Paradoks Sawah Subur yang Miskin Industri
Agroindustri Sulawesi Selatan adalah strategi pembangunan yang menghubungkan sawah, kebun, dan sektor perikanan dengan jaringan industri pengolahan lokal, sehingga nilai tambah komoditas diciptakan sedekat mungkin dengan pusat produksi dan mengalir kembali ke ekonomi daerah berkelanjutan dalam bentuk lapangan kerja, investasi, dan pendapatan yang lebih merata.
Sulawesi Selatan punya satu paradoks: basis pertanian kuat, tapi kekuatan industrial lemah. Luas panen padi mencapai sekitar 1,04 juta hektare dengan produksi 5,47 juta ton gabah kering giling, naik 13,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan setara sekitar 3,14 juta ton beras konsumsi. Angka ini menegaskan posisi sebagai basis produksi pangan utama, bukan sekadar konsumen.
Namun sebagian besar nilai tambah komoditas tercipta setelah gabah, jagung, kakao, atau kopi meninggalkan desa-desa produksi. Petani berhenti di level gabah; keuntungan melonjak di tahap pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pembiayaan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 21,84 persen PDRB, sementara industri pengolahan baru 13,02 persen. Artinya, hulu kuat, hilir lemah. Selama struktur ini dibiarkan, Sulawesi Selatan akan terus menjadi pemasok bahan mentah bagi industri daerah lain.
Menggeser Mesin Ekonomi: Industrialisasi Pertanian Lokal
Kunci keluar dari paradoks itu bukan meninggalkan sawah, melainkan membawa industri tepat ke pinggir sawah. Agenda pembangunan berikutnya ditegaskan “bukan meninggalkan sawah menuju industri, melainkan membawa industri semakin dekat kepada sawah”. Industrialisasi pertanian lokal di sini berarti memperpanjang rantai usaha di dalam daerah: dari benih, pupuk, alat mesin, hingga penggilingan modern, beras premium, tepung, makanan olahan, kemasan, logistik, dan ekspor.
Semakin panjang rantai tersebut berlangsung di Sulawesi Selatan, semakin besar nilai ekonomi yang tinggal di Sulawesi Selatan. Ini inti dari ekonomi daerah berkelanjutan: produksi tidak berhenti pada komoditas primer, tetapi berubah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Industrialisasi pertanian tidak boleh direduksi menjadi pabrik besar yang terputus dari desa. Jika bahan baku penolong, tenaga ahli, dan keuntungan seluruhnya mengalir keluar, yang lahir hanya enclave industri, bukan ekosistem.
Pendekatan yang lebih sehat adalah mendorong agroindustri Sulawesi Selatan tumbuh di kantong-kantong produksi. Bone dan Wajo bisa menjadi basis pengolahan padi dan jagung kawasan timur; Enrekang dan Toraja untuk industri kopi, hortikultura, dan pangan premium. Ini bukan sekadar soal pabrik, tetapi membangun jaringan usaha yang menyatu dengan sawah dan budaya produksi lokal.
Sawah sebagai Tangga Mobilitas Sosial, Bukan Perangkap
Pertanyaan pentingnya: untuk siapa industrialisasi pertanian lokal ini dibangun? Jawabannya seharusnya jelas: untuk petani dan generasi mudanya. Selama ini, anak petani sering terjebak menjadi buruh tani tanpa tangga mobilitas. Industrialisasi berbasis sawah membuka profesi baru: teknisi mesin, operator pabrik makanan, analis kualitas, pelaku logistik, ahli pengemasan, bahkan eksportir komoditas olahan. Inilah makna industrialisasi desa yang sesungguhnya.
Namun ekonomi daerah berkelanjutan tidak boleh mengorbankan lahan dan jaringan sosial. “Industri harus tumbuh karena sawah, bukan menggantikan sawah”. Konversi masif sawah produktif menjadi kawasan industri hanya akan merusak fondasi agraria. Ekonomi, sebagaimana diingatkan teori embedded economy, melekat pada institusi sosial dan budaya produksi. Mengabaikan ini sama dengan menggali lubang krisis baru.
Realisasi investasi mencapai Rp19,544 triliun dengan kenaikan 39,25 persen dan komposisi PMDN Rp11,528 triliun serta PMA Rp8,016 triliun. Angka ini menunjukkan modal sudah datang. Pertanyaannya: apakah investasi itu menguatkan nilai tambah komoditas lokal, atau sekadar memanfaatkan murahnya bahan baku dan lahan desa? Kebijakan daerah harus memastikan setiap rupiah investasi memanjangkan rantai nilai di dalam provinsi, bukan menyingkirkan petani dari tanahnya.
Sinergi BI–Pemda: Menjinakkan Gejolak dari Sawah hingga Pasar
Transformasi dari sawah ke agroindustri tidak akan stabil tanpa kendali harga dan pasokan. Di titik ini, peran Bank Indonesia bersama pemerintah daerah menentukan. Kepala Perwakilan BI Sulsel menegaskan, “Menjaga stabilitas ekonomi daerah bukanlah pekerjaan satu institusi. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat”.
Kerja sama itu terlihat konkret. Menjelang akhir 2025, BI turun langsung ke sawah untuk panen perdana demplot padi varietas Gamagora 7 di Kelompok Tani Sukamandiri, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Dari sisi hilir, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar terus dipantau agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan dengan harga terjangkau. Gerakan pangan murah, pasar murah, dan penguatan distribusi antardaerah menjadi instrumen untuk mencegah lonjakan harga.
Stabilitas yang dirasakan warga—beras tidak melompat, cabai dan tomat terkendali, UMKM dapat akses pembiayaan—adalah hasil koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang memantau produksi, pasokan, distribusi, dan harga. Sekretaris Daerah menegaskan bahwa kolaborasi BI, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain menjadi modal menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Membangun Sistem Peringatan Dini dan Struktur Ekonomi Baru
Ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,43 persen dengan PDRB Rp753,08 triliun dan berlanjut 5,59 persen pada triwulan II, tetapi pertanyaan kuncinya: struktur apa yang sedang dibangun? Perlambatan sempat muncul karena konsumsi masyarakat menormal, ekspor melemah, dan konsumsi pemerintah menurun meski masih tinggi. Tanpa strategi, gejolak seperti ini bisa cepat mengguncang sawah dan pasar.
Untuk mengantisipasi, salah satu gagasan yang didorong adalah pembangunan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memperkuat neraca ekonomi. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat segera mengetahui wilayah mana yang mengalami lonjakan harga atau gangguan pasokan sehingga intervensi bisa cepat dilakukan. Ini bukan sekadar alat statistik; ini adalah rem darurat agar industrialisasi pertanian lokal tidak runtuh hanya karena satu musim gagal panen atau gangguan distribusi.
Dengan berbagai upaya tersebut, posisi Sulawesi Selatan di perekonomian kawasan Sulawesi semakin penting. Agenda ke depan jelas: membawa industri semakin dekat kepada sawah, memanjangkan rantai nilai di dalam provinsi, dan menjaga inflasi tetap bersahabat. Jika konsistensi terjaga, Sulawesi Selatan tidak lagi dikenang sebagai lumbung bahan mentah, melainkan sebagai contoh bagaimana sawah bisa berubah menjadi mesin ekonomi yang adil bagi petani, pekerja, dan pelaku usaha lokal.
