Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat Usai Sidang Etik

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat Usai Sidang Etik
Minat|Angkat Besi (Powerlifting)

Sanksi berat, perkara belum selesai

Pemberhentian tidak dengan hormat adalah sanksi administratif yang mengakhiri status seseorang sebagai anggota Polri setelah majelis etik menyatakan pelanggaran terhadap aturan profesi dan kelembagaan. Bagi Ahrie Sonta Nasution, putusan itu menjadi konsekuensi langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), tetapi bukan penutup otomatis bagi perkara pidana yang sedang diselidiki.

Majelis membacakan putusan PTDH di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November 2026. Ahrie dinyatakan melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah pasal Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Majelis juga menilai perbuatannya tercela. Sanksi ini menunjukkan bahwa sidang etik Polri memiliki konsekuensi serius, tetapi hasilnya harus dibaca sesuai ranahnya: disiplin dan kelayakan bertugas, bukan penetapan akhir kesalahan pidana.

Pernyataan kooperatif diuji oleh proses hukum

Sebelum putusan etik, Ahrie melalui kuasa hukumnya menyatakan siap terbuka dan kooperatif dalam proses hukum terkait dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lain. Kuasa hukumnya menyebut tim sedang mendalami pasal yang disangkakan penyidik Bareskrim dan akan mencocokkannya dengan fakta perkara. Pernyataan itu penting, tetapi keterbukaan yang dijanjikan bukan pengganti pemeriksaan bukti. Ukuran akhirnya adalah apa yang dapat dibuktikan dalam proses hukum.

Bareskrim menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Prabowo. Menurut keterangan penyidik yang dikutip dalam laporan, Ahrie dan tersangka lain harus memperoleh izin Slamet Uliandi untuk melakukan provisioning atau penyadapan. Laporan itu juga menyebut Ahrie meminta izin untuk menghapus rekaman hasil penyadapan, dan Slamet menyetujuinya. Rangkaian dugaan tersebut menjelaskan mengapa perkara ini melampaui persoalan kepatuhan administratif dan menuntut pengujian bukti secara terpisah.

Etik internal berbeda dari penyidikan pidana

Sidang etik Polri menilai perilaku anggota berdasarkan aturan profesi dan kelembagaan, lalu dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti PTDH. Penyidikan pidana, sebaliknya, berfokus pada dugaan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan harus menempuh tahapan penegakan hukum tersendiri. Karena itu, pemecatan anggota Polri tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana dalam perkara penyadapan.

Pemisahan ini bukan celah untuk mengabaikan akuntabilitas, melainkan cara menjaga agar setiap putusan berdiri di atas dasar dan proses yang tepat. Putusan etik dapat mengakhiri karier institusional seorang anggota, sementara penyidik tetap perlu menguji bukti, peran tiap tersangka, dan dugaan penghapusan rekaman. Ahrie menyatakan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan etik. Di jalur pidana, tim kuasa hukumnya masih mendalami pasal yang disangkakan penyidik.

Banding dan pembuktian menjadi penentu berikutnya

Banding memberi Ahrie jalur untuk menanggapi putusan etik, tetapi tidak menghapus bobot keputusan awal. Di saat yang sama, proses pidana harus berjalan dengan standar pembuktian dan pemeriksaan tersendiri. Mencampuradukkan dua jalur itu berisiko mengubah sanksi administratif menjadi vonis pidana di ruang publik, padahal keduanya menjawab pertanyaan berbeda.

Kasus ini akan dinilai bukan hanya dari kerasnya sanksi, melainkan dari konsistensi institusi menuntaskan kedua proses tanpa saling menggantikan. PTDH menegaskan konsekuensi etik bagi Ahrie; penyidikan dugaan penyadapan tetap harus mengungkap dasar tindakan, persetujuan yang disebut dalam laporan, serta nasib rekaman digital. Kesimpulannya, pemecatan merupakan langkah penting, tetapi kepastian hukum baru tercapai ketika putusan etik dan penanganan dugaan tindak pidana masing-masing diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan bukti.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!