Peringatan, bukan ramalan pasti
Risiko rupiah melemah adalah kemungkinan tekanan terhadap nilai tukar yang dapat muncul ketika kepercayaan investor surut dan dana bergerak keluar, bukan kepastian bahwa kurs akan mencapai angka tertentu. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan peringatan Hashim itu dalam Rapimnas Kadin di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Ia memperkirakan rupiah bisa melemah ke kisaran Rp20.000–Rp21.000 per dolar AS, bahkan mungkin Rp22.000, jika investor asing ramai-ramai keluar dari pasar saham. Karena itu, frasa rupiah tembus Rp22.000 harus dibaca sebagai skenario risiko yang ia sampaikan, bukan prediksi pasti atau nilai tukar yang telah terjadi. Meski demikian, peringatannya layak ditanggapi serius: gejolak pasar modal dapat merembet ke kepercayaan terhadap perekonomian dan meningkatkan tekanan ketika kewajiban valuta asing harus dibayar.
Isu MSCI menguji kepercayaan investor
Pemicu kekhawatiran itu adalah isu MSCI: pada 15 Oktober 2026, penyedia indeks tersebut membuka konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Usulan itu belum menjadi keputusan final; MSCI menyatakan keputusan akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Namun, proses evaluasi ini bukan urusan label semata. MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti perbaikan tata kelola dan penegakan aturan yang memadai. Jika investor menilai akses dan kelayakan pasar tidak memenuhi harapan, arus dana dapat tertekan. Hashim mengingatkan bahwa keluarnya investasi asing dari bursa bisa memperlemah rupiah dan memperberat pembayaran utang luar negeri. Pemerintah perlu memandang evaluasi tersebut sebagai dorongan untuk menunjukkan perbaikan nyata, bukan sekadar ancaman reputasi.
Hashim mengatakan Presiden Prabowo menugaskannya membantu Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta jajaran pemerintah memitigasi persoalan terkait MSCI. Tugas itu perlu berujung pada langkah yang bisa dinilai pasar, bukan hanya pernyataan bahwa masalah sedang ditangani.
Reformasi pasar modal harus menyentuh praktik
Reformasi pasar modal tidak cukup dengan meredakan kekhawatiran terhadap klasifikasi indeks. Sorotan terhadap transparansi kepemilikan dan dugaan transaksi terkoordinasi menuntut pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang dapat dipercaya, serta keterbukaan informasi. Hashim juga menyinggung free float yang terbatas, rasio harga terhadap laba yang dinilainya tidak wajar, dan praktik yang disebut sebagai penggorengan saham. Ia meminta pengusaha, termasuk anggota Kadin, menghentikan praktik tersebut. Pesannya tepat: pasar yang dianggap mudah dimanipulasi akan sulit menarik modal berjangka panjang. Penanganan pelanggaran harus bertumpu pada bukti dan proses yang adil, bukan sekadar retorika keras. Keputusan MSCI paling lambat akhir Juni 2027 memberi batas waktu yang jelas bagi pemerintah dan pelaku pasar untuk menunjukkan kemajuan, tetapi pembenahan tetap penting terlepas dari hasil evaluasi itu.
Iklim investasi menentukan dampak bagi publik
Hashim juga mendorong pengusaha melakukan upaya serius memperbaiki iklim usaha dan investasi. Seruan ini harus berjalan seiring pembenahan bursa: investor membutuhkan aturan yang jelas, perlindungan yang berjalan, dan perlakuan yang transparan. Taruhannya tidak hanya pada pemodal asing. Hashim menyebut sekitar 32,7 juta warga Indonesia memiliki rekening investasi saham berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan. Jika praktik yang merugikan dibiarkan, masyarakat yang menabung atau berinvestasi melalui pasar saham ikut menanggung dampaknya. Pelemahan rupiah juga berpotensi membuat pembayaran kewajiban utang dalam valuta asing membutuhkan lebih banyak rupiah, sehingga tekanan dapat meluas ke perekonomian. Kesimpulannya, angka Rp22.000 bukan kepastian, tetapi peringatan yang menunjukkan mahalnya biaya bila kepercayaan pasar diabaikan. Jalan yang lebih masuk akal ialah membuktikan reformasi melalui tata kelola, pengawasan, dan iklim investasi yang lebih sehat.
