Akses pengaduan harus menjadi bagian dari pembangunan
Pengaduan PLTA Bakaru adalah mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kekhawatiran, aspirasi, atau laporan tentang dampak pembangunan kepada pelaksana proyek agar dapat ditangani dan ditindaklanjuti. Mekanisme ini menjadi penting karena keberhasilan proyek tidak semestinya dinilai hanya dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari cara dampaknya didengar dan direspons.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, PLN UIP Sulawesi mengadakan sosialisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan atau Grievance Redress Mechanism di Kantor Desa Bakaru dan Kantor Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan itu memperkenalkan prosedur, pilihan saluran komunikasi, serta proses penanganan laporan terkait pembangunan PLTA Bakaru II. Langkah ini tepat, tetapi manfaatnya baru terasa apabila kanal yang dikenalkan benar-benar mudah digunakan dan setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Perangkat desa dan WhatsApp membuka dua jalur
Inti dari kanal pengaduan PLN ini adalah menyediakan pilihan, bukan mensyaratkan semua warga memakai teknologi digital. Warga dapat menyampaikan keluhan secara langsung melalui perangkat desa atau memakai saluran komunikasi yang disediakan, termasuk WhatsApp. Jalur melalui desa memberi pilihan bagi warga yang tidak memiliki ponsel atau akses internet memadai, sementara WhatsApp dapat menjadi cara praktis bagi mereka yang bisa menggunakannya.
Amirullah, kepala dusun di Desa Bakaru, mengatakan warga kini dapat mengadukan dampak pembangunan kepada perangkat desa atau lewat WhatsApp. Kamariah, warga Ulu Saddang, sebelumnya cemas karena banyak warga di lingkungannya tidak memiliki ponsel atau kuota; setelah sosialisasi, ia mengetahui ada beberapa cara untuk menyampaikan keluhan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa akses bukan sekadar menyediakan nomor atau aplikasi: warga perlu tahu siapa yang bisa dihubungi dan bagaimana laporan mereka bergerak menuju pelaksana proyek.
Saluran komunikasi perlu dibuktikan dengan tindak lanjut
Sosialisasi tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan sebagai bahan evaluasi mekanisme pengaduan. PLN menyatakan bahwa kanal harus menyesuaikan kondisi warga, termasuk perbedaan akses terhadap teknologi, serta berkomitmen meningkatkan koordinasi, aksesibilitas, dan pemantauan tindak lanjut laporan. Dukungan Camat Lembang Muhammad Tasrim memperkuat peran pemerintah setempat dalam membantu aspirasi warga tersampaikan.
Namun, kemudahan menyampaikan keluhan warga Pinrang baru menjadi perlindungan yang berarti jika laporan dicatat, direspons, dan perkembangannya dapat diketahui oleh pelapor. Sumber yang tersedia belum menjelaskan batas waktu penanganan atau rincian proses tersebut, sehingga komitmen pemantauan perlu diwujudkan secara terbuka. Kesimpulannya, jalur melalui perangkat desa dan WhatsApp merupakan awal yang menjanjikan: keduanya mendekatkan warga dengan pelaksana PLTA Bakaru II, tetapi kepercayaan akan ditentukan oleh mutu tindak lanjut atas setiap aduan.
