Pendidikan yang terhalang kemiskinan
Anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau belum pernah bersekolah, sering kali karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan. Pemerintah mencatat 4,1 juta anak tidak sekolah atau putus sekolah akibat faktor ekonomi. Besarnya angka ini menandakan bahwa akses pendidikan belum menjadi kenyataan yang setara bagi semua anak: kemauan belajar saja tidak cukup ketika rumah tangga harus menghadapi keterbatasan sumber daya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa biaya menjadi hambatan utama keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya. Ia menyampaikan hal tersebut saat menutup Kongres VII Front National Perjuangan Buruh Indonesia di Jakarta pada Minggu, 15 November 2026. Pemerintah tepat menjadikan persoalan ini perhatian utama, tetapi pengakuan atas skala masalah baru bermakna jika diikuti dukungan yang betul-betul menjangkau anak.

Biaya sekolah memperpanjang rantai kemiskinan
Kendala biaya bukan sekadar soal pembayaran sekolah. Saat pengeluaran keluarga terbatas, pendidikan anak dapat tersisih oleh kebutuhan sehari-hari, dan kesempatan untuk membangun masa depan ikut menyempit. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan 76% orang tua mengaku tidak mampu membiayai sekolah anak karena faktor ekonomi; sekitar 74% warga miskin hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD atau lebih rendah. Sementara itu, BPS mencatat 22,93 juta penduduk miskin pada Maret 2026, setara 8,07% dari jumlah penduduk. Angka-angka ini menggambarkan lingkaran yang sulit diputus: keterbatasan ekonomi menghambat sekolah, lalu pendidikan yang terbatas dapat mempersempit pilihan hidup. Agus Jabo juga menyoroti bahwa lebih dari 64% anak dari keluarga miskin berisiko mengalami kondisi serupa dengan orang tuanya. Karena itu, penanganan anak putus sekolah perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan, bukan urusan sekolah semata.

Sekolah Rakyat menjanjikan, tetapi perlu tepat sasaran
Pemerintah mengandalkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk merespons hambatan tersebut dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar keterbatasan ekonomi tidak menutup kesempatan mereka belajar. Dengan sistem berasrama, Sekolah Rakyat dirancang untuk menyediakan pendidikan, pendampingan, dan ruang pengembangan diri; negara diharapkan mendampingi anak sejak jenjang dasar hingga mereka dapat mengembangkan potensi dan mengejar cita-cita. Arah ini menjawab persoalan lebih luas daripada biaya sekolah, sebab anak juga membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Namun, janji program tidak otomatis menjangkau seluruh 4,1 juta anak. Pemerintah perlu memastikan data kemiskinan terbuka dan akurat, sebagaimana ditekankan Agus Jabo, agar calon peserta tidak terlewat dan bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat dapat menjadi bagian penting dari solusi, tetapi tidak boleh dianggap sebagai jawaban tunggal atas besarnya masalah. Ukuran keberhasilannya bukan hanya terselenggaranya program, melainkan apakah anak-anak yang sebelumnya terhambat biaya benar-benar memperoleh akses pendidikan, pendampingan, dan kesempatan untuk terus belajar. Keterbukaan data dan ketepatan sasaran menjadi prasyarat, sementara perhatian pada hambatan keluarga perlu terus dijaga. Jika pemerintah mampu menghubungkan jangkauan program dengan kebutuhan nyata anak miskin, Sekolah Rakyat berpeluang membantu memutus pewarisan kemiskinan. Tanpa pelaksanaan yang merata dan terukur, anak-anak yang paling rentan masih berisiko tertinggal.






