Hak Juara SEATRC yang Tertunda: Prestasi Besar, Penghargaan Macet
Polemik hak juara SEATRC adalah konflik antara atlet dan penyelenggara South East Asia Trail Run Confederation Cup di Gunung Gede Pangrango, ketika hadiah dan kewajiban terhadap para pemenang lari trail tidak segera dipenuhi setelah kompetisi selesai, sehingga memicu protes komunitas dan mendorong induk organisasi lari trail menuntut pertanggungjawaban resmi dari pihak event.
Di atas kertas, cerita SEATRC di kawasan Gunung Gede Pangrango seharusnya menjadi kisah kejayaan lari trail Indonesia: tim nasional meraih enam emas dan dua perak serta finis sebagai runner-up. Namun euforia itu terpotong oleh fakta pahit: hak juara SEATRC dilaporkan belum diselesaikan penyelenggara, memicu kegaduhan di komunitas dan kekecewaan para atlet. Alih-alih menjadi etalase profesionalisme, ajang regional ini berubah menjadi contoh bagaimana tata kelola yang lalai dapat menggerus kepercayaan terhadap sebuah cabang olahraga yang sedang tumbuh.
Ketika atlet sudah menuntaskan tugas di lintasan, kewajiban moral dan kontraktual beralih ke penyelenggara. Keterlambatan pemenuhan hak juara bukan sekadar soal administrasi; ini adalah pelanggaran janji yang menggerus makna sportivitas. Di level regional, kegagalan memenuhi komitmen dasar seperti ini memberi sinyal buruk: jika hak juara saja tidak beres, bagaimana publik bisa percaya pada aspek lain seperti keselamatan, fairness lomba, dan transparansi pengelolaan?
Sikap Keras PP ALTI: Dari Desakan hingga Ancaman Sanksi
Respons PP ALTI terhadap kasus ini patut dibaca sebagai alarm keras bagi seluruh ekosistem lari trail Indonesia. Sekretaris Umum PP ALTI, Donny Gahral, yang juga ketua kontingen, menegaskan organisasi prihatin dan menuntut hak atlet segera dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab. Pernyataan ini bukan basa-basi; PP ALTI secara terbuka menyebut sedang mempertimbangkan PP ALTI sanksi terhadap penyelenggara SEATRC. Dalam konteks tata kelola olahraga, langkah ini menunjukkan bahwa induk organisasi tidak mau sekadar menjadi stempel rekomendasi tanpa gigi pengawasan.
Sikap keras itu berlanjut pada ranah internal: PP ALTI meminta ALTI DKI menonaktifkan sementara Haris Lahabu dari posisi Ketua Harian dan memasukkannya ke daftar hitam rekomendasi organisasi. Langkah ini jelas politis sekaligus etis: pesan yang dikirim adalah bahwa jabatan struktural tidak kebal dari konsekuensi ketika hak atlet terabaikan. Di satu sisi, ini memperkuat posisi atlet; di sisi lain, menjadi peringatan bagi pengurus daerah dan penyelenggara lain bahwa reputasi lari trail Indonesia dipertaruhkan setiap kali sebuah event digelar.
Dalam pernyataan tertulisnya, Donny menyebut, “PP ALTI juga sedang menimbang untuk memberi sanksi terhadap penyelenggara SEATRC,” yang menandai pergeseran dari sekadar imbauan moral menjadi ancaman sanksi organisasi yang nyata.
Tanggung Jawab Penyelenggara dan Pertanyaan soal Kompetensi
Di balik polemik hak juara SEATRC, ada pertanyaan lebih besar: seberapa siap penyelenggara swasta mengelola kompetisi tingkat regional? Penyelenggaraan SEATRC di Gunung Gede Pangrango berada di bawah tanggung jawab PT Cakrawala Jakarta Kreatif, sementara PP ALTI hadir sebagai induk organisasi yang mempersiapkan tim nasional. Ketika hak juara tidak tuntas, sorotan wajar diarahkan pada kompetensi manajerial dan integritas penyelenggara. Bagi atlet, kontrak sosialnya sederhana: mereka berlatih, bertanding, dan berhak atas penghargaan yang dijanjikan. Begitu rantai ini putus, kredibilitas seluruh ekosistem ikut runtuh.
PP ALTI menilai apa yang terjadi melanggar prinsip olahraga yang menjunjung sportivitas dan kejujuran, serta mencoreng lari trail Indonesia. Ini bukan sekadar kritik etik, tetapi juga evaluasi terhadap kelayakan penyelenggara untuk memegang event serupa di masa depan. Kasus ini mengungkap bahwa rekomendasi organisasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis rute dan keselamatan, tetapi harus mencakup kemampuan finansial dan komitmen pemenuhan hak atlet. Tanpa standar ini, label “kompetisi regional” hanya menjadi kemasan kosong yang menutupi praktik pengelolaan yang rapuh.
Polemik yang muncul setelah kejuaraan usai menunjukkan bahwa proses due diligence terhadap penyelenggara belum cukup ketat. Jika hak juara SEATRC saja bisa tersendat, wajar bila PP ALTI mempertanyakan apakah penyelenggara layak kembali diberi ruang di kalender kompetisi resmi.
Dimensi Hukum dan Pelajaran bagi Tata Kelola Lari Trail
Kasus ini tidak berhenti pada ranah etik dan organisasi; ada dimensi hukum yang mengintai. Undang-Undang Keolahragaan mewajibkan kejuaraan yang mendatangkan penonton langsung memiliki rekomendasi dari induk cabang olahraga, dan membuka kemungkinan sanksi pidana hingga penjara dan denda bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan tersebut. Walau penerapan pasal bergantung pada fakta dan proses hukum, sinyalnya jelas: penyelenggara event olahraga tidak bisa lagi menganggap enteng aspek legal dan administratif.
Bagi lari trail Indonesia, SEATRC menjadi cermin pahit bahwa prestasi enam emas dan dua perak tidak otomatis diikuti profesionalisme di luar lintasan. Ke depan, rekomendasi induk organisasi harus diiringi mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk verifikasi kemampuan finansial penyelenggara dan skema perlindungan hak atlet. Tanpa itu, setiap keberhasilan di gunung berisiko dibayangi sengketa hak juara di meja administrasi.
Pelajaran terpenting: ekosistem lari trail yang sehat tidak hanya diukur dari jumlah event dan medali, tetapi dari seberapa konsisten semua pihak menghormati kontrak, hukum, dan martabat atlet. Jika hak juara SEATRC tidak segera dituntaskan, maka kerusakan terbesar bukan pada angka medali, melainkan pada kepercayaan yang hilang.
