Pesantren sebagai pusat pertumbuhan bersama
Kawasan Sosial Ekonomi Khusus Pesantren (KSEKP) adalah gagasan untuk mengembangkan pesantren sebagai simpul pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Pemerintah mendorong pesantren menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program ini, bukan hanya tempat belajar agama. Arah tersebut patut didukung karena lembaga pesantren telah memiliki jaringan sosial dan kehidupan komunitas yang dapat menjadi dasar kegiatan produktif. Pada 3 November 2026, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan dorongan itu saat mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah 2 di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, dalam kegiatan pemberdayaan KSEKP. Namun, ukuran keberhasilan program tidak semestinya berhenti pada berdirinya unit usaha. Manfaatnya perlu terasa dalam kemandirian pesantren, terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya kemiskinan di lingkungan sekitar.

Potensi santri perlu menjadi bagian dari rencana
Kawasan ekonomi pesantren akan lebih bermakna jika potensi santri ikut tumbuh bersama aktivitas usaha, bukan hanya menjadi tenaga pendukung. Muhaimin mengatakan gagasan kawasan ekonomi khusus pesantren tengah dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang sudah tumbuh di lingkungan pesantren sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Ia juga menilai ekosistem pesantren yang telah terbentuk lama belakangan menghadapi kemunduran karena kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan, terutama dalam hal akses. Pengamatan ini penting: tradisi dan modal sosial saja tidak menjamin keberlanjutan jika santri serta pelaku usaha sulit memperoleh akses yang diperlukan. Karena itu, pemberdayaan santri harus mencakup keterampilan, kompetensi, dan kapasitas mental, agar lulusan lebih siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri.
Pendidikan dan pemberdayaan harus saling menguatkan
Pengembangan ekonomi pesantren semestinya dimulai dari pembenahan pendidikan. Jika kurikulum hanya menyiapkan santri untuk mengakses pendidikan yang terjangkau tanpa membekali kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi, tujuan kemandirian akan sulit tercapai. Pandangan Muhaimin bahwa pesantren perlu membangun kapasitas mental, keterampilan, dan kompetensi menegaskan bahwa pendidikan dan pemberdayaan bukan dua agenda terpisah. Bekal tersebut dapat membantu santri memilih jalur kerja maupun usaha setelah menyelesaikan pendidikan, sementara kegiatan ekonomi di sekitar pesantren membuka ruang belajar yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Rencana ini juga perlu melibatkan perempuan; Muhaimin menilai peran mereka strategis dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, serta menyebut pesantren dan perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada santri, tetapi meluas ke keluarga dan komunitas.
Kolaborasi menentukan manfaat jangka panjang
KSEKP merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Landasan itu memberi alasan kebijakan yang jelas, tetapi hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan. Muhaimin menyebut pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan pesantren, dunia usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar pesantren berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Dukungan perlindungan jaminan sosial bagi pelaku dan penggerak ekonomi pesantren juga diapresiasi sebagai cara menjaga keberlangsungan kegiatan mereka. Kesimpulannya, gagasan kawasan ekonomi pesantren layak dinilai dari seberapa erat pendidikan, pemberdayaan santri, dan kebutuhan warga benar-benar terhubung. Bila akses, keterampilan, perlindungan, dan kemitraan dibangun bersama, pesantren dapat memperluas peluang ekonomi tanpa melepaskan peran pendidikannya.






