Defisit Sertifikat di Tengah Melimpahnya Tanah Wakaf
Sertifikasi tanah wakaf adalah proses pendaftaran dan penetapan status hukum atas tanah yang diwakafkan, sehingga mendapatkan sertifikat resmi negara sebagai bukti legalitas, kepastian peruntukan, dan perlindungan hukum bagi aset yang diperoleh melalui wakaf untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan dalam jangka panjang. Di Sumatera Utara, fakta yang tidak bisa diabaikan adalah jurang besar antara jumlah tanah wakaf dan dokumen legal yang mengikatnya. Sebanyak 14.683 bidang tanah telah diwakafkan, tetapi baru 6.030 yang memiliki sertifikat. Artinya, sekitar 8.653 bidang masih berstatus “abu-abu” secara hukum. Dalam kondisi ini, percepatan sertifikasi tanah wakaf bukan lagi opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menutup celah sengketa, perebutan lahan, dan penyimpangan peruntukan.
MoU Massal: Dari Asahan, Pematangsiantar hingga Langkat
Jawaban awal atas defisit legalitas tanah wakaf Sumatera Utara muncul dalam bentuk gelombang nota kesepahaman lintas daerah. Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyatakan dukungan penuh usai mengikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Provinsi Sumatera Utara secara daring dari Kantor Bupati Asahan pada Kamis 27 Agustus 2026. Di hari yang sama, Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, menandatangani MoU dan perjanjian kerja sama percepatan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Gubernur Sumut. Langkat juga mengambil posisi tegas; Plt Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menghadiri penandatanganan kerja sama percepatan sertifikasi tanah wakaf, menegaskan bahwa urusan sertifikat bukan sekadar administrasi, tetapi penjaga agar tanah wakaf tetap pada peruntukannya.
Kesepakatan-kesepakatan ini melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan, kantor pertanahan, kantor Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia sebagai satu paket representasi negara di level lokal. Artinya, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga penjamin niat baik pewakif agar tidak tergerus oleh lemahnya administrasi. Namun, MoU hanya berarti jika diikuti jadwal kerja, target sertifikasi per tahun, dan pengawasan publik. Tanpa itu, penandatanganan mudah tergelincir menjadi seremoni rutin yang tidak menyentuh 8.653 bidang yang masih rawan.
Sinergi Lintas Instansi: Kementerian Agama dan BPN di Garis Depan
Percepatan pendaftaran tanah wakaf adalah pekerjaan kolektif, dan sinergi lintas instansi menjadi jantungnya. Di Asahan, pemerintah kabupaten menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh tanah wakaf terdata dan tersertifikasi sesuai ketentuan. Di tingkat provinsi, Gubernur menekankan bahwa pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPN, Kementerian Agama, dan BWI adalah representasi negara yang wajib memastikan aset wakaf terlindungi. Ungkapan yang layak dikutip: “Negara harus hadir memfasilitasi percepatan penyelesaian legalitas dan administrasi tanah wakaf”.
Contoh konkret sinergi paling jelas terlihat di Aceh Timur. Di sana, Kantor Kementerian Agama menerima penyerahan dokumen sertifikat tanah wakaf dari Kantor Pertanahan di ruang Kepala Kejaksaan Negeri pada Kamis 3 September 2026. Sertifikat itu bagian dari Program Wakaf Masjid dan Musala serta Wakaf Produktif yang mencakup 15 persil tanah wakaf. Penyerahan disaksikan kejaksaan dan nazhir, sekaligus dibarengi pembahasan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2026, termasuk solusi atas hambatan di lapangan. Pola seperti ini—BPN, Kementerian Agama, kejaksaan, dan nazhir dalam satu meja—seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.
Mengapa Legalitas Tanah Wakaf Menentukan Masa Depan Umat
Pertanyaan kunci: seberapa penting sertifikasi tanah wakaf bagi warga biasa? Jawabannya, langsung menyentuh akses ibadah, pendidikan, layanan sosial, dan masa depan pewakif. Menurut Wakil Bupati Asahan, legalitas tanah wakaf penting karena menyangkut aset untuk kepentingan masyarakat. Tanpa sertifikat, masjid, musala, sekolah, atau lahan sosial bisa digugat, diwariskan kembali, atau dialihfungsikan. Dengan sertifikat, status dan peruntukan tanah wakaf memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.
Gubernur Sumut menegaskan, kepastian hukum diperlukan agar tanah wakaf tidak hilang atau dikuasai pihak lain, dan tetap menjadi amal jariyah bagi pewakif. Data menunjukkan, sekitar 8.653 bidang tanah wakaf belum bersertifikat. Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah ribuan titik rawan konflik di masa depan. Tanpa legalitas, nazhir sulit mengembangkan wakaf produktif, sulit mengakses program bantuan, dan sulit merencanakan pengelolaan jangka panjang. Sertifikasi tanah wakaf pada akhirnya bukan hanya soal dokumen, tetapi fondasi pengelolaan aset umat yang aman dan optimal.
Dari Seremoni ke Aksi: Rekomendasi untuk Menutup Kesenjangan
Penandatanganan nota kesepahaman adalah langkah awal, tetapi publik perlu menuntut bukti kerja nyata. Pemerintah daerah sendiri berharap seluruh tanah wakaf di Asahan terdata baik dan memiliki kepastian hukum lewat pendaftaran dan sertifikasi. Harapan serupa disuarakan di tingkat provinsi: Gubernur meminta agar MoU tidak berhenti sebagai seremoni dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret guna mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.
Arah kebijakan ke depan sudah mulai dirancang. Di Aceh Timur, pertemuan lintas instansi tidak hanya membahas penyerahan sertifikat, tetapi juga pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2026, termasuk tindak lanjut usulan sertifikasi dan penyelesaian persoalan yang muncul. Agar kesenjangan 14.683 bidang terwakaf dan 6.030 bidang bersertifikat segera menyempit, tiga hal krusial: pertama, target tahunan sertifikasi yang transparan; kedua, pendampingan nazhir dalam pendaftaran tanah wakaf; ketiga, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan aset wakaf. Tanpa tekanan publik dan komitmen lintas instansi yang konsisten, angka di atas kertas tidak akan berubah menjadi perlindungan hukum nyata bagi tanah wakaf Sumatera Utara.
