Integrasi Ekonomi Sumatera: Saatnya Berhenti Sekadar Wacana
Integrasi ekonomi Sumatera adalah upaya sistematis menyatukan rantai nilai komoditas, konektivitas logistik, pembiayaan, dan ketahanan pangan lintas sepuluh provinsi agar basis produksi yang besar berubah menjadi kekuatan industri dan ekspor yang terkoordinasi, bukan lagi berjalan sendiri-sendiri dan saling melemahkan daya tawar kawasan di pasar regional dan global. Gagasan itu mengemuka ketika Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi rangkaian forum IMT-GT di Medan pada 9 September 2026. Inti usulan tersebut jelas: Sumatera sudah punya skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar; tantangannya bukan menemukan potensi baru, melainkan menghubungkan potensi yang sudah ada agar menjadi kekuatan bersama yang nyata di level kawasan dan nasional.
Hilirisasi Sawit dan Integrasi Rantai Nilai: Menggeser Dominasi Produksi
Skema pertama, integrasi rantai nilai komoditas unggulan, adalah jantung dari gagasan integrasi ekonomi Sumatera. Struktur ekonomi kawasan selama ini masih bertumpu pada produksi, sementara pengolahan dan industrialisasi belum dimaksimalkan. Dengan menggeser fokus dari sekadar mengekspor bahan mentah menuju industri pengolahan, Sumatera dapat mengunci nilai tambah di dalam kawasan. Kelapa sawit menjadi contoh paling gamblang: Sumut disebut sudah menghasilkan sekitar 120 produk turunan dari sawit, namun peluang hilirisasi sawit masih terbuka lebar jika produksi dan industri di seluruh Sumatera terhubung sebagai satu sistem. Di sini terlihat arah pikirannya: integrasi ekonomi Sumatera bukan sekadar kerja sama antar provinsi di atas kertas, melainkan pembentukan ekosistem industri lintas wilayah yang memposisikan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kopi sebagai basis ekspor regional yang terolah, bukan mentah.
Kereta Logistik: Menyerang Biaya 30 Persen yang Menggerus Daya Saing
Skema kedua menyorot persoalan klasik yang sering diabaikan: konektivitas logistik. Bobby menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Angka ini bukan sekadar statistik; ia menjelaskan mengapa komoditas unggulan kawasan kerap kalah bersaing meski punya kualitas dan volume produksi yang kuat. Usulan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi komoditas di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah serangan langsung pada titik lemah tersebut. Dengan kereta logistik yang terintegrasi, hasil produksi dapat dipusatkan dan kemudian dihubungkan dengan jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar besar seperti Tiongkok dan India. Jika konektivitas logistik ini terwujud, integrasi ekonomi Sumatera akan punya tulang punggung fisik yang jelas, bukan sekadar jargon kerja sama antar provinsi.
BUMD Gabungan dan Sindikasi Bank: Uang sebagai Perekat Proyek Kawasan
Di atas kertas, banyak gagasan integrasi kawasan berhenti pada forum karena tidak punya skema pembiayaan dan proyek yang jelas. Skema ketiga yang diusulkan Bobby berusaha memotong siklus tersebut: pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, ditambah sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD dari 10 provinsi di Sumatera. Ini penting karena tanpa instrumen keuangan bersama, setiap provinsi akan tetap bermain sendiri dan proyek strategis lintas wilayah akan sulit bergerak. Dengan BUMD gabungan dan sindikasi bank, integrasi ekonomi Sumatera punya mekanisme untuk mengunci komitmen dalam bentuk modal dan target waktu pelaksanaan, bukan hanya pernyataan dukungan. Gubernur Jambi Al Haris secara terbuka menyatakan sepakat dengan gagasan tersebut dan menegaskan agar kerja sama antar daerah tidak berhenti pada forum, melainkan dilanjutkan untuk memperkuat posisi Sumatera sebagai satu kawasan ekonomi.
Integrasi Pangan, Dukungan Pusat, dan Tantangan Implementasi
Skema keempat menyasar stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Contoh konkret yang diangkat adalah gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang dibangun dan dihubungkan dengan akses pelabuhan, dengan target minimal stok tiga bulan untuk pencadangan pangan daerah. Ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Sumatera tidak hanya soal ekspor dan industri, tetapi juga ketahanan pangan di wilayah terluar. Dari sisi politik kebijakan, inisiatif ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap konsep pembangunan terintegrasi kawasan Sumatera dalam konektivitas, ekonomi, pangan, dan energi. Namun di luar dukungan normatif dan angka kontribusi PDB Sumatera yang sudah mencapai lebih dari Rp1.361 triliun pada triwulan I dan lebih dari Rp2.812 triliun pada semester I 2026, ujian sesungguhnya ada pada implementasi: mampukah sepuluh provinsi menjaga komitmen jangka panjang dan menjadikan integrasi ekonomi Sumatera sebagai praktik, bukan slogan?
