Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Hukuman Mati Koruptor Saat Bencana: Apa yang Diatur RUU Perampasan Aset?

Hukuman Mati Koruptor Saat Bencana: Apa yang Diatur RUU Perampasan Aset?
Minat|Asia Tenggara

Penegasan hukuman untuk keadaan tertentu

Hukuman mati koruptor adalah ancaman pidana yang dalam hukum Indonesia dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk kondisi krisis atau bencana, sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pada Kamis, 5 November 2026, bahwa RUU Perampasan Aset akan mempertegas penerapan sanksi tersebut.

Penegasan ini penting karena korupsi saat bencana bukan sekadar pelanggaran administratif atau penyalahgunaan anggaran biasa: tindakan itu berisiko merampas sumber daya ketika kebutuhan masyarakat mendesak. Namun, beratnya ancaman pidana tidak boleh menggantikan pembuktian yang ketat. Habiburokhman menyebut kriteria akan merujuk pada aturan yang sudah berlaku dan memberi bencana atau krisis nasional sebagai gambaran situasi yang dapat menjadi acuan. Jadi, publik patut melihat usulan ini sebagai penajaman kerangka hukum, bukan pengumuman bahwa setiap korupsi pada masa bencana otomatis berujung hukuman mati.

Aset korban harus menjadi bagian dari keadilan

Fokus RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada seberapa berat hukuman bagi pelaku. Rancangan itu juga memuat pengembalian aset kepada korban kejahatan finansial, termasuk korban investasi fiktif atau skema Ponzi, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Inilah sisi yang paling langsung dirasakan masyarakat: proses hukum idealnya tidak hanya menghukum, tetapi juga membantu korban memperoleh kembali haknya.

Karena itu, pengembalian aset korban semestinya dinilai sebagai ukuran penting keberhasilan aturan ini, bukan pelengkap setelah perkara pidana selesai. Perampasan yang tidak disertai prosedur jelas berisiko merugikan orang yang tidak terlibat dalam kejahatan. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik menunjukkan bahwa rancangan ini perlu menyeimbangkan pemulihan korban dengan kepastian hak. Janji pemulihan aset hanya akan bermakna jika mekanisme penelusuran, penguasaan, dan penyalurannya berjalan transparan serta dapat diuji.

RUU masih dalam pembahasan legislasi

Ketentuan tersebut belum menjadi aturan final. Komisi III DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah; penerimaan ini menjadi tahap awal bagi panitia kerja untuk membahas isi rancangan. Habiburokhman juga menyatakan harapan agar pembahasan bersama pemerintah berjalan lancar dan RUU dapat disahkan pada masa sidang November. Sampai proses itu tuntas, rincian kriteria penerapan hukuman mati dan tata cara pengembalian aset masih harus diuji dalam pembahasan.

Pengawasan terhadap kewenangan juga tak boleh dikesampingkan. Komisi III menyatakan rancangan akan memuat pencegahan agar perampasan aset tidak menjadi alat politik atau sarana pemerasan oleh aparat. Perlindungan seperti ini bukan hambatan bagi penegakan hukum, melainkan syarat agar kekuasaan yang besar tidak disalahgunakan. DPR dan pemerintah perlu memastikan rumusan akhirnya tegas terhadap pelaku, adil bagi korban, dan memberi ruang keberatan bagi pihak yang beriktikad baik.

Ketegasan harus berjalan bersama kepastian hukum

Arah yang ditawarkan RUU Perampasan Aset layak diuji dari dua hasil sekaligus: apakah korupsi dalam keadaan luar biasa dapat ditindak tegas, dan apakah aset dapat dikembalikan kepada korban tanpa mengorbankan hak pihak yang tidak bersalah. Menempatkan korupsi saat bencana sebagai situasi yang disorot memberi pesan bahwa penyalahgunaan dana ketika masyarakat rentan memiliki konsekuensi serius. Tetapi pesan itu harus disertai batas hukum yang terang, proses pembuktian yang adil, dan pengawasan independen.

Kesimpulannya, ancaman hukuman mati koruptor tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan rancangan ini. Nilai utamanya akan tampak bila aturan yang disahkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan pengembalian aset korban. Karena pembahasan legislasi masih berlangsung, DPR dan pemerintah perlu mengubah janji tersebut menjadi mekanisme yang tegas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!