Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Perubahan Data KTP untuk Gugatan Cerai, Eks Bupati Gowa Tersangka

Perubahan Data KTP untuk Gugatan Cerai, Eks Bupati Gowa Tersangka
Minat|Lari Trail

Dugaan perubahan data KTP berujung perkara pidana

Kasus KTP Gowa adalah perkara dugaan perubahan elemen pekerjaan dalam dokumen kependudukan yang menyeret mantan kepala daerah sebagai tersangka, dengan motif yang dikaitkan polisi pada pengajuan perceraian. Perkara ini menyoroti batas antara urusan pribadi pejabat dan kewajiban administratif yang melekat pada jabatannya. Sitti Husniah Talenrang, eks Bupati Gowa, diduga mengubah keterangan pekerjaan pada KTP miliknya dari bupati menjadi wiraswasta. Penyidik Polda Sulawesi Selatan kembali memeriksanya sebagai tersangka pada Kamis, 5 November 2026, dalam perkara dugaan keterangan palsu di bawah sumpah dan penggelapan dokumen. Dugaan tersebut belum sama dengan putusan bersalah; pembuktian tetap menjadi tugas penyidik dan proses peradilan. Namun, jika perubahan itu dilakukan untuk menghindari syarat yang berlaku bagi kepala daerah, persoalannya bukan sekadar pembaruan administrasi, melainkan dugaan penggunaan data resmi untuk menempuh jalur yang berbeda.

Motif yang dikaitkan dengan pengajuan perceraian

Menurut penjelasan penyidik, status pekerjaan diduga diubah agar Husniah dapat mengajukan permohonan perceraian tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Dalam Negeri. Aturan yang disebut polisi, Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, mensyaratkan persetujuan Mendagri bagi kepala daerah yang hendak bercerai. Dengan demikian, gugatan cerai bupati menjadi konteks penting untuk memahami mengapa perubahan data KTP itu diselidiki. Mantan suami Husniah, Muhammad Khairul Aco, melaporkan perkara ini ke Polda Sulsel pada awal Juli 2026 setelah mempersoalkan dugaan keterangan palsu dan penggelapan dokumen yang muncul dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Penjelasan motif tersebut masih merupakan dugaan penyidik, bukan kesimpulan final tentang niat maupun kesalahan tersangka.

Pasal yang disangkakan dan bukti yang dihimpun

Polisi menyebut dugaan perbuatan itu dapat melanggar Pasal 394 KUHP Tahun 2023 serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penyidik telah memeriksa 14 saksi dan dua ahli. Barang bukti yang disebutkan mencakup data dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh dari Dukcapil, satu lembar cetakan riwayat pencetakan KTP elektronik, serta satu lembar asli surat pernyataan perubahan data kependudukan. Sumber lain juga menyebut surat kuasa pelayanan administrasi kependudukan yang mencantumkan Husniah sebagai pemberi kuasa. Rangkaian bukti administratif ini penting karena inti perkara berkaitan dengan apa yang diubah, bagaimana perubahan dilakukan, serta keterkaitan tersangka dengan proses tersebut.

Polda Sulsel menyatakan bahwa untuk dugaan pelanggaran Pasal 394, saat ini hanya Husniah yang berstatus tersangka. Pernyataan itu membatasi apa yang dapat disimpulkan dari perkembangan perkara sejauh ini: penyidikan telah menjangkau sejumlah saksi dan ahli, tetapi status tersangka orang lain tidak diumumkan dalam keterangan tersebut.

Perkara KTP terpisah dari kasus lain

Penetapan tersangka dalam perkara perubahan data kependudukan merupakan perkara berbeda dari kasus dugaan korupsi yang lebih dahulu menjerat Husniah. Ia ditahan oleh Kortas Tipidkor Mabes Polri sejak 26 Oktober 2026 selama 20 hari, hingga 14 November 2026, untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan pemerasan, gratifikasi terkait pengurusan perizinan, dan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Gowa. Dua perkara ini perlu dibedakan agar perkembangan hukum tidak tercampur: penahanan dalam perkara lain bukan bukti atas dugaan perubahan data KTP, dan status tersangka dalam perkara KTP tidak dengan sendirinya menentukan hasil akhirnya. Tahap berikutnya bergantung pada kelanjutan penyidikan serta penilaian hukum atas bukti. Untuk saat ini, informasi yang tersedia menunjukkan polisi telah menetapkan Husniah sebagai tersangka, memeriksa saksi dan ahli, serta menyita dokumen yang dianggap relevan.

Inti kasus ini adalah dugaan bahwa perubahan status pekerjaan dari bupati menjadi wiraswasta digunakan untuk mengajukan perceraian tanpa izin Mendagri. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya menyangkut integritas data kependudukan sekaligus kepatuhan pejabat pada aturan administratif. Namun, penilaian akhir harus menunggu proses hukum, bukan berhenti pada motif yang disampaikan penyidik. Sampai ada keputusan pengadilan, Husniah tetap berstatus tersangka dan dugaan terhadapnya belum menjadi vonis bersalah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!