Pembekalan singkat menjawab kebutuhan mendesak
Pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah pengenalan kemampuan berbahasa bagi siswa melalui materi dasar yang disampaikan sesuai usia dan kebutuhan belajar mereka. Di Pangandaran, ketiadaan guru bahasa Inggris khusus membuat guru kelas diminta mengambil peran itu, sehingga pembekalan perlu dipandang sebagai awal, bukan pengganti tenaga ahli. Disdikpora Kabupaten Pangandaran menyiapkan peningkatan kompetensi guru menjelang penerapan pembelajaran bahasa Inggris di SD pada tahun ajaran 2027/2028. Sebagai langkah pertama, guru kelas III menerima pelatihan guru SD selama 10 hari melalui program kementerian yang dijalankan bersama LPTK Universitas Kuningan. Sepuluh hari dapat memberi dasar, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin guru mampu mengajar bahasa dengan tepat. Karena itu, hasil program seharusnya dinilai dari praktik mengajar dan pemahaman siswa, bukan semata jumlah peserta yang mengikuti pembekalan.
Kekurangan tenaga khusus berdampak pada murid
Disdikpora mengakui sekolah dasar di Pangandaran belum memiliki guru bahasa Inggris SD khusus secara memadai. Kekurangan guru SD yang memiliki keahlian bahasa Inggris menempatkan guru kelas sebagai penopang utama, meski tugas utama dan bekal mereka bisa berbeda. Dampaknya tidak abstrak: sebagian anak masih kesulitan memahami materi maupun memakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Jika pengajaran dasar tidak konsisten, siswa berisiko menerima pelafalan atau penjelasan yang keliru—kekhawatiran yang juga disampaikan pihak dinas. Darso, Sekretaris Disdikpora, mengatakan pembekalan diperlukan agar guru dapat menyampaikan materi secara tepat kepada peserta didik. Ini alasan untuk memperkuat pendampingan, bukan membebani guru kelas tanpa dukungan. Kompetensi bahasa Inggris yang dibutuhkan bukan sekadar mengenali kosakata, melainkan kemampuan memilih materi dan menjelaskannya sesuai tahap belajar anak.
Pelatihan perlu berlanjut, bukan berhenti pada kelas III
Program 10 hari ini menyasar guru kelas III sebagai langkah awal, sedangkan Disdikpora berharap guru kelas I sampai VI kelak memiliki pemahaman dasar bahasa Inggris. Cakupan itu masuk akal: kemampuan siswa dibangun bertahap, sehingga pengajaran tidak seharusnya bergantung pada satu jenjang atau satu kelompok guru. Namun, memperluas jumlah peserta tanpa memperpanjang dukungan berisiko menjadikan pelatihan sekadar kegiatan seremonial. Penguatan kompetensi sebaiknya mencakup latihan mengajar, bahan ajar yang sesuai, serta kesempatan untuk berkonsultasi ketika guru menghadapi kesulitan. Materi dasar juga perlu dibatasi dengan jelas agar guru tidak diminta mengajarkan hal di luar bekalnya. Target akhirnya bukan membuat setiap guru kelas menjadi spesialis, melainkan memastikan anak memperoleh pengantar bahasa Inggris yang benar sambil menyiapkan jalur dukungan bagi sekolah yang tetap kekurangan tenaga khusus.
Anggaran menentukan apakah upaya bisa merata
Rencana peningkatan kemampuan tidak akan cukup bila anggaran membatasi pelaksanaannya. Disdikpora menyatakan penguatan kompetensi guru, termasuk program literasi yang sudah berjalan, belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Kendala ini penting sebab pelatihan satu kali membutuhkan tindak lanjut: pembaruan materi, pendampingan, dan kesempatan belajar bagi guru di seluruh kecamatan. Tanpa pembiayaan yang memadai, sekolah dapat menerima dukungan dengan tingkat yang berbeda, sementara kebutuhan siswa tetap ada. Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas yang nyata: siapa yang dilatih, bagaimana mutu pengajaran dipantau, dan bagaimana guru mendapat bantuan setelah pelatihan. Kesimpulannya, pembekalan 10 hari adalah awal yang berguna, tetapi bukan solusi tuntas atas kekurangan guru bahasa Inggris di SD. Persiapan menuju tahun ajaran 2027/2028 harus disertai pelatihan berkelanjutan dan anggaran yang cukup agar kompetensi guru benar-benar sampai ke ruang kelas.






