Digitalisasi harus menjawab kebutuhan layanan
Informasi kesehatan digital adalah data dan keterangan layanan yang dikelola serta dibagikan melalui sarana elektronik untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat mengambil tindakan yang tepat. Nilainya bukan pada kecanggihan platform, melainkan pada apakah informasi itu mudah diperbarui, dipercaya, dan berguna saat pelayanan dibutuhkan.
Di Ongan Jaya, Tim TEP ITB mendampingi tenaga kesehatan sejak awal Oktober 2026 untuk meningkatkan kemampuan mengelola informasi layanan secara mandiri. Pelatihan yang melibatkan tenaga Puskesmas Yapsi dan delapan Pustu itu berfokus pada kebutuhan konkret: informasi obat, pengaduan warga, fasilitas layanan, serta data penyakit. Lerehfarma.id menyediakan fitur-fitur tersebut, sehingga warga dan petugas berpeluang memperoleh informasi yang sebelumnya sulit dijangkau akibat keterbatasan komunikasi antarfasilitas.
Dari 12 tenaga kesehatan yang mengikuti pendampingan, evaluasi mencatat rata-rata penilaian 4,67 dari skala 5. Angka itu menjanjikan, tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari kepuasan peserta. Platform hanya berdampak jika data obat dan layanan terus diperbarui, pengaduan ditindaklanjuti, dan informasi yang sampai kepada warga tetap akurat.
Koordinasi dimulai dari pekerjaan sehari-hari
Teknologi paling berguna ketika menyederhanakan koordinasi layanan kesehatan, bukan menambah pekerjaan administratif. Dalam simulasi, peserta berlatih melalui lima kasus yang mencerminkan rutinitas pelayanan: menerima dan menindaklanjuti pengaduan, memperbarui data obat dan alat kesehatan, serta berkoordinasi antara Pustu dan Puskesmas. Latihan semacam ini penting karena memperkenalkan bukan hanya cara memakai situs, tetapi juga alur pencatatan dan tindak lanjut.
Informasi ketersediaan obat menjadi salah satu fitur yang paling diminati karena dapat meningkatkan transparansi di fasilitas kesehatan. Bagi warga di wilayah terpencil, kejelasan tersebut bisa membantu mengurangi ketidakpastian sebelum mencari layanan; bagi petugas, pembaruan yang tertata memudahkan koordinasi dengan fasilitas lain. Namun, manfaat itu mudah hilang jika jaringan internet tidak stabil atau informasi dibiarkan kedaluwarsa.
Keterbatasan jaringan dan penggunaan perangkat digital di sejumlah kampung membuat pendampingan langsung sama pentingnya dengan platform. Tim juga menyerahkan secara simbolis filter air yang direncanakan dipasang di Pustu Nawa Mulya, Pustu Nawa Mukti, dan Puskesmas Yapsi. Keberlanjutan sistem menuntut kolaborasi tenaga kesehatan, Puskesmas, Pustu, Dinas Kesehatan, dan perguruan tinggi—serta dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi setempat.
Interoperabilitas menjadi ujian skala lebih luas
Tantangan koordinasi tidak berhenti pada wilayah terpencil. Dalam penerapan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), BPJS Kesehatan menyebut interoperabilitas data kesehatan sebagai hambatan utama. Menurut Inka Chaditiany, terdapat 70 perusahaan asuransi kesehatan tambahan dengan sistem pengelolaan data yang beragam; sebagian juga memakai pihak ketiga untuk mengelola data kepesertaan.
Agar koordinasi manfaat berjalan, BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi tambahan perlu memastikan status aktif kepesertaan JKN. Perbedaan sistem dan proses bisnis membuat pertukaran informasi tidak otomatis lancar. Integrasi menyeluruh melalui Satu Sehat masih dikembangkan, sehingga BPJS perlu menyiapkan mekanisme pertukaran data sementara agar koordinasi tetap berlangsung sebelum integrasi diterapkan secara penuh.
Rancangan sistem juga harus melindungi data pribadi, bukan sekadar membuat data dapat diakses antarlembaga. Sosialisasi kepada peserta perlu diperkuat agar masyarakat memahami mekanisme koordinasi antara JKN dan asuransi tambahan. Tanpa pemahaman publik, aturan dan platform yang rumit berisiko menimbulkan kebingungan justru ketika seseorang membutuhkan layanan.
Pertukaran informasi harus berujung pada layanan yang lebih baik
Dua upaya ini memperlihatkan bahwa digitalisasi kesehatan memiliki dua pekerjaan yang saling terkait: membuat informasi tersedia di titik pelayanan dan memastikan data dapat dipertukarkan secara aman antarsistem. Pengalaman di Ongan Jaya menekankan kemampuan petugas mengelola informasi lokal; tantangan KAPJ menunjukkan betapa sulitnya menyatukan data dari banyak penyelenggara. Keduanya tidak akan berhasil jika koordinasi hanya menjadi slogan.
Langkah berikutnya harus praktis: menjaga pembaruan data, menyepakati mekanisme pertukaran yang jelas, melatih pengguna, memperbaiki dukungan jaringan, dan membatasi akses sesuai kebutuhan serta aturan perlindungan data. Integrasi bertahap dapat membantu, tetapi sistem sementara pun harus dirancang agar tidak menciptakan data ganda atau beban tambahan bagi tenaga kesehatan.
Kesimpulannya, informasi kesehatan digital baru bernilai ketika mendukung keputusan dan tindak lanjut yang nyata. Interoperabilitas dan koordinasi layanan kesehatan bukan urusan teknis semata; keduanya menentukan apakah petugas memperoleh informasi yang dibutuhkan dan apakah warga menerima layanan tanpa tersesat di antara sistem. Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana: informasi yang akurat, aman, dan sampai kepada orang yang tepat pada waktunya.
