Ekonomi Berbasis Sawah: Kekuatan yang Belum Diindustrikan
Ekonomi berbasis sawah adalah model pembangunan yang bertumpu pada produksi padi dan komoditas pertanian lain di tingkat desa, lalu menghubungkannya dengan jaringan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga nilai tambah komoditas tetap tinggal di wilayah produsen, bukan hilang di pusat-pusat industri jauh dari lahan pertanian.
Sulawesi Selatan sering dipuji sebagai lumbung pangan dengan hamparan sawah dari Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, hingga Pinrang. Namun, di balik citra itu tersimpan paradoks: daerah ini kuat menghasilkan beras, jagung, kakao, kopi, hingga rumput laut, tetapi lemah mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi. Data terbaru menunjukkan luas panen padi sekitar 1,04 juta hektare dengan produksi 5,47 juta ton gabah kering giling, naik 13,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kutipan pentingnya: “Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menunjukkan produksi gabah 5,47 juta ton pada 2025, dengan kenaikan 13,45 persen dibandingkan 2024.”
Pada 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sekitar 21,84 persen PDRB Sulsel, sementara industri pengolahan baru 13,02 persen. Artinya, hulunya kuat tetapi hilirnya dangkal. Daerah mampu memproduksi pangan besar-besaran, namun sebagian besar nilai tambah komoditas baru muncul setelah gabah, jagung, kakao, dan kopi meninggalkan sentra produksi ke wilayah lain. Selama struktur ini tidak diubah, Sulsel akan terus berada di posisi “buruh ladang” dalam rantai nilai nasional: bekerja keras di sawah, tetapi orang lain yang menikmati keuntungan industri.
Industri Dekat Sawah: Strategi Mengunci Nilai Tambah di Daerah
Jawaban terhadap paradoks itu bukan meninggalkan sawah demi industri, melainkan membangun industrialisasi pertanian Sulsel yang menyatu dengan lahan pertanian. Agenda pembangunan berikutnya “seharusnya bukan meninggalkan sawah menuju industri. Justru sebaliknya: membawa industri semakin dekat kepada sawah”. Inilah inti ekonomi berbasis sawah: menjadikan padi dan komoditas lain sebagai fondasi jaringan industri lokal, bukan sekadar bahan baku untuk kota lain.
Nilai tambah komoditas selama ini muncul terutama pada tahap pengolahan, pengemasan, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran. Jika seluruh rantai ini berlangsung di luar Sulsel, daerah hanya menerima harga gabah dan jagung mentah. Tetapi ketika di belakang sepuluh ribu ton gabah berkembang layanan benih, pupuk, alat mesin, pembiayaan, dan teknologi, lalu di depannya tumbuh industri penggilingan modern, beras premium, tepung beras, makanan olahan, kemasan, logistik hingga ekspor, maka nilai ekonomi akan mengendap di Sulsel sendiri.
Karena itu, industrialisasi pertanian Sulsel tidak boleh diterjemahkan menjadi deretan pabrik besar yang terputus dari desa. Sumber tegas menulis bahwa industrialisasi pertanian tidak boleh sekadar pembangunan pabrik raksasa yang menciptakan enclave, di mana pabrik berdiri di wilayah, tetapi bahan penolong, teknologi, dan keuntungannya mengalir ke luar daerah. Industrialisasi yang sehat berarti jaringan usaha kecil-menengah di desa, unit pengolahan dekat sawah, dan kemitraan petani dengan industri yang adil. Itulah makna “industrialisasi desa” yang diusulkan.
Hilirisasi Produk Pertanian: Dari Padi, Kakao, Kopi ke Merek Daerah
Hilirisasi produk pertanian harus menjadi jantung industrialisasi pertanian Sulsel. Pertanyaannya bukan lagi apakah daerah ini akan menjadi kawasan pertanian atau kawasan industri, tetapi bagaimana sawah dan kebun memunculkan jaringan industri hilirnya sendiri. Sumber menegaskan, jalan baru Sulsel bukan memilih antara pertanian atau industri: padi harus melahirkan industri pangan, kakao industri cokelat, kopi merek premium daerah, jagung industri pangan dan peternakan, rumput laut industri hidrokoloid, kosmetik, farmasi, dan biomaterial, sementara perikanan berkembang sampai industri pengolahan dan rantai dingin.
Sulsel tidak membutuhkan investasi apa saja. Daerah ini memerlukan modal yang memperdalam struktur produksi lokal, bukan sekadar memanfaatkan tanah murah dan tenaga kerja murah. Insentif sebaiknya diarahkan kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku lokal, bermitra dengan petani, melakukan transfer teknologi, menyerap tenaga kerja daerah, dan membangun industri hilir. Dengan strategi seperti ini, hilirisasi produk pertanian bukan jargon, melainkan mekanisme konkret untuk mengikat nilai tambah komoditas tetap di Sulsel.
Ekonomi Sulsel sendiri sedang dalam momentum pertumbuhan. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,43 persen dengan PDRB harga berlaku sekitar Rp753,08 triliun, dan triwulan II-2026 tumbuh 5,59 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi investasi 2025 tercatat Rp19,544 triliun, naik sekitar 39,25 persen dibanding 2024; Penanaman Modal Dalam Negeri Rp11,528 triliun dan Penanaman Modal Asing Rp8,016 triliun. Angka-angka ini hanya akan berdampak luas bila diarahkan pada hilirisasi produk pertanian, bukan pada sektor yang terlepas dari ekonomi berbasis sawah.
Otonomi Daerah Ekonomi dan Sengkarut Relasi Pusat-Daerah
Transformasi dari pertanian tradisional ke industri bernilai tinggi tidak bisa dipisahkan dari desain otonomi daerah ekonomi. Di Makassar, ratusan aktivis, kader, dan tokoh berkumpul dalam forum bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” untuk menguji ulang desain hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Perdebatan yang berlangsung hingga dini hari itu membahas apakah skema desentralisasi setelah Reformasi cukup memberi ruang bagi daerah membangun agenda ekonominya sendiri.
Forum tersebut berkembang menjadi ajang menggugat hubungan pusat-daerah: dari gagasan otonomi khusus Sulsel, penguatan kewenangan provinsi, hingga wacana federalisme yang terbuka diperdebatkan. Seorang presidium KAHMI Sulsel bahkan mempertanyakan, setelah sekitar delapan dekade perjalanan negara, apakah daerah seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Luwu akan terus menjadi “alas kaki pemerintah pusat”, atau mulai memikirkan cara menegosiasikan ulang posisinya. Ini bukan sekadar perdebatan politik; implikasinya langsung terkait siapa yang berhak mengatur strategi industrialisasi pertanian Sulsel.
Forum itu tidak menghasilkan satu sikap tunggal, tetapi merencanakan tindak lanjut berupa policy brief, rekomendasi reformasi desentralisasi, naskah akademik, dan serial diskusi mengenai desain ketatanegaraan. Di sinilah titik temu antara debat otonomi daerah dan agenda industrialisasi: tanpa kejelasan pembagian kewenangan dan sumber daya, hilirisasi produk pertanian akan tetap tergantung pada keputusan pusat. Otonomi daerah ekonomi seharusnya diartikan sebagai kemampuan sebuah provinsi menentukan struktur ekonominya sendiri, bukan hanya mengurus administrasi harian.
Menuju Kontrak Baru: Sawah, Industri, dan Politik Ekonomi Sulsel
Pada akhirnya, strategi industrialisasi pertanian Sulsel adalah soal kontrak baru antara sawah, industri, dan politik daerah. Sawah tidak boleh dipandang sekadar sebidang tanah dengan tanaman padi; ia adalah ruang keluarga, pewarisan, identitas, dan keamanan ekonomi. Industri harus tumbuh karena sawah, bukan menggantikan sawah. Tanpa prinsip ini, industrialisasi hanya akan melahirkan penggusuran sosial dan memperdalam ketimpangan.
Pertanyaan yang paling mendesak hari ini bukan seberapa cepat ekonomi Sulsel tumbuh, tetapi struktur ekonomi apa yang dibangun dari pertumbuhan itu. Apakah Sulsel akan bertahan sebagai eksportir bahan mentah, atau berani membangun jaringan industri lokal yang menguasai rantai nilai dari hulu hingga hilir? Jawabannya bergantung pada keberanian elite daerah menghubungkan agenda industrialisasi berbasis sawah dengan perjuangan memperkuat otonomi daerah ekonomi.
Kesimpulannya tegas: masa depan Sulsel bukan di luar sawah, melainkan di sekitar sawah. Industrialisasi pertanian Sulsel harus mengunci nilai tambah komoditas di wilayah sendiri melalui hilirisasi produk pertanian yang berpihak pada petani. Debat tentang relasi pusat-daerah tidak boleh berhenti pada wacana bentuk negara, tetapi harus diterjemahkan menjadi kewenangan nyata untuk merancang ekonomi berbasis sawah yang berkeadilan. Tanpa itu, angka investasi dan pertumbuhan hanya akan menghias laporan, sementara desa tetap tinggal di posisi paling belakang dalam
