Dana besar harus terasa dalam layanan sehari-hari
Dana transfer ke daerah adalah alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan kegiatan ekonomi yang manfaatnya semestinya dirasakan warga. Perbandingan Bali dan Gorontalo menunjukkan bahwa besarnya penyaluran penting, tetapi mutu pelaksanaan dan sasaran belanja lebih menentukan dampaknya.
Hingga triwulan III-2026, Kementerian Keuangan menyalurkan TKD Bali sebesar Rp8,48 triliun, setara 84,36 persen dari pagu Rp10 triliun. Per awal triwulan IV-2026, TKD Gorontalo mencapai Rp3,32 triliun atau 83,53 persen dari pagu Rp3,97 triliun. Nominal Bali lebih besar, tetapi kedua daerah telah menyalurkan bagian yang relatif sebanding dari pagunya. Karena itu, angka total tidak cukup untuk menilai keberhasilan: warga perlu melihat apakah dana hadir sebagai sekolah yang beroperasi, layanan kesehatan yang tersedia, dan proyek yang selesai.
Bali mengarahkan dana ke guru, sekolah, dan kesehatan
Arah belanja TKD Bali cukup nyata pada layanan dasar. Dana membayar Tunjangan Profesi Guru bagi 32.408 guru serta BOS Reguler bagi 745.216 siswa di 3.026 sekolah. Ini bukan sekadar pos anggaran: ketepatan penyaluran berpengaruh pada tenaga pendidik dan kelangsungan kegiatan belajar.
Di bidang kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan mengalir ke 120 puskesmas, sementara infrastruktur dua RSUD di Jembrana dan Karangasem turut diperkuat. Pembangunan jalan juga termasuk fokus penggunaan dana, meski bahan yang tersedia tidak merinci nilai khusus untuk pekerjaan tersebut. Prioritas pendidikan, kesehatan, dan jalan masuk akal karena menyentuh kebutuhan harian warga. Namun, penyaluran yang sudah mencapai 84,36 persen tidak otomatis membuktikan mutu layanan meningkat. Pemerintah daerah tetap perlu menunjukkan hasil yang bisa dirasakan, terutama ketika pagu 2026 turun dibanding tahun sebelumnya.
Pagu TKD Bali pada 2026 sebesar Rp10 triliun, lebih rendah daripada Rp12,1 triliun pada 2025; realisasi hingga triwulan III juga turun sekitar 8,31 persen dari Rp9,25 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Kontraksi ini memperkuat alasan untuk mengutamakan anggaran layanan publik yang langsung menopang sekolah, puskesmas, dan infrastruktur.
Gorontalo: penopang ekonomi, dengan pekerjaan yang belum tuntas
Di Gorontalo, dana transfer daerah berperan sebagai penopang ekonomi sekaligus pembangunan. Dana Desa telah tersalur penuh sebesar Rp135,48 miliar, sedangkan BOSP mencapai 96,95 persen atau Rp208,74 miliar. Penyaluran ini membantu desa menjalankan sarana dan program sosial, serta sekolah memenuhi kebutuhan operasional. DAU, komponen terbesar, mencapai Rp2,47 triliun atau 83,75 persen dan menopang belanja pegawai serta layanan dasar.
Belanja tersebut juga menggerakkan perputaran uang melalui gaji aparatur, kegiatan usaha lokal, dan jasa yang terkait dengan proyek. DAK Fisik memberi jalur langsung bagi pembangunan sarana publik: kontrak telah mencapai 98 persen dari rencana kegiatan efektif, tetapi penyalurannya baru 67,66 persen. Kesenjangan antara kontrak dan dana yang sudah tersalur patut diawasi agar tidak berubah menjadi keterlambatan pekerjaan atau manfaat yang tertunda.
Kebutuhan percepatan paling terlihat pada BOK Puskesmas, yang baru terealisasi 60,29 persen, dan DAK Fisik, yang mencapai 65,61 persen secara keseluruhan. Sekitar Rp654,3 miliar dari pagu total masih belum tersalur dan perlu dituntaskan dalam sisa tahun anggaran. Pemerintah daerah harus merampungkan kontrak, memenuhi persyaratan penyaluran, dan melaporkan kemajuan pekerjaan. Kecepatan penting, tetapi ketepatan tetap utama agar layanan kesehatan dan infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ukuran keberhasilan adalah manfaat yang sampai ke warga
Perbandingan ini memperlihatkan dua pola yang saling melengkapi: Bali menonjolkan dukungan langsung bagi guru, siswa, puskesmas, rumah sakit, dan jalan; Gorontalo memadukan belanja layanan dasar dengan Dana Desa dan proyek fisik yang menopang kegiatan ekonomi. Persentase penyaluran kedua daerah tampak berdekatan, tetapi komposisi dan tantangan pelaksanaannya berbeda.
Bagi warga, capaian tidak seharusnya berhenti pada angka transfer. Sekolah perlu memperoleh dukungan tepat waktu, fasilitas kesehatan harus berfungsi, dan proyek infrastruktur mesti selesai serta berguna. Sisa pagu Gorontalo menuntut percepatan yang terukur, sementara penurunan pagu Bali menuntut prioritas yang disiplin. Pada akhirnya, TKD Bali dan TKD Gorontalo layak dinilai dari perubahan nyata dalam akses dan mutu layanan publik, bukan semata dari jumlah dana yang tercatat tersalur.
