Target besar harus berujung pada perlindungan nyata
Bantuan sosial adalah dukungan pemerintah bagi keluarga rentan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi risiko sosial. Di Banten, Gubernur Andra Soni menargetkan anggaran bansos meningkat hingga lima kali lipat pada 2027, sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan kemiskinan.
Target itu disampaikan Andra saat penyaluran simbolis Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga tahap pertama di Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada 30 Oktober 2026. Besarnya ambisi patut dicermati, tetapi angka anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan. Ukurannya adalah apakah keluarga yang paling membutuhkan menerima bantuan secara utuh, tepat waktu, dan berkelanjutan. Karena itu, rencana anggaran bansos 2027 perlu dibaca sebagai janji untuk memperluas perlindungan, bukan sebagai hasil yang sudah tercapai.
Dari alokasi tahun ini menuju rencana 2027
Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan Rp8,1555 miliar untuk Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga bagi 16.311 keluarga di delapan kabupaten dan kota. Setiap keluarga memperoleh Rp500.000. Dengan patokan tersebut, target lima kali lipat memberi gambaran skala ambisi, tetapi pemerintah belum merinci nilai anggaran 2027 secara pasti. Perlu dibedakan antara target peningkatan dan alokasi yang telah ditetapkan melalui proses anggaran.
Bantuan disalurkan dalam dua tahap: 7.258 keluarga menerima pada tahap pertama, sementara penyaluran bagi 9.053 keluarga dijadwalkan pada Desember 2026. Cakupan tersebut membuat pelaksanaan tahun ini penting sebagai tolok ukur. Jika pemerintah ingin memperbesar alokasi bansos, keterbukaan mengenai jumlah penerima, kriteria, dan hasil penyaluran harus ikut diperkuat. Tanpa informasi itu, kenaikan belanja akan sulit dinilai dari manfaatnya bagi warga.
Ketepatan data menentukan siapa yang terlindungi
Perluasan bantuan hanya adil jika penerimanya dipilih dengan cermat. Pemprov menyebut keluarga penerima merupakan warga rentan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota, lalu diverifikasi, divalidasi, dan dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Langkah ini penting, tetapi kualitasnya bergantung pada pembaruan data dan jalur koreksi bagi keluarga yang memenuhi syarat namun belum tercatat. Saat anggaran bertambah, pengawasan atas proses tersebut seharusnya ikut ditingkatkan agar perluasan tidak memperbesar salah sasaran.
Penyaluran melalui Bank Banten langsung ke rekening penerima dapat mengurangi ruang bagi perantara. Andra menegaskan bahwa bantuan adalah hak penerima dan tidak boleh dipotong atau dikenai pungutan. Pesan itu perlu disertai kanal pengaduan yang mudah dijangkau serta tindak lanjut yang jelas. Bagi keluarga, nilai bantuan bukan hanya soal nominal, melainkan juga kepastian bahwa dana diterima penuh tanpa tekanan atau biaya tambahan.
Bansos perlu berjalan bersama penguatan ekonomi
Bantuan tunai dapat menjaga kebutuhan dasar ketika keluarga menghadapi tekanan, tetapi tidak cukup sendirian untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Pada 2026, Dinas Sosial juga mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif bagi 500 penerima, masing-masing menerima Rp2,5 juta. Program ini menunjukkan arah yang lebih lengkap: perlindungan segera perlu dipadukan dengan dukungan agar keluarga dapat meningkatkan pendapatan.
Upaya lintas sektor di Banten mencakup bantuan pangan, sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta, dukungan perumahan tidak layak huni, serta sarana air bersih. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan provinsi sebesar 5,38 persen pada Maret 2026, di bawah angka nasional 8,07 persen. Capaian itu menjadi konteks, bukan alasan untuk mengendurkan upaya. Kesimpulannya, target kenaikan bansos Banten layak didukung bila anggaran yang lebih besar dibarengi data akurat, penyaluran transparan, dan program pemberdayaan yang terukur.
