Petani perempuan: tulang punggung pangan yang kekurangan modal
Petani perempuan Indonesia adalah kelompok perempuan yang bekerja di seluruh rantai produksi pangan, dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, yang bukan hanya menghasilkan bahan makanan tetapi juga menopang pendapatan rumah tangga, meski masih berhadapan dengan hambatan akses modal, literasi digital, dan risiko perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Inti persoalannya jelas: 14,8 juta perempuan sektor pertanian memikul beban ganda sebagai penghasil pangan dan penopang ekonomi keluarga, namun akses modal pertanian tetap menjadi titik lemah yang nyaris sistemik. Ketika usaha mereka tersendat karena kekurangan modal, seluruh ekonomi rumah tangga ikut goyah. Perempuan yang mengolah sawah, kebun, hingga kandang sering kali bekerja tanpa jaminan pembiayaan formal, mengandalkan tabungan tipis atau pinjaman informal yang mahal dan tidak stabil. Di sisi lain, narasi kebijakan masih sering menempatkan mereka sebagai “bantu-bantu suami”, bukan pelaku utama bisnis pangan. Selama posisi ini tidak diakui secara ekonomi, krisis modal bagi petani perempuan Indonesia akan terus berulang dan memperdalam kerentanan keluarga pedesaan.
Angka besar, pengakuan kecil: kontribusi yang belum dibayar tuntas
Data menunjukkan skala peran perempuan sektor pertanian jauh melampaui persepsi publik. Secara global, perempuan menyumbang sekitar 41% tenaga kerja pertanian menurut FAO. Di tingkat nasional, per Februari 2025 terdapat sekitar 14,8 juta perempuan bekerja di sektor pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia berarti jutaan perempuan yang setiap hari memastikan pasokan pangan dan aliran pendapatan keluarga. Keterlibatan mereka tidak berhenti di lahan, tetapi merentang ke pengolahan, distribusi, dan penjualan hasil panen.
Namun, besarnya angka tidak otomatis berujung pada pengakuan ekonomi. Banyak petani perempuan Indonesia masih dianggap “tenaga tambahan” sehingga tidak tercatat sebagai pemilik usaha atau pemegang hak atas lahan. Konsekuensinya, mereka sulit mengakses pembiayaan UMKM pertanian dari lembaga formal karena tidak punya jaminan, riwayat kredit, atau pencatatan usaha yang diakui. Ketika produksi terganggu atau harga turun, dampaknya langsung terasa pada dapur keluarga, sementara perlindungan finansial nyaris tidak ada. Ketimpangan antara kontribusi nyata dan akses terhadap sumber daya inilah yang membuat krisis modal terasa seperti hutang sosial yang belum dibayar.
Perubahan iklim: ancaman yang memperberat krisis modal
Jika kekurangan modal adalah luka lama, perubahan iklim adalah garam yang ditaburkan di atasnya. Perempuan pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan menghadapi risiko iklim yang langsung memengaruhi produktivitas dan pendapatan: cuaca tak menentu, banjir bandang, kekeringan, hingga perubahan pola pasang surut laut. Bagi usaha yang bergantung pada hasil pertanian dan peternakan, gangguan produksi berarti pemasukan turun dan keberlangsungan bisnis terancam. Ketika panen gagal, mereka bukan hanya kehilangan hasil, tetapi juga kemampuan membayar cicilan, menabung, dan membiayai pendidikan anak.
Kisah petani rumput laut seperti Mariani memperlihatkan betapa rapuhnya usaha tanpa dukungan iklim dan modal yang memadai: pendapatan awalnya tidak stabil karena cuaca, pasang surut, dan kondisi laut, sebelum ia mendapatkan pembiayaan dan pendampingan. Di daerah lain, banjir bandang merusak saluran irigasi dan melumpuhkan lahan pertanian, sehingga program pemulihan ketahanan pangan harus mencakup perbaikan irigasi dan dukungan produksi kompos agar lahan kembali produktif. Tanpa skema pembiayaan yang sensitif iklim, petani perempuan akan terus menanggung risiko yang tidak mereka ciptakan, tetapi harus mereka bayar dengan tenaga dan pendapatan.
Pembiayaan UMKM pertanian: ketika modal datang bersama ekosistem
Di tengah krisis akses modal pertanian, muncul pendekatan pembiayaan yang lebih berpihak pada petani perempuan. Amartha Financial memperkuat pembiayaan produktif bagi perempuan pelaku usaha di perdesaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan membuka lapangan kerja. Sejak 2010, lembaga ini menyediakan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan hampir 30% mitranya sepanjang 2025 bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Menurut Founder dan CEO Andi Taufan, pembiayaan produktif adalah aspek penting untuk mendukung UMKM pangan, tetapi tidak boleh berhenti pada penyaluran dana.
Pendekatan yang diambil cukup tegas: selain akses modal, ada pendampingan usaha dan perluasan akses pasar untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta memperkuat ekonomi komunitas. Dukungan ini telah membantu hampir 99.000 mitra di perdesaan membuka lapangan kerja baru, dan 97% di antaranya diisi oleh perempuan. Contoh konkret terlihat pada Sumarni, petani palawija di Sukoharjo, yang setelah mendapat pembiayaan bisa mengembangkan usaha dan memperoleh penghasilan hingga Rp500.000 setiap dua hari saat harga bagus. Di Bau-Bau, pembiayaan dan pendampingan membuat usaha rumput laut Mariani berkembang dan melibatkan ibu rumah tangga sekitar sebagai tenaga panen dan penjemuran, memberi mereka penghasilan tambahan. Ini menunjukkan bahwa ketika modal datang bersama ekosistem dukungan, dampaknya berlipat ganda bagi petani perempuan Indonesia.
Dari bantuan modal ke keadilan ekonomi bagi petani perempuan
Pelajaran utama dari berbagai inisiatif pembiayaan UMKM pertanian adalah sederhana namun tajam: pemberdayaan perempuan sektor pertanian tidak cukup dilakukan melalui pemberian akses modal, tetapi membutuhkan ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan bisnis. Dukungan terhadap perempuan pelaku usaha pangan tidak boleh diukur hanya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan atau banyaknya mitra yang dijangkau; perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan harus menjadi tolok ukur utama manfaat pembiayaan. Program pemulihan pascabencana yang mencakup perbaikan irigasi, penyediaan sapi untuk kompos, serta pelatihan tata kelola organisasi, manajemen keuangan, produksi, dan pemasaran bagi kelompok tani adalah langkah ke arah yang lebih sistemik.
Ke depan, tantangannya adalah memastikan model seperti ini tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi standar kebijakan. Layanan keuangan digital, pendampingan, dan penguatan kapasitas komunitas perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam keadilan ekonomi bagi petani perempuan Indonesia, bukan sekadar program sosial. Pemerintah dan lembaga keuangan lain perlu meniru prinsip yang sama: mengakui petani perempuan sebagai pelaku utama, mengaitkan pembiayaan UMKM pertanian dengan adaptasi iklim, dan membangun ekosistem pasar yang memberi mereka posisi tawar. Jika 14,8 juta perempuan yang mengurus pangan diberi akses modal yang layak dan perlindungan terhadap risiko, yang diuntungkan bukan hanya mereka, tetapi seluruh ketahanan pangan nasional.
