Potensi pesantren harus ditopang tata kelola
Ekonomi pesantren adalah kegiatan usaha produktif yang bertumpu pada sumber daya, jaringan sosial, santri, alumni, serta hubungan pesantren dengan masyarakat di sekitarnya. Pada Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/11/2026), Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut pesantren dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga santri.
Namun, potensi besar tidak otomatis menjadi kegiatan usaha yang bertahan. Kementerian Agama mengakui sejumlah hambatan: koperasi pesantren belum terpisah dari rekening yayasan, pemasaran produk terbatas, akses pembiayaan syariah sulit, dan pemanfaatan teknologi digital timpang. Pengakuan ini penting karena kebijakan tak boleh berhenti pada pujian atas potensi. Tanpa pembukuan yang jelas, akses modal dan pasar, usaha pesantren berisiko tetap kecil atau sulit berkembang. Fokus Kemenag pada persoalan operasional karenanya lebih menjanjikan daripada sekadar mendorong pesantren berwirausaha.
Empat langkah Kemenag menyasar hambatan nyata
Program Kemenag dirancang untuk menjawab kendala tersebut melalui empat jalur yang saling terkait. Pertama, memfasilitasi koperasi pesantren agar menjadi badan usaha formal dengan tata kelola lebih baik. Kedua, memperkuat keterampilan kewirausahaan santri melalui kurikulum dan sertifikasi. Ketiga, memperluas pembiayaan syariah dengan melibatkan LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS. Keempat, membuka pemasaran produk ke jaringan ritel dan industri halal nasional lewat kemitraan dengan pembeli penjamin.
Urutan ini masuk akal: lembaga usaha perlu tertata, pelaku perlu dibekali kemampuan, modal perlu tersedia, dan produk harus menemukan pembeli. Tetapi ukuran keberhasilan bukan jumlah pelatihan atau kemitraan yang diumumkan. Yang perlu terlihat adalah koperasi yang akuntabel, santri yang mampu menjalankan usaha, pembiayaan yang dapat diakses, serta produk yang benar-benar masuk rantai pasok. Kemenag perlu memastikan tiap langkah saling menyambung; tanpa itu, empat kebijakan berisiko menjadi daftar program yang berjalan sendiri-sendiri.
Pesantren bisa menjadi penggerak ekonomi dari bawah
Muhaimin mendorong pesantren menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi dari bawah, dengan menghubungkan potensi santri, alumni, lingkungan sosial, pemerintah, dan dunia usaha. Pesantren memang dapat menjadi simpul ekonomi desa: usaha yang melibatkan warga berpeluang melahirkan wirausaha baru, memperluas kesempatan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi setempat.
Dorongan itu relevan di tengah ketimpangan kemiskinan wilayah. Data BPS yang dikutip dalam pemberitaan mencatat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 10,67 persen di perdesaan, dibandingkan 6,34 persen di perkotaan. Namun pesantren tak bisa dibebani tugas menggantikan kebijakan publik atau menanggung sendiri pengentasan kemiskinan. Agar ekonomi desa tumbuh, usaha pesantren perlu terhubung dengan kebutuhan masyarakat, rantai pasok UMKM, dan akses pasar. Kolaborasi yang setara lebih berguna daripada menjadikan lembaga pendidikan sebagai pelaksana program tanpa dukungan berkelanjutan.
Pesantren percontohan perlu membuktikan modelnya
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenag bersama mitra akan mengidentifikasi pesantren yang berpotensi menjadi lokasi percontohan pemberdayaan ekonomi desa. Simposium menargetkan tiga keluaran: policy brief untuk Presiden, peta jalan replikasi, serta penetapan 10 pesantren di desa tertinggal sebagai pesantren percontohan dalam 90 hari ke depan. Tahap berikutnya mencakup identifikasi calon lokasi, sehingga penetapan lembaga perlu diikuti kriteria yang terbuka dan sesuai kebutuhan setempat.
Percontohan ini akan berarti jika menghasilkan pelajaran yang bisa diterapkan di tempat lain, bukan sekadar label bagi sejumlah pesantren. Pemerintah perlu menilai tata kelola, keberlanjutan usaha, keterlibatan warga, dan hubungan dengan pasar—lalu menggunakan hasilnya untuk memperbaiki peta jalan. Kesimpulannya, empat langkah Kemenag memberi fondasi yang lebih konkret bagi ekonomi pesantren, tetapi dampaknya bergantung pada pelaksanaan dan kolaborasi. Bila pembenahan kelembagaan bertemu keterampilan, pembiayaan, dan pembeli, pesantren dapat menjadi penggerak ekonomi desa; bila tidak, potensi itu akan tetap menjadi janji.






