Agentic AI Mengubah Peta Risiko Siber
Agentic AI adalah kecerdasan buatan yang dapat menjalankan tugas dan mengambil tindakan berdasarkan tujuan serta instruksi, sehingga menghadirkan manfaat sekaligus risiko baru bagi keamanan siber. Perubahan ini menuntut pertahanan yang tidak berhenti pada perlindungan sistem lama. Pada 29 Oktober 2026 di Thailand, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menyoroti persoalan tersebut dalam pidato utama bertajuk “The Silent Threat: Cyber Dominance in the Age of Agentic AI” pada konferensi AJCCA ke-3. Perhatian itu beralasan: semakin besar kemampuan sistem untuk bertindak, semakin penting pula memastikan tindakan tersebut tidak menjadi celah yang bisa dieksploitasi. Karena itu, ancaman Agentic AI bukan semata soal teknologi baru, melainkan ujian bagi kesiapan tata kelola, pengawasan, dan koordinasi keamanan digital.
BSSN menggambarkan AI melalui tiga peran: sebagai perisai yang membantu mendeteksi pola serangan dan mendukung respons; sebagai target yang dapat dieksploitasi atau dimanipulasi; serta sebagai senjata yang dapat membantu pelaku menjalankan serangan siber. Kerangka ini lebih berguna daripada menganggap AI sebagai ancaman tunggal. Teknologi yang sama dapat memperkuat pertahanan sekaligus memperluas risiko bila sistem, model, atau datanya tidak terlindungi. Maka, kebijakan keamanan perlu mengikuti perubahan kemampuan AI, bukan menunggu sampai kerentanan terlihat setelah sistem digunakan.
Keamanan Harus Dibangun Sejak Awal
Tanggapan yang masuk akal terhadap risiko tersebut adalah tata kelola AI yang jelas dan prinsip Security by Design. BSSN menekankan pentingnya pengembangan serta penerapan AI yang memperhitungkan keamanan, akuntabilitas, dan pengendalian risiko sejak awal. Ini bukan urusan administratif tambahan: apabila keamanan baru diperiksa setelah teknologi berjalan, kelemahan bisa telanjur tertanam dalam sistem dan proses yang bergantung padanya. Pengelolaan risiko secara proaktif juga membantu organisasi mengenali kemungkinan eksploitasi maupun manipulasi sebelum gangguan terjadi. Pendekatan adaptif tetap diperlukan karena kemampuan AI dan pola ancaman dapat berubah; standar yang kaku berisiko tertinggal dari teknologi yang hendak dikendalikan.
Namun, prinsip tersebut hanya efektif bila diterapkan konsisten oleh pihak yang merancang, mengoperasikan, dan mengawasi teknologi. Tata kelola yang memadai perlu memperjelas tanggung jawab, menyediakan pengawasan, serta memastikan risiko dikenali dan ditangani. Pesan BSSN patut dibaca sebagai dorongan agar keamanan menjadi bagian dari keputusan desain dan operasional, bukan lapisan pelindung yang ditempel belakangan. Dengan begitu, manfaat AI untuk deteksi dan respons ancaman tidak mengaburkan kewajiban menjaga sistem AI itu sendiri.
Kolaborasi ASEAN–Jepang Perlu Berujung pada Kesiapan
Ancaman siber tidak selalu berhenti di perbatasan negara, sehingga pertahanan yang terpisah-pisah akan menyisakan celah. BSSN mendorong penguatan kolaborasi ASEAN Jepang melalui tiga pilar: kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan konektivitas. Ketiganya memberi arah yang konkret: memperkuat koordinasi, memperluas kemampuan para pihak, dan menjaga hubungan kerja yang memungkinkan pertukaran informasi. Tanpa unsur-unsur itu, seruan kerja sama mudah berhenti sebagai pernyataan niat. Keamanan siber ASEAN akan lebih siap menghadapi risiko lintas batas bila negara-negara kawasan dan Jepang memiliki ruang untuk berbagi pengetahuan serta menyelaraskan respons.
Konferensi AJCCA ke-3 di Thailand menjadi salah satu ruang untuk mendorong hal tersebut. Forum tahunan ini mempertemukan badan siber dan kementerian terkait, industri, akademisi, serta praktisi dari negara-negara ASEAN dan Jepang. Pertemuan itu menyediakan ruang untuk berdialog, bertukar pengalaman, dan membangun pemahaman bersama tentang tantangan digital yang terus berkembang. Nilai konferensi tidak semestinya diukur dari banyaknya pembahasan, melainkan dari kemampuannya mempererat koordinasi lintas sektor dan negara. Dorongan BSSN penting karena menunjukkan bahwa ancaman Agentic AI memerlukan respons bersama, bukan sekadar kewaspadaan tiap negara secara terpisah.
Kerja Sama Harus Menjadi Bagian dari Pertahanan
Pesan utama dari pidato Nugroho adalah bahwa kemampuan AI berkembang bersama risiko yang menyertainya; karena itu, pertahanan harus menggabungkan tata kelola, keamanan sejak tahap desain, dan kerja sama regional. Kerangka Shield, Target, dan Weapon mengingatkan bahwa AI sekaligus dapat membantu menjaga sistem, menjadi sasaran, dan mendukung serangan. Tidak satu pun negara dapat mengabaikan sisi-sisi tersebut hanya karena teknologi juga menawarkan efisiensi.
BSSN telah mengangkat persoalan itu di forum yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan mendorong kemitraan ASEAN–Jepang. Tantangan berikutnya bagi kerja sama semacam ini bukan sekadar membicarakan risiko, melainkan memastikan dialog dan pertukaran pengetahuan memperkuat kesiapan bersama. Kesimpulannya jelas: menghadapi ancaman Agentic AI memerlukan keamanan yang dirancang sejak awal dan kolaborasi lintas negara yang nyata. Tanpa keduanya, kemampuan baru akan berkembang lebih cepat daripada perlindungan yang seharusnya mengimbanginya.
