Penyetaraan bukan sekadar menyamakan nama jenjang
Penyetaraan pendidikan adalah proses menilai kualifikasi dari sistem pendidikan berbeda agar dapat dipetakan ke jenjang formal lain, bukan sekadar mencocokkan nama ijazah atau tingkat kelas. Dalam perkara ijazah Gibran, perbedaan struktur pendidikan membuat proses itu memerlukan penilaian atas jalur dan isi kualifikasi.
Konsultan pendidikan Monic Christian menilai Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) yang dimiliki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat langsung disetarakan dengan ijazah SMA. Ia menyebut materi program itu lebih tinggi daripada pendidikan SMA, tetapi menilai jenjang SMA sebagai tingkat formal di Indonesia yang paling mendekati untuk perbandingan. Pembedaan ini penting: “lebih tinggi” dalam materi tidak otomatis berarti setara secara administratif. Tanpa pemetaan yang transparan, perdebatan mudah mencampuradukkan level pembelajaran dengan status dokumen.

O-Level dan jalur pendidikan yang berbeda
Pangkal kerumitan ada pada sistem pendidikan Singapura yang tidak mengikuti urutan dan jalur persis seperti di Indonesia. Menurut Monic, siswa Singapura yang menyelesaikan O-Level—pada tingkat kelas 10—dapat memilih A-Level atau Junior College, politeknik, Community College, maupun institusi seperti MDIS. Jalur-jalur ini memiliki fokus berbeda: A-Level atau Junior College menyiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, sedangkan program diploma memberi bekal yang lebih khusus sesuai bidang.
Karena itu, Advanced Diploma MDIS tidak tepat dinilai hanya dengan melihat nama “diploma” atau membandingkannya langsung dengan SMA. Perbedaan jenjang, durasi, dan orientasi belajar menuntut pemeriksaan kualifikasi secara cermat. Penjelasan ini juga menunjukkan mengapa penyetaraan ijazah bukan perkara sederhana: keputusan administratif semestinya menjelaskan dasar pemetaan, bukan hanya menyebut tingkat yang dianggap paling dekat.
MA membatalkan surat penyetaraan, tetapi tindak lanjut tertunda
Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026. Perkara ini berkaitan dengan keabsahan surat yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024. Persidangan di Mahkamah Konstitusi pada awal Oktober turut menyoroti dokumen pelengkap permohonan pada 2019; isu tersebut membuat pemeriksaan atas dasar penerbitan surat menjadi bagian penting dari polemik.
Namun, putusan pembatalan belum diikuti langkah konkret. Hingga 6 November, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan belum ada proses hukum lanjutan maupun pembahasan internal kementerian. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen baru akan menyikapi persoalan setelah masa reses berakhir pada 9 November, dan DPR belum memperoleh salinan lengkap putusan. Jarak antara putusan dan pelaksanaannya membuat kepastian administratif tetap menggantung.
Batas waktu juga menjadi perhatian: pelaksanaan putusan disebut harus dilakukan dalam 14 hari kerja sejak putusan diucapkan, mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026. Angka itu memangkas tenggat pelaksanaan putusan PTUN berkekuatan hukum tetap dari 60 menjadi 14 hari kerja. Kini, yang perlu ditunggu bukan spekulasi politik, melainkan langkah resmi lembaga terkait dan penjelasan terbuka tentang pelaksanaan amar MA.

Kepastian prosedur lebih penting daripada gaduh politik
Polemik ini sebaiknya dibaca melalui dua pertanyaan yang berbeda: bagaimana kualifikasi pendidikan lintas negara dipetakan, dan bagaimana putusan pengadilan dijalankan. Perbedaan sistem pendidikan Singapura dan Indonesia menjelaskan mengapa penilaian tidak bisa disederhanakan menjadi klaim bahwa Advanced Diploma sama dengan SMA atau pasti berada di atasnya dalam semua pengertian.
Pembatalan surat oleh MA menuntut tindak lanjut yang jelas dari lembaga terkait, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab setiap perdebatan tentang kualifikasi pendidikan. Pemerintah perlu menjelaskan prosedur, dasar administrasi, serta langkah pelaksanaan putusan sesuai tenggat. Kesimpulannya, isu ijazah Gibran hanya dapat ditangani secara meyakinkan jika evaluasi akademik dan kepatuhan hukum dibedakan, lalu masing-masing diterangkan dengan dokumen yang dapat diperiksa publik.






