Pengembangan Ekonomi Papua: Bukan Lagi Soal Jalan, Tapi Soal Arah
Pengembangan ekonomi Papua adalah upaya terarah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat lewat pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur dan SDM, serta penciptaan iklim usaha yang sehat sehingga daerah tertinggal tidak sekadar tersambung jalan, tetapi ikut terkoneksi dengan kesempatan kerja, pendidikan, dan investasi yang layak.
Inti persoalan Papua bukan sekadar kekurangan proyek fisik, melainkan ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi yang membuat biaya hidup tinggi dan banyak talenta muda mandek. Karena itu, langkah Kementerian PPN/Bappenas yang secara eksplisit mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dibaca sebagai koreksi arah, bukan rutinitas program. Deputi Bidang Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris menekankan perlunya perencanaan matang dan terintegrasi dari pusat hingga daerah agar pertumbuhan ekonomi dan SDM berjalan seiring, bukan saling menunggu. Tanpa perubahan cara kerja ini, Papua berisiko kembali menjadi etalase proyek besar yang indah di laporan, tetapi minim dampak di dapur keluarga biasa.
Pemerataan Pembangunan: Regulasi Sederhana, Biaya Hidup Turun
Pemerataan pembangunan di Papua hanya akan nyata jika pemerintah berani membongkar pola regulasi yang rumit dan menyulitkan investasi lokal. Abdul Malik Sadat Idris menilai Papua Pegunungan sebagai provinsi baru justru punya peluang emas menyusun sistem perizinan yang sederhana, agar tidak mengulang kesalahan daerah lain yang sudah "berlebih regulasi" dan membuat investasi menjadi ribet. Di sini letak taruhannya: berani membuat aturan yang memudahkan, atau puas dengan aktivitas ekonomi yang berjalan pelan.
Tantangan biaya hidup di Papua Pegunungan yang selama ini relatif tinggi menegaskan bahwa proyek pengembangan ekonomi Papua harus menurunkan ongkos logistik dan membuka akses pasar, bukan hanya menambah gedung perkantoran. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen pada 2025 dan naik menjadi 6–7,5 persen pada 2027. Kutipan kuncinya: "Kami tentu berharap dengan terus bertumbuhnya ekonomi ... maka dapat menekan angka kemiskinan ... termasuk di wilayah Papua". Artinya, kalau Papua tidak dibuat menjadi bagian aktif dari mesin pertumbuhan ini, target nasional akan hampa secara moral.
INKINDO dan Peran Profesional Lokal dalam Infrastruktur dan SDM
Percepatan infrastruktur dan SDM di Papua tidak bisa hanya diserahkan pada kontraktor besar dari luar; kuncinya ada pada konsultan dan tenaga ahli lokal yang mengerti medan sosial dan geografis. Di titik ini, sikap Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Papua yang menegaskan komitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mengawal percepatan pembangunan layak diapresiasi. Mereka tidak hanya berdiri sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai penjaga mutu perencanaan, pengawasan, dan pembangunan sejak awal desain.
Ketua DPP INKINDO Papua, Novisca M. Anditiaman, menyebut tekad asosiasinya adalah "berdaya ke dalam dan berdampak ke luar" sambil menerjemahkan visi-misi Gubernur, terutama di sektor peningkatan infrastruktur, pembangunan SDM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi yang sudah berjalan, termasuk pelibatan konsultan lokal dalam proyek pemerintah, adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur dan SDM bisa dikerjakan bersamaan: jalan dibangun, sekaligus profesi konsultan lokal naik kelas. Jika konsistensi ini dijaga, pengembangan ekonomi Papua tidak lagi didikte dari luar, melainkan dirancang oleh putra-putri terbaik Bumi Cenderawasih sendiri.
Sinergi ke Depan: Otonomi Khusus sebagai Ruang, Bukan Hadiah
Enam provinsi di Tanah Papua memiliki status otonomi khusus yang seharusnya menjadi ruang eksperimen kebijakan untuk keberpihakan pada orang asli Papua (OAP), bukan sekadar label politik. Bappenas menegaskan harapan agar kekhususan ini memudahkan OAP untuk berusaha, bekerja, sekolah, dan dalam waktu bersamaan menarik investasi luar masuk. Jika tata kelola dan pengawasan diperkuat, otonomi khusus bisa menjadi mesin pemerataan pembangunan yang sesungguhnya, bukan pintu baru bagi kebocoran anggaran.
Ke depan, kunci pengembangan ekonomi Papua ada pada tiga simpul: pertama, konsistensi pusat dalam mengawal pemerataan pembangunan dan penyederhanaan regulasi; kedua, keberanian pemerintah daerah memberi ruang pada profesional lokal dan asosiasi seperti INKINDO untuk menjaga kualitas infrastruktur dan SDM; ketiga, penataan kebijakan yang langsung menyentuh kantong biaya hidup masyarakat. Tanpa keberpihakan nyata pada kelompok paling terpinggirkan, termasuk wilayah pegunungan dengan tingkat kemahalan tinggi, narasi pembangunan hanya akan mengulang pola lama. Papua tidak butuh belas kasihan, Papua butuh kebijakan yang membuat warganya berdaya penuh di tanah sendiri.
