Penutupan Perlintasan Liar: Langkah Tak Nyaman tapi Perlu
Penutupan perlintasan liar kereta api adalah kebijakan untuk menghentikan akses kendaraan dan pejalan kaki pada perlintasan sebidang tidak resmi atau tidak terjaga, lalu mengarahkan arus ke perlintasan resmi demi mengurangi tabrakan kereta dengan pengguna jalan dan menjaga kelancaran operasi kereta. Sebanyak 108 perlintasan sebidang liar di wilayah Sumatera Utara telah ditertibkan PT KAI Divre I, dengan 82 titik ditutup dan 26 lainnya disempitkan aksesnya. Langkah ini tidak sekadar penertiban fisik; ini sinyal bahwa budaya “tembus saja” di rel mulai dibatasi secara tegas. Keputusan tersebut diambil bukan dalam ruang hampa, tetapi sebagai respons atas 16 insiden sepanjang semester pertama 2026 yang melibatkan kereta dan kendaraan di perlintasan sebidang Sumatera Utara.
Perbaungan sebagai Contoh: Koordinasi, Bukan Sekadar Spanduk Larangan
Penutupan perlintasan sebidang tidak terjaga di Km 35+990 antara Stasiun Lubuk Pakam–Stasiun Perbaungan menjadi gambaran bagaimana kebijakan keselamatan seharusnya dijalankan. Keputusan ini lahir dari rapat evaluasi di kantor Divre I yang menghadirkan Dishub provinsi dan kabupaten, Balai Teknik Perkeretaapian, Polres dan Kodim Serdang Bedagai, unsur kecamatan, perangkat desa, hingga forum masyarakat Citaman Jernih. “Penutupan ini merupakan kesepakatan bersama dalam evaluasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo. Artinya, ini bukan pendekatan sepihak yang hanya menguntungkan operator kereta, tetapi hasil kompromi antar pemangku kepentingan. Namun, koordinasi yang baik tetap harus diikuti pengawasan konsisten, agar perlintasan liar yang sudah ditutup tidak diam-diam dibuka kembali oleh pengguna jalan yang merasa dirugikan.
Dampak pada Penumpang dan Warga: Mengorbankan Praktis demi Nyawa
Bagi warga, penutupan perlintasan liar kereta api terasa sebagai penambahan jarak tempuh dan waktu. PT KAI mengimbau masyarakat beralih ke perlintasan resmi yang dijaga dan dilengkapi fasilitas pengamanan, meski mungkin sedikit lebih jauh. Di sinilah konflik kepentingan muncul: kepraktisan melawan keselamatan. Namun kecelakaan KA Putri Deli dengan truk pengangkut pasir di Desa Citaman Jernih membuktikan mahalnya kompromi terhadap keselamatan. Insiden itu menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan material, dan mengganggu perjalanan 3.597 penumpang yang mengalami keterlambatan satu hingga lima jam. Dalam konteks ini, argumen “lebih dekat” ke celah ilegal kehilangan relevansi. Keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan tidak bisa ditukar dengan kenyamanan sesaat; masyarakat perlu menerima bahwa akses aman kadang berarti rute sedikit memutar.
Penutupan Hari Ini, Konsistensi Besok: Menguji Komitmen PT KAI
Penertiban 108 perlintasan liar dan penutupan 82 titik adalah fondasi awal, bukan garis akhir reformasi keselamatan perjalanan kereta. PT KAI menyatakan akan terus mengevaluasi seluruh perlintasan sebidang di wilayah operasionalnya, sembari menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama bagi perjalanan kereta dan pengguna jalan lain. Komitmen ini perlu diterjemahkan menjadi PT KAI infrastruktur yang lebih aman: penataan perlintasan, penambahan perlintasan resmi, serta rekayasa lalu lintas bersama pemerintah daerah. Di sisi lain, keberhasilan penutupan perlintasan Sumatera Utara sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan dan perubahan perilaku masyarakat. Tanpa sanksi tegas bagi pembuka perlintasan ilegal baru, angka 16 insiden per semester akan sulit turun signifikan. Penutupan fisik harus berjalan seiring edukasi publik, agar keselamatan menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan.
