Molinas: Janji Hemat Subsidi Besar, Tapi Siapa yang Bisa Membeli?
Program motor listrik nasional adalah upaya negara membangun ekosistem kendaraan roda dua bertenaga listrik secara massal, dari pabrik hingga pembiayaan, demi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, menghemat subsidi, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan mendorong penggunaan jutaan unit motor listrik di jalanan pada satu dekade mendatang.
Pemerintah menargetkan 11 juta unit motor listrik nasional (molinas) beroperasi pada 2037, dengan proyeksi penghematan subsidi BBM hingga Rp82,2 triliun. Angka ini menggoda: siapa yang menolak fiskal lebih longgar dan udara lebih bersih? Presiden bahkan sudah meresmikan program Motor Listrik Nasional dan ekosistem pendukungnya pada 13 Agustus 2026 sebagai simbol keseriusan politik. Namun di balik seremoni dan target besar, pertanyaan praktisnya sangat sederhana: kalau masyarakat masih kesulitan mengakses kredit motor listrik, bagaimana mungkin 11 juta unit itu terjual? Tanpa jawaban jelas atas pembiayaan, target molinas berisiko tinggal menjadi slogan hijau di atas kertas.
Produksi, TKDN, dan Lapangan Kerja: Sisi Cerah yang Mendominasi Narasi
Secara industri, desain program motor listrik nasional terlihat rapi. Produksi molinas direncanakan berlangsung bertahap selama 2027–2037, dengan kapasitas sekitar 100.000 unit per tahun. Pemerintah menuntut Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen di tahap awal, yang kemudian ditargetkan naik menjadi 60 persen. Artinya, tidak sekadar merakit, tapi membangun rantai pasok komponen, baterai, hingga infrastruktur pengisian daya. Proyeksi pembukaan sekitar 215.000 lapangan kerja memperkuat narasi bahwa molinas adalah proyek industrialisasi baru, bukan sekadar proyek pencitraan hijau.
Program ini digagas oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bersama PT Len Industri, dengan salah satu basis produksi di pabrik PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang. Dari sudut pandang industri, insentif TKDN tinggi bisa menjadi katalis lahirnya pemain komponen lokal. Namun ada risiko lain: semakin tinggi TKDN yang dipaksakan terlalu cepat, semakin besar tekanan biaya di sisi produksi. Jika biaya itu dialihkan ke harga jual tanpa dukungan pembiayaan molinas yang kuat, beban akhirnya tetap jatuh ke konsumen.
Pertumbuhan Pembiayaan EV: Angka Indah yang Menyembunyikan Kesenjangan
Industri pembiayaan kendaraan listrik memang sedang menanjak. Nilai pembiayaan kendaraan listrik tercatat naik 34,7 persen secara tahunan menjadi Rp24,60 triliun hingga Juni 2026. Di atas kertas, ini terlihat seolah adopsi kendaraan listrik berjalan mulus. Namun laporan terbaru mengungkap bahwa angka tersebut tidak mencerminkan kondisi sepenuhnya, khususnya untuk segmen sepeda motor listrik. Pembiayaan motor listrik masih terkonsentrasi di beberapa perusahaan multifinance, sementara bank-bank komersial besar masih enggan terjun langsung.
Kondisi ini ironis karena pemerintah sudah menjadikan pembiayaan sebagai salah satu pilar penting program molinas. Tanpa basis pembiayaan luas, mimpi adopsi kendaraan listrik massal hanya dinikmati oleh segmen tertentu yang punya akses ke multifinance khusus. Lembaga pembiayaan masih berhati-hati karena tiga faktor: risiko produk dan teknologi, ketidakpastian nilai jual kembali, serta keraguan terhadap stabilitas permintaan pasar dan kebijakan. Selama ketakutan ini tidak diatasi secara sistemik, sulit berharap kredit motor listrik menjadi mudah dan terjangkau bagi pengguna harian.
Harga Awal Tinggi, Kredit Sulit: Rem Keras bagi Adopsi Motor Listrik
Bagi pengendara, motor listrik menawarkan logika ekonomi yang kuat. Biaya energi dan operasional lebih rendah membuatnya semakin menarik bagi konsumen. Namun ada tembok besar di depan pintu showroom: harga awal yang masih tinggi disebut sebagai kendala signifikan untuk pembeli. Di pasar di mana mayoritas orang membeli motor lewat skema kredit, mahalnya harga awal tanpa skema pembiayaan molinas yang ramah kantong sama dengan menutup pintu adopsi kendaraan listrik.
Seorang peneliti menegaskan bahwa pembiayaan yang lebih baik dapat membantu lebih banyak konsumen mengakses manfaat motor listrik, tetapi perlu kepercayaan diri dan dukungan lebih besar dari lembaga pembiayaan. Artinya, masalah utama bukan minat pengguna, tetapi arsitektur finansial yang belum berpihak. Selama bank dan multifinance memandang molinas sebagai produk berisiko tinggi, konsumen akan tetap terjebak pada motor bensin yang mudah dikredit meski lebih boros energi. Di titik inilah, subsidi motor listrik dan penghematan subsidi BBM berpotensi tidak pernah terwujud penuh, karena hambatan kredit membuat volume penjualan molinas jauh di bawah target.
Tanpa Reformasi Pembiayaan, Target 11 Juta Unit Bisa Jadi Ilusi
Peluncuran motor listrik nasional oleh Presiden pada 13 Agustus 2026 memberi sinyal bahwa transisi energi sudah masuk agenda utama negara. Namun kebijakan tidak bisa berhenti pada peresmian pabrik, target TKDN, dan angka produksi tahunan. Jika pemerintah serius ingin melihat 11 juta unit molinas beredar dan menghemat subsidi BBM Rp82,2 triliun, maka desain pembiayaan harus diperlakukan setara pentingnya dengan spesifikasi teknis motor.
Langkah logisnya adalah mengurangi persepsi risiko bagi lembaga keuangan: skema penjaminan khusus untuk kredit motor listrik, data nilai jual kembali yang transparan, hingga kebijakan jangka panjang yang konsisten agar pasar yakin adopsi kendaraan listrik bukan tren sesaat. Tanpa reformasi pembiayaan yang konkret, program motor listrik nasional hanya akan menghasilkan pabrik yang sibuk, laporan TKDN yang membaik, tetapi jalanan yang tetap didominasi motor bensin. Ambisi 11 juta unit molinas perlu keberanian yang sama besar di sektor keuangan, bukan hanya di podium peresmian.
