Pembangunan desa harus dimulai dari kebutuhan warga
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah upaya pembangunan bersama TNI dan masyarakat untuk memperbaiki akses serta layanan dasar di desa, mulai dari hunian dan jalan hingga air bersih. Nilai program ini paling terasa ketika infrastruktur yang dibangun menjawab kesulitan sehari-hari, bukan sekadar menambah daftar proyek fisik.
Di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, cakupan TMMD mencerminkan pendekatan yang luas: peningkatan rumah tidak layak huni, pembukaan akses jalan, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), serta penyediaan sarana air bersih. Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, meninjau hasil pekerjaan bersama masyarakat pada 11 November 2026. Gabungan sasaran itu penting karena hunian yang lebih layak, akses mobilitas, sanitasi, dan air saling menentukan kualitas lingkungan permukiman.
Lima titik pipanisasi menjawab risiko kemarau
Di Desa Lawe Sagu Hulu, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Satgas TMMD ke-130 Kodim 0108/Aceh Tenggara membangun lima unit sarana pipanisasi air bersih. Fokus ini lebih spesifik daripada pekerjaan di Pulau Gebe: jalur pasokan air menjadi sasaran utama, bukan satu paket yang juga mencakup rumah, jalan, dan MCK.
Pilihan tersebut berangkat dari ancaman yang nyata bagi warga. Saat musim kemarau, debit sejumlah sumber air dan sumur dapat turun, bahkan mengering, sehingga kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi lebih sulit dipenuhi. Karena itu, pipanisasi air bersih bukan pelengkap pembangunan desa, melainkan infrastruktur yang langsung menopang kesehatan dan kenyamanan rumah tangga. Manfaatnya bergantung pada kemampuan sarana itu menyediakan akses yang dapat digunakan warga ketika sumber setempat menyusut.
Cakupan berbeda, tujuan dasarnya sama
Perbandingan kedua program memperlihatkan dua skala intervensi. Pulau Gebe menggabungkan perbaikan hunian, jalan, MCK, dan sarana air bersih—pendekatan lintas kebutuhan untuk memperkuat permukiman. Di Aceh Tenggara, lima titik pipanisasi memusatkan pekerjaan pada satu layanan dasar yang rentan terganggu saat kemarau. Keduanya menunjukkan bahwa infrastruktur pedesaan seharusnya mengikuti masalah yang paling mendesak di lokasi, bukan memakai satu bentuk proyek untuk semua desa.
Air bersih menjadi benang merah yang kuat: di Pulau Gebe ia hadir bersama sasaran fisik lain, sedangkan di Lawe Sagu Hulu ia menjadi fokus tersendiri. Perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan pengingat bahwa pembangunan desa perlu peka terhadap keadaan setempat. Keberhasilan program TMMD tidak cukup dinilai dari bangunan yang selesai; fasilitas harus benar-benar terjangkau, berfungsi, dan bermanfaat bagi warga.
Manfaat bergantung pada perawatan
Pembangunan fisik baru menghasilkan dampak jangka panjang jika masyarakat dapat memakai dan merawatnya. Di Pulau Gebe, Pangdam meminta warga menjaga fasilitas agar manfaatnya tidak berhenti setelah TMMD selesai. Pesan itu relevan pula bagi sarana pipanisasi: akses air yang dibangun perlu tetap berfungsi agar dapat membantu mengurangi kesulitan warga, terutama ketika kemarau menekan sumber air.
Pada akhirnya, kekuatan TMMD terletak pada kemampuannya menghubungkan pekerjaan fisik dengan kebutuhan konkret. Paket pembangunan yang beragam di Pulau Gebe dan fokus pipanisasi di Aceh Tenggara sama-sama menempatkan layanan dasar sebagai ukuran keberhasilan. Penilaian yang paling berarti bukan banyaknya proyek, melainkan apakah rumah lebih layak, akses membaik, sanitasi tersedia, dan air bersih lebih mudah diperoleh. Itulah standar yang semestinya dipakai untuk menilai pembangunan desa.
