Apa Itu MYP Tahap II Rp5 Triliun dan Mengapa Penting?
MYP Sulawesi Selatan tahap II adalah paket proyek pembangunan daerah bernilai sekitar Rp5 triliun yang dikontrak lintas tahun anggaran untuk mempercepat infrastruktur dan penguatan ekonomi warga, sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak terputus oleh pergantian kebijakan dan siklus politik formal.
Kuncinya: DPRD Sulawesi Selatan menyetujui pelaksanaan Multi Years Project (MYP) tahap II dengan nilai sekitar Rp5 triliun dalam rapat paripurna di Makassar pada Rabu malam, 26 Agustus 2026. Secara politik, ini sinyal bahwa legislatif bersedia mengikat fiskal daerah hingga beberapa tahun ke depan demi proyek infrastruktur Rp5 triliun yang diklaim sebagai prioritas. Sekitar Rp4 triliun akan masuk skema multiyears, sedangkan Rp1 triliun dikerjakan secara single year, dibedakan dari lama pengerjaan masing-masing proyek. Disetujui atau tidak, keputusan ini akan menentukan wajah jalan, jembatan, irigasi, hingga layanan dasar di banyak wilayah dalam beberapa tahun mendatang. Persoalannya: apakah desainnya memang pro warga, atau hanya pro beton.
Prioritas Infrastruktur: Dari Jalan hingga UMKM, Benar-Benar Pro Rakyat?
Secara resmi, program infrastruktur Rp5 triliun ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung sektor ekonomi masyarakat. Paket MYP tahap II mencakup 11 sektor prioritas: pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pertanian, bedah rumah, sampai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini kombinasi klasik ‘beton plus ekonomi rakyat’ yang di atas kertas tampak ideal.
Kekuatan desain ini ada pada niat menghubungkan infrastruktur keras dengan manfaat langsung: petani terbantu irigasi, warga miskin terbantu bedah rumah, pelaku UMKM mendapat akses dan pasar. Seperti disampaikan Mizar Roem, perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada infrastruktur fisik; sektor strategis dengan dampak langsung ke masyarakat ikut dibahas serius. Namun tantangan sesungguhnya ada pada eksekusi: apakah porsi anggaran benar-benar seimbang antara proyek besar dan program yang menyentuh kantong warga, atau UMKM dan bedah rumah hanya menjadi “hiasan” yang porsinya jauh lebih kecil dibandingkan mega-proyek infrastruktur.
Fiskal Longgar, Risiko Menganga: Menguji Klaim Keberlanjutan
Persetujuan MYP Sulawesi Selatan tahap II tidak lahir tanpa perdebatan. Pembahasan di Badan Anggaran disebut berlangsung cukup panjang, dengan melibatkan tim pakar untuk mengkaji kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban proyek. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menyebut ruang fiskal daerah masih longgar untuk membiayai MYP II dan kewajiban pembayaran proyek diperhitungkan hingga selesai.
Dalam pernyataan yang layak dikutip, Fauzi menyampaikan bahwa ruang fiskal dihitung dan dinyatakan “masih longgar” untuk melaksanakan MYP tahap dua. Secara angka, jika digabungkan dengan MYP tahap pertama senilai sekitar Rp3,7 triliun, total nilai program pembangunan melalui skema ini mencapai sekitar Rp7,7 triliun hingga 2029. Keputusan mempertahankan anggaran mandatori pendidikan dan kesehatan serta menolak menjadikan TPP ASN sebagai sumber pembiayaan MYP adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, komitmen ini akan diuji saat ekonomi melemah atau pendapatan daerah turun. Pertanyaan krusialnya: seberapa disiplin pemerintah dan DPRD bertahan pada janji tidak mengorbankan layanan dasar demi menutup kewajiban proyek multiyears.
Pemerataan Pembangunan: Dari Kota ke Luwu Raya, Toraja, dan Selayar
Secara politik, MYP tahap II diposisikan sebagai koreksi terhadap kecenderungan pembangunan yang selama ini dinilai terlalu terpusat. Untuk pemerataan pembangunan, MYP II akan menyasar wilayah yang belum mendapat porsi pada tahap pertama, yakni Luwu Raya, Toraja, dan Kepulauan Selayar. Fauzi menyebut gubernur memilih wilayah yang tidak masuk di MYP pertama agar pembangunan tidak menumpuk di daerah yang sudah lebih dulu menikmati proyek.
Di sisi lain, Mizar Roem menilai pola pembangunan pemerintah provinsi memperlihatkan keberpihakan ke desa melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Ia bahkan menyebut gubernur layak mendapat predikat “Bapak Pembangunan”. Klaim ini tentu bernuansa politis, tetapi intinya jelas: MYP Sulawesi Selatan dilihat sebagai instrumen keberlanjutan pembangunan yang tidak terputus dan dapat diselesaikan secara berkesinambungan. Jika pemberdayaan desa dan kawasan tertinggal betul-betul mendapat prioritas, MYP II bisa menjadi penyeimbang antara pusat pertumbuhan di kota besar dan pinggiran yang selama ini tertinggal.
Kesimpulan: MYP II Bisa Jadi Lompatan, Bisa Juga Beban
Secara garis besar, MYP Sulawesi Selatan tahap II adalah taruhan besar: infrastruktur Rp5 triliun yang diharapkan mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi, dan meratakan manfaat pembangunan daerah. Desainnya menggabungkan proyek besar dan program langsung ke rakyat, dengan komitmen menjaga fiskal dan layanan dasar.
Jika pengawasan DPRD tetap ketat, komposisi anggaran transparan, dan pelibatan publik diperkuat, MYP II berpeluang menjadi lompatan pembangunan, bukan sekadar tumpukan utang dan proyek mangkrak. Keberanian legislatif menyetujui MYP hingga 2029 harus diimbangi keberanian mengoreksi proyek yang melenceng dan menghentikan yang tidak efektif. Pada akhirnya, keberhasilan infrastruktur Rp5 triliun akan diukur bukan dari panjang jalan atau jumlah jembatan, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan warga di kota dan desa: dari petani di Luwu Raya hingga pelaku UMKM di pusat kota.
