Mulai dari pengguna dengan perjalanan rutin
Motor listrik adalah sepeda motor bertenaga listrik yang penggunaannya di Indonesia akan diperluas secara bertahap, dimulai dari kelompok dengan mobilitas harian tinggi sebelum menjangkau seluruh provinsi. Pemerintah menargetkan tahap awal berlangsung pada 2027–2030 di kota-kota besar, dengan kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, dan masyarakat sebagai sasaran. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi kendaraan listrik di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Urutan ini masuk akal: kendaraan operasional dipakai rutin, sehingga menjadi titik awal yang lebih terarah untuk mendorong elektrifikasi daripada mengandalkan perpindahan pilihan tiap warga secara serentak. Namun, target itu baru akan terasa bagi pengguna jika kendaraan tersedia dan cocok dengan kebutuhan kerja sehari-hari.
Perhatian khusus pada motor listrik ojol dan kurir mencerminkan pentingnya kendaraan yang menempuh perjalanan berulang dalam aktivitas ekonomi. Kendaraan dinas listrik juga termasuk sasaran tahap awal, berdampingan dengan armada perusahaan. Tetapi rencana tersebut menyebut kelompok prioritas, bukan kewajiban penggantian serentak. Karena itu, pelaksanaan perlu memberi perhatian pada kecocokan produk dan dukungan operasional, bukan sekadar angka adopsi.
Dua tahap dengan sasaran berbeda
Rencana ini membagi perluasan menjadi dua tahap yang jelas. Pada 2027–2030, fokusnya adalah kota besar dan kelompok pengguna tertentu: kurir, ojol, armada perusahaan, kendaraan dinas, serta masyarakat perkotaan. Setelah fase tersebut, pemerintah menargetkan perluasan pada 2031–2035 hingga mencakup seluruh provinsi. Dengan kata lain, sasaran tahap pertama ditentukan oleh jenis pengguna dan intensitas pemakaian; tahap kedua ditentukan oleh jangkauan wilayah. Perbedaan ini penting: target motor listrik seluruh provinsi tidak berarti seluruh warga akan langsung beralih, melainkan program diharapkan hadir lebih luas secara geografis. Keberhasilan fase awal semestinya dinilai dari kesiapan penggunaan nyata, bukan hanya keberadaan kebijakan.
Skala tantangannya besar. Data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Faisol Riza mencatat populasi kendaraan mencapai 172,94 juta unit pada akhir 2025. Angka tersebut memberi konteks mengapa perubahan tidak bisa bergantung pada satu jenis pengguna atau satu kota. Memulai dari armada yang beroperasi rutin dapat menjadi cara praktis untuk membangun pengalaman dan permintaan sebelum jangkauan diperlebar. Namun, jadwal 2031–2035 akan lebih meyakinkan bila kemajuan tahap pertama disertai ukuran yang jelas dan dukungan yang sesuai kondisi daerah.
Infrastruktur dan industri menentukan hasil
Perluasan bukan sekadar soal menambah unit motor listrik. Pemerintah sendiri menyoroti perlunya menyiapkan produk yang sesuai kebutuhan, fasilitas pengisian daya, dan pasokan listrik. Kebutuhan itu bisa berbeda antara kota besar dengan daerah yang baru masuk cakupan pada fase berikutnya. Tanpa jaringan dan dukungan operasional yang memadai, target nasional berisiko menjadi peta ambisius tanpa kemudahan penggunaan yang merata. Karena itu, keberhasilan program seharusnya diukur juga dari apakah pengemudi dapat mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan apakah dukungan tersedia di wilayah sasaran.
Pemerintah juga mengaitkan pertumbuhan kendaraan listrik dengan investasi, penguatan industri komponen, kemampuan produksi dalam negeri, kualitas produk, dan penguasaan teknologi. Faisol Riza mengatakan, “Menjelang tahun 2027, kita perlu memastikan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik semakin memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.” Pernyataan itu menegaskan bahwa elektrifikasi tidak cukup dinilai dari banyaknya kendaraan yang digunakan; manfaatnya bagi industri dan kesiapan produksi domestik juga penting. Penguatan tingkat komponen dalam negeri perlu berjalan seiring peningkatan mutu dan daya saing, agar perluasan penggunaan tidak mengorbankan kualitas.
Target nasional harus dibangun dari tahap awal
Urutan kebijakan ini menawarkan jalan bertahap: mulai dari kelompok dengan pemakaian intensif di kota-kota besar pada 2027–2030, lalu memperluas jangkauan ke seluruh provinsi pada 2031–2035. Itu lebih masuk akal daripada menganggap semua daerah dan pengguna siap beralih pada waktu yang sama. Namun, jadwal hanya akan berarti jika pemerintah memantau hasil tahap awal, menutup kekurangan infrastruktur, dan memastikan pilihan produk sesuai kebutuhan kurir, pengemudi ojol, perusahaan, instansi, serta masyarakat.
Kesimpulannya, target motor listrik seluruh provinsi patut dibaca sebagai komitmen perluasan, bukan jaminan bahwa adopsi akan otomatis merata. Fokus awal pada kurir, motor listrik ojol, armada perusahaan, dan kendaraan dinas memberi pemerintah kesempatan menguji kesiapan sebelum memperluas program. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya tercapainya tahun sasaran, tetapi apakah motor listrik dapat digunakan secara praktis dan didukung industri serta infrastruktur yang memadai di berbagai wilayah.
