Infrastruktur Papua: Dari Aspirasi Daerah ke Agenda Nasional
Infrastruktur Papua adalah rangkaian proyek fisik dan konektivitas yang mencakup pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan penghubung antardaerah, yang direncanakan dan dibangun secara terkoordinasi untuk membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di seluruh Tanah Papua. Fokus utama saat ini jelas: mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan pemerataan pembangunan, sambil tetap menghormati aspirasi lokal yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Komite II DPD RI mengisi celah penting itu dengan menyerap aspirasi langsung di Kabupaten Jayapura dalam kunjungan kerja dan diskusi koordinasi mitra strategis terkait pengembangan konektivitas di Papua, yang digelar di aula lantai II kantor bupati Jayapura pada Senin 28 September 2026. Inilah momentum ketika suara daerah mulai dipasangkan dengan arah kebijakan pusat.
Pelabuhan Depapre dan Bandara Sentani: Simpul Ekonomi yang Tak Boleh Setengah Hati
Jika bicara infrastruktur Papua, pelabuhan Depapre dan bandara Sentani bukan sekadar proyek, melainkan simpul ekonomi yang menentukan masa depan rantai pasok wilayah ini. Aspirasi yang dihimpun Komite II DPD RI mencakup percepatan penataan lahan, penyelesaian persoalan tanah, dan elektrifikasi di pelabuhan Depapre untuk memangkas waktu bongkar muat sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi penuh. Wakil bupati Jayapura menegaskan harapan agar progres pembangunan pelabuhan segera dilakukan supaya bisa digunakan masyarakat dan pelaku usaha. Pada bandara Sentani, aspirasi perluasan hingga modifikasi meliputi penambahan panjang sekitar 10 meter, pemindahan depot Pertamina ke lokasi yang lebih layak, serta penetapan terminal kargo dengan estimasi biaya sekitar Rp 350 miliar dan target penyelesaian Juni 2027. Bandara yang pernah dimodifikasi untuk PON ini diarahkan menjadi lebih baik lagi, agar Jayapura sebagai kabupaten induk benar-benar terasa sebagai gerbang utama mobilitas orang dan barang di Papua.
Pembangunan Trans-Papua dan Beban Anggaran: Berani Besar, Harus Tepat Sasaran
Pembangunan Trans-Papua adalah proyek ambisius yang bisa menjadi tulang punggung infrastruktur Papua, namun skala kebutuhannya menuntut keberanian sekaligus ketelitian. Dalam aspirasi yang dihimpun Komite II DPD RI, disebutkan kebutuhan dana sekitar triliunan rupiah untuk ruas jalan Trans-Papua. Untuk wilayah Jayapura saja, kebutuhannya disebut sekitar Rp 58 triliun agar jaringan jalan dapat diteruskan hingga Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan Trans-Papua bukan urusan satu kabupaten, melainkan arsitektur konektivitas lintas provinsi yang akan menentukan akses layanan dasar, logistik, dan mobilitas tenaga kerja. Wakil bupati Jayapura mengingatkan, jika Kabupaten Jayapura berjalan dengan baik, hal itu akan berdampak ke seluruh kabupaten di Papua karena posisinya sebagai kabupaten induk. Artinya, setiap keputusan terkait pembangunan Trans-Papua harus memastikan jalur ini betul-betul menurunkan keterisolan dan bukan sekadar menambah deretan jalan yang mahal dirawat namun minim manfaat sosial.
Pemerataan Pembangunan dan Peran Bappenas: Menjawab Ketimpangan, Bukan Sekadar Target Angka
Bappenas menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di Tanah Papua bukan pilihan, melainkan syarat agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar terasa di lapangan. Deputi Bidang Infrastruktur menjelaskan bahwa enam provinsi di Tanah Papua perlu memanfaatkan kekhususan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) melalui kemudahan berusaha, bekerja, sekolah, dan masuknya investasi. Di Papua Pegunungan, yang relatif baru, penyederhanaan sistem regulasi dan perizinan disebut penting agar iklim investasi tidak terjebak dalam kerumitan seperti di daerah lain. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa masyarakat di Papua Pegunungan telah lama hidup dengan tingkat kemahalan yang tinggi, jauh melampaui kegaduhan sesaat soal kenaikan harga di Pulau Jawa. Target pertumbuhan ekonomi nasional 6–7,5 persen pada 2027 hanya akan berarti jika pemerataan pembangunan mengurangi kemiskinan dan biaya hidup di Papua, bukan sekadar mempercantik statistik makro di laporan pemerintah pusat.
Kolaborasi Multi Pihak dan Penutup: Mengawal Arah, Bukan Hanya Proyek
Gambaran utuh percepatan infrastruktur Papua menunjukkan satu hal: tanpa koordinasi erat antara legislatif, eksekutif, dan mitra konsultan swasta, agenda besar ini mudah terseret kembali ke pola proyek parsial. Kunjungan kerja Komite II DPD RI yang diketuai Dr. Badikenite Sitepu dan diskusi koordinasi mitra strategis di kantor bupati Jayapura menggambarkan sebuah pendekatan multi pemangku kepentingan untuk pengembangan konektivitas di Papua. Di sisi lain, Bappenas menempatkan pemerataan pembangunan sebagai kerangka besar yang seharusnya menuntun setiap keputusan anggaran dan regulasi di Tanah Papua. Di level lokal, pemerintah Kabupaten Jayapura berharap pengembangan bandara Sentani dan percepatan pelabuhan Depapre menjadi langkah konkret yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat sebagai perubahan nyata. Jika infrastruktur Papua disusun dengan mendengar aspirasi daerah, menghitung beban anggaran secara jujur, dan mengikatnya pada misi pemerataan pembangunan, maka pelabuhan Depapre, bandara Sentani, dan Trans-Papua berpeluang menjadi jaringan kehidupan baru, bukan sekadar monumen beton di tanah yang tetap mahal dan timpang.
