Satu Data Kota: Dari Slogan Menjadi Fondasi Tata Kelola Pembangunan
Satu Data Indonesia kota adalah pendekatan tata kelola data pembangunan yang menyatukan berbagai sumber data pemerintah daerah dalam satu sistem terpadu, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap keputusan anggaran dan program pembangunan disusun berdasarkan fakta yang sama, bukan asumsi yang saling bertentangan. Dalam konteks kota, Satu Data bukan urusan teknis IT semata, tetapi perubahan cara berpikir: data bukan lagi pelengkap laporan, melainkan fondasi perencanaan berbasis data yang menentukan siapa yang memperoleh bantuan, di mana infrastruktur dibangun, dan program mana yang layak didanai. Tanpa ekosistem data terpadu, kota bergerak dalam kabut—mengeluarkan anggaran besar untuk program yang tampak populer, tetapi tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Kota Sorong memberikan contoh bagaimana Satu Data Indonesia kota mulai naik kelas dari regulasi menjadi praktik. Pemerintah kota melalui Bappeda menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sorong di Gedung LJ pada 7 September 2026, menghadirkan Plt Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPS Kota Sorong, pimpinan OPD, hingga admin data di seluruh perangkat daerah. Forum ini bukan rapat biasa; ia adalah ruang negosiasi standar, peran, dan komitmen antar-aktor data: pembina data, walidata, koordinator forum, dan produsen data, untuk memperkuat tata kelola data pembangunan yang sebelumnya berjalan terpisah-pisah.
Koordinasi Pemkot–BPS: Mengakhiri Era Data Perkiraan
Pilihan Pemkot Sorong menggandeng BPS adalah sinyal tegas bahwa era data berbasis perkiraan harus berakhir. Pemerintah kota secara terbuka menyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang baik tidak mungkin lahir tanpa data yang benar. Ini bukan sekadar retorika, melainkan kritik ke dalam: selama ini, terlalu banyak program dirancang dengan angka yang disesuaikan di meja rapat, bukan di lapangan. Dengan menempatkan BPS sebagai mitra koordinasi, Sorong mengakui pentingnya metodologi statistik yang baku dalam setiap angka yang akan dijadikan dasar program sosial, mulai dari data kemiskinan hingga penerima bantuan pangan.
Dalam forum, Plt Sekda mengingatkan bahwa program tanpa data akurat berisiko tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan itu bukan formalitas, melainkan peringatan: data akurat program sosial menentukan apakah anggaran tepat mengarah ke keluarga termiskin, wilayah tertinggal, atau kampung yang paling kekurangan layanan dasar. Peran BPS di sini bukan mengambil alih seluruh pengumpulan data, tetapi membina statistik sektoral agar setiap OPD mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sesuai SOP dan standar yang selaras. Kolaborasi semacam ini adalah prasyarat utama bagi koordinasi data pemerintah daerah yang selama ini terjebak dalam “data versi masing-masing dinas”.
Perencanaan Berbasis Data: Kunci Program Sosial yang Tepat Sasaran
Forum Satu Data Indonesia di Kota Sorong menegaskan ambisi yang jelas: menghadirkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola data pembangunan ini, pemerintah kota diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, terintegrasi, dan berbasis bukti. Secara praktis, ini berarti setiap OPD harus berhenti menyusun Renja dan usulan anggaran berdasarkan intuisi atau tekanan politik, dan beralih ke perencanaan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Pengalaman di wilayah lain menegaskan bahwa cara kerja ini bukan teoritis. Sebuah inisiatif bernama Project PASTI-Papua mendorong pemerintah kabupaten menyusun perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting secara tepat, terintegrasi dengan perencanaan provinsi, serta berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Proyek ini menunjukkan bagaimana analisis situasi yang rutin diabaikan—angka prevalensi, sebaran kasus per distrik, kualitas layanan Posyandu—dapat diubah menjadi prioritas anggaran yang masuk akal. Kalimat yang layak dikutip di sini: “Pemerintah nasional sendiri menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen,” dan target ini hanya mungkin dicapai bila data menjadi kompas utama dalam setiap langkah kebijakan.
Stunting: Contoh Paling Nyata Pentingnya Integrasi Data Lintas Sektor
Penanganan stunting adalah contoh nyata mengapa Satu Data Indonesia kota harus lintas sektor, bukan monopoli dinas kesehatan. Project PASTI-Papua secara terang mendorong perencanaan dan penganggaran penurunan stunting berbasis data serta terintegrasi lintas sektor. Stunting bukan sekadar soal gizi anak; ia terkait sanitasi dari pekerjaan umum, edukasi perilaku oleh dinas komunikasi dan informatika, penguatan perencanaan oleh Bappeda, hingga intervensi di sekolah dan remaja putri oleh dinas pendidikan. Jika setiap sektor menyimpan data di laci masing-masing, pola intervensi akan terlambat, padahal stunting bisa dicegah sejak fase gizi kurang yang terdeteksi di Posyandu.
Pemilihan Mimika, Nabire, dan Asmat sebagai wilayah dampingan dilakukan berdasarkan kajian data, termasuk Survei Status Gizi Indonesia dan data kabupaten, karena angka stunting di sana berada di lima kabupaten teratas di wilayahnya; Asmat bahkan masuk tiga tertinggi di salah satu provinsi terkait. Fakta ini memperlihatkan bagaimana data akurat program sosial mengarahkan intervensi ke daerah yang paling membutuhkan. Lebih jauh, peserta lokakarya menyelaraskan analisis situasi stunting dengan dokumen perencanaan daerah dan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang jelas, dari sasaran penerima manfaat hingga komposisi pembiayaan. Inilah integrasi data lintas sektor yang membuat setiap rupiah anggaran lebih efektif, bukan sekadar habis terbelanja.
Dari Forum ke Aksi: Menyulap Data Menjadi Keputusan Berani
Tantangan terbesar Satu Data Indonesia kota bukan lagi pada regulasi, melainkan keberanian politik dan disiplin birokrasi. Forum Satu Data di Sorong diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi, termasuk menyepakati daftar data prioritas serta kewajiban setiap OPD menyediakan dan mengunggah data yang valid dan mutakhir. Namun komitmen di atas kertas tidak cukup. Tanpa sanksi bagi data yang dimanipulasi dan insentif bagi pengelola data yang taat standar, tata kelola data pembangunan akan kembali jadi formalitas.
Pelajaran dari Project PASTI-Papua memberi arah tindak lanjut: data harus diikat langsung dengan dokumen perencanaan, KAK, dan struktur pembiayaan, bukan hanya tersusun rapi dalam dashboard monitoring. Juliet, salah satu penggerak program, mengingatkan agar pemerintah menggunakan data satu pintu yang selaras dengan kondisi lapangan sebagai dasar kebijakan. Artinya, kota yang ingin maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera tidak cukup memasang slogan; ia harus berani menolak usulan program yang tidak punya dasar data. Satu Data Indonesia kota, jika dikelola konsisten, adalah pintu menuju pembangunan yang adil: yang diutamakan bukan suara paling keras, tetapi angka yang paling jujur.
