sama perlu menjelaskan bagaimana keputusan soal dana akan masuk ke proses legislasi dan perencanaan, bukan hanya menyatakan komitmen.
Janji dialog perlu diterjemahkan menjadi keputusan
Respons pusat memberi sinyal bahwa ketiga isu diakui, tetapi belum menyelesaikan ketidakpastian. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah akan mengawal keberlanjutan dana Otsus dan memberi kepastian hukum atas tanah wakaf Blang Padang dengan tetap menghormati kekhususan Aceh. Soal bendera Aceh, pemerintah memilih dialog konstruktif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan; Dudung juga mengakui prosesnya mungkin memerlukan waktu. Pendekatan dialog penting untuk mencegah kebuntuan, terutama pada persoalan yang memiliki bobot politik dan sosial. Namun, tanpa jadwal, penanggung jawab, dan jalur keputusan yang jelas, dialog berisiko menjadi nama lain bagi penundaan. Blang Padang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat, sehingga kepastian statusnya harus disampaikan secara terbuka dan menghormati kekhususan Aceh.
Ukuran keberhasilan berikutnya bukan banyaknya pertemuan, melainkan kemajuan yang dapat diperiksa publik: kejelasan pembahasan dana dalam revisi undang-undang, proses hukum yang transparan untuk Blang Padang, dan ruang dialog bendera yang mengarah pada solusi. Pemerintah Aceh sudah menyampaikan tiga tuntutan itu di forum koordinasi dan mengulanginya dalam pertemuan dengan presiden. Kini pusat perlu menjawab dengan langkah konkret, sementara pemerintah daerah harus menjaga agar aspirasi tersebut tetap terhubung dengan kebutuhan warga dan stabilitas yang telah terbangun. Kesimpulannya, hubungan pusat-daerah akan menguat bukan karena kedua pihak sepakat untuk terus berbicara, tetapi ketika kesepakatan menghasilkan kepastian yang adil dan terasa manfaatnya bagi masyarakat Aceh.
