Persiapan guru menjadi kunci kebijakan baru
Pelatihan guru SD untuk mengajar Bahasa Inggris adalah program peningkatan kemampuan bahasa dan pedagogi bagi guru kelas, agar mereka dapat mengenalkan materi kepada murid sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan belajar di sekolah dasar. Langkah ini bukan pelengkap administratif: keberhasilan Bahasa Inggris SD sebagai pelajaran wajib mulai kelas III pada tahun ajaran 2027/2028 akan sangat bergantung pada kesiapan orang yang berdiri di depan kelas. Kebijakan tersebut diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Alih-alih mengandalkan penambahan guru Bahasa Inggris baru, Kemendikdasmen memilih meningkatkan kompetensi guru yang sudah ada, terutama guru kelas. Pada 2026, kementerian menggandeng 101 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menjalankan Program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). Langkah ini masuk akal untuk memperluas jangkauan dengan kapasitas yang tersedia, tetapi kualitas hasilnya akan ditentukan oleh mutu praktik dan pendampingan, bukan banyaknya peserta semata.

Pelatihan dirancang dekat dengan sekolah
Cakupan program menunjukkan besarnya pekerjaan: pelatihan ditargetkan menjangkau guru di 58.482 sekolah, di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan melalui 3.002 kelas. Prinsip perguruan tinggi mendatangi lokus membuat pengajar kampus hadir di wilayah sasaran, sehingga guru tidak selalu harus bepergian jauh. Rancangan umum pelatihan berlangsung 10 hari efektif dengan 80 jam pelajaran: 40 jam tatap muka dan 40 jam belajar mandiri melalui Ruang GTK. Materinya mencakup kemampuan bahasa, penyusunan perangkat ajar, simulasi mengajar, serta strategi yang sesuai dengan karakter murid SD. Pendekatan ini tepat bila pelatihan tidak berhenti pada teori. Guru perlu berlatih mengelola kelas dan membangun rasa percaya diri, sementara anak-anak sebaiknya diperkenalkan pada dasar bahasa dan minat belajar, bukan dibebani tuntutan langsung fasih. Arah pembelajaran yang menyenangkan memberi ruang bagi keberanian mencoba.
UNISMA menyelaraskan pelatihan dengan daerah
Di Madiun dan Nganjuk, FKIP Universitas Islam Malang (UNISMA) menggelar rapat koordinasi pada 10 November 2026 bersama perwakilan dinas pendidikan, fasilitator, dan panitia. Koordinasi itu membahas lokasi pelatihan di tiap kecamatan, jadwal, penugasan panitia lokal, serta pendataan guru peserta—urusan operasional yang menentukan apakah program nasional benar-benar cocok dengan kebutuhan sekolah. UNISMA menargetkan 670 sekolah, masing-masing mengirim satu guru kelas III atau IV. Peserta dibagi ke dalam 34 kelas di 33 kecamatan dan didampingi 34 fasilitator, terdiri atas 21 dosen UNISMA dan 13 fasilitator daerah. Pelatihan dijadwalkan mulai 11 November selama 10 hari efektif. Menurut keterangan program, kegiatan dilaksanakan di kecamatan setelah jam belajar mengajar, mulai pukul 13.00 WIB, agar guru tidak meninggalkan tugas mengajar.

Skala besar harus diikuti mutu yang terjaga
Di wilayah lain, FKIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dipercaya menyelenggarakan pelatihan bagi 822 guru SD di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Bekal yang diberikan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga kompetensi pedagogis, strategi mengajar, dan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid sekolah dasar. Angka peserta ini memperlihatkan bahwa persiapan dilakukan melalui banyak pelaksana dan wilayah, bukan satu model pelatihan terpusat saja. Namun, angka besar bukan jaminan kelas siap menerima pelajaran baru. Setelah pelatihan, sekolah tetap perlu memastikan guru memperoleh ruang untuk menerapkan materi, bahan ajar yang sesuai, dan dukungan untuk terus mengembangkan kemampuan. Targetnya bukan mengubah guru kelas menjadi ahli bahasa dalam waktu singkat, melainkan membekali mereka agar dapat mengajar dasar-dasar Bahasa Inggris dengan percaya diri dan tepat usia.
Perluasan pelatihan melalui 101 perguruan tinggi merupakan awal yang penting, tetapi keberhasilan pelajaran wajib SD akan tampak pada pengalaman murid di kelas. Karena itu, evaluasi praktik mengajar dan dukungan setelah pelatihan harus berjalan seiring dengan persiapan kebijakan. Bila aspek itu dijaga, program ini dapat menjadi landasan yang masuk akal untuk menghadirkan Bahasa Inggris SD secara lebih merata—tanpa mengorbankan kebutuhan belajar dasar anak.






