Aduan perlu mudah disampaikan
Mekanisme Penanganan Pengaduan PLTA Bakaru II adalah jalur bagi warga untuk menyampaikan keluhan, kekhawatiran, dan aspirasi terkait dampak pembangunan, sekaligus memperoleh informasi tentang tindak lanjutnya. Pada Kamis (29/10/2026), PLN UIP Sulawesi menggelar sosialisasi mekanisme ini di Kantor Desa Bakaru dan Kantor Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Langkah tersebut patut dinilai dari kemudahan yang dirasakan warga, bukan sekadar keberadaan prosedur. Aduan warga Pinrang akan lebih mungkin tersampaikan jika salurannya jelas dan tidak mensyaratkan setiap orang memiliki perangkat atau koneksi digital. Karena itu, keterbukaan informasi dan akses pengaduan bukan pelengkap pembangunan PLTA, melainkan bagian dari cara mengelola dampaknya.
Sosialisasi itu menjelaskan pilihan saluran komunikasi, tata cara menyampaikan laporan, serta proses penanganan dan tindak lanjut keluhan maupun masukan. PLN juga mengajak warga memberi masukan untuk mengevaluasi mekanisme agar lebih mudah diakses dan sesuai kebutuhan setempat.
Desa dan WhatsApp memperluas akses
Warga dapat menyampaikan laporan melalui perangkat desa atau WhatsApp. Pilihan ini penting karena kondisi akses komunikasi tidak sama: kanal digital mungkin praktis bagi sebagian orang, tetapi tidak menjangkau semua warga. Seorang warga menyebut sebelumnya merasa cemas karena tidak tahu kepada siapa keluhan harus disampaikan dan sebagian warga tidak memiliki ponsel atau kuota. Kini, menurutnya, laporan tentang dampak proyek dapat disampaikan kepada perangkat Desa Bakaru atau lewat WhatsApp. Pengalaman itu menunjukkan bahwa kanal pengaduan PLN akan lebih inklusif jika jalur tatap muka dan digital berjalan berdampingan. Perangkat desa memberi pilihan bagi warga yang kesulitan memakai teknologi, sementara WhatsApp menyediakan cara lain untuk mengirimkan aduan.
Sosialisasi mekanisme GRM juga dimaksudkan agar masyarakat memahami bagaimana laporan diproses, bukan hanya ke mana laporan dikirim. Kejelasan tersebut penting: warga perlu mengetahui bahwa keluhan dan aspirasi berkaitan dengan pembangunan PLTA memiliki saluran yang dapat digunakan dan proses tindak lanjut yang dijelaskan.
Kepercayaan bergantung pada tindak lanjut
Membuka kanal saja belum cukup. Nilai sebuah mekanisme pengaduan terlihat dari apakah laporan diterima, ditangani secara bertanggung jawab, dan ditindaklanjuti secara transparan. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Henry Donald Mangatas Silaen, menyatakan bahwa keberhasilan PLTA Bakaru II tidak hanya diukur dari penyelesaian infrastruktur, tetapi juga dari hubungan PLN dengan masyarakat di sekitar proyek. Pandangan ini tepat: pembangunan energi bersih tetap perlu memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kekhawatiran dan memperoleh respons yang jelas. Tanpa tindak lanjut yang bisa dipahami, kanal pengaduan berisiko menjadi formalitas dan kepercayaan sulit tumbuh.
PLN UIP Sulawesi menyatakan akan mengevaluasi mekanisme secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, meningkatkan akses saluran komunikasi, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang diterima. Komitmen itu menjadi ukuran berikutnya bagi warga: apakah akses yang diperluas diikuti respons yang konsisten. Jika komunikasi berlangsung terbuka dan partisipatif, kanal tersebut dapat membantu membangun kepercayaan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PLTA.
Kesimpulannya, tersedianya jalur melalui perangkat desa dan WhatsApp merupakan kemajuan praktis bagi warga sekitar proyek. Namun keberhasilan kanal pengaduan PLN pada akhirnya ditentukan oleh mutu respons, keterbukaan informasi, dan keseriusan menindaklanjuti setiap laporan.
