Indeks Integritas Pendidikan Naik: Sinyal Positif, Alarm Tetap Menyala
Pendidikan antikorupsi sekolah adalah serangkaian kebijakan, materi ajar, dan praktik tata kelola yang dirancang untuk menanamkan nilai integritas siswa sekaligus mencegah tindakan koruptif di lingkungan pendidikan, mulai dari ruang kelas, pengelolaan anggaran, hingga budaya akademik sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 pada 6 Oktober, dengan skor nasional naik dari 69,5 menjadi 73,30. Kenaikan ini bukan sekadar angka; ia menandai bahwa program integritas dinas pendidikan dan sekolah mulai terasa dampaknya. Namun, KPK sendiri menegaskan budaya antikorupsi harus diperkuat sejak bangku sekolah karena praktik curang masih mengakar. Jika dunia pendidikan gagal menjadi benteng integritas, ia berubah menjadi pintu masuk normalisasi korupsi bagi generasi muda.
Dari Kelas ke Kampus: Integritas Naik, Praktik Curang Belum Tumbang
Indeks integritas pendidikan yang naik menunjukkan ada perbaikan karakter peserta didik, ekosistem, dan tata kelola sekolah transparan. Tetapi laporan KPK soal praktik joki skripsi di 91 persen kampus yang disurvei adalah tamparan keras bagi dunia akademik. Angka ini mengungkap paradoks: nilai integritas siswa mulai diajarkan, namun budaya "asal lulus" masih mengalahkan kejujuran. Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, pengadaan barang, dan pembiayaan kegiatan juga masih menjadi titik rawan jika pencatatan dan pelaporan tidak dibuka ke publik. Sekolah yang menolak membuka informasi biaya kepada orang tua sesungguhnya sedang merusak kepercayaan yang menjadi fondasi pendidikan antikorupsi sekolah. Tanpa keberanian menghapus pungutan liar dan praktik manipulatif, skor indeks integritas pendidikan hanya akan menjadi kosmetik statistik.
Kota Blitar dan Pasuruan: Bukti Nyata Pendidikan Antikorupsi Sejak SD
Jika ingin melihat bagaimana pendidikan antikorupsi sekolah bekerja, Kota Blitar dan Kota Pasuruan memberi contoh berbeda namun saling melengkapi. Survei Penilaian Integritas Pendidikan menempatkan Kota Blitar di peringkat pertama nasional dengan skor 81 poin, menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat integritas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Capaian ini menunjukkan bahwa ketika tata kelola sekolah transparan dan guru serta pimpinan satuan pendidikan konsisten memberi teladan, ekosistem pendidikan berintegritas bukan utopia. Di Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar program "Optimalisasi Pendidikan Antikorupsi Jenjang SD" secara virtual, fokus pada pembentukan karakter berintegritas melalui 9 Pilar Nilai PAK dan 5 elemen peta kompetensi antikorupsi. Program integritas dinas pendidikan di tingkat SD ini jelas berpihak pada masa depan: menanamkan integritas sebelum anak mengenal celah untuk berbuat curang.
Nilai Integritas Bukan Materi Tambahan, Melainkan Kurikulum Hidup
Kegiatan di Pasuruan menegaskan bahwa nilai integritas siswa tidak bisa diajarkan sekilas lewat slogan di dinding kelas. Sembilan nilai PAK—jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil—dirancang sebagai fondasi untuk mencegah tindakan koruptif sejak dini. Lima elemen peta kompetensi, seperti ketaatan pada aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi, menghubungkan nilai-nilai itu dengan perilaku konkret di sekolah. Di sinilah banyak sekolah masih setengah hati: mereka mengajarkan kejujuran di kelas, tetapi membiarkan ketidakjelasan biaya dan kebijakan yang berubah-ubah tanpa penjelasan. Pendidikan antikorupsi sekolah akan gagal jika tata kelola sekolah transparan tidak berjalan; anak-anak belajar lebih kuat dari praktik sehari-hari dibanding dari buku teks.
Dari Skor ke Perubahan: Apa Langkah Berikutnya?
Indeks integritas pendidikan yang naik adalah kabar baik, tetapi ia baru langkah awal. Hasil survei KPK dirancang menjadi dasar kebijakan pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran di sekolah dan kampus. Pemerintah daerah seperti di Kota Blitar sudah menegaskan perlunya evaluasi dan program berkelanjutan meski berada di puncak skor nasional. Ini sikap yang tepat: skor harus dibaca sebagai cermin, bukan medali abadi. Ke depan, penguatan pendidikan antikorupsi perlu menyentuh tiga lapis sekaligus: kurikulum nilai integritas siswa, budaya sekolah yang jujur dan peduli, serta tata kelola sekolah transparan yang bisa diawasi publik. Tanpa pengawasan orang tua dan masyarakat, program integritas dinas pendidikan mudah berubah menjadi seremonial. Pendidikan yang berintegritas bukan hanya menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi warga yang menolak korupsi sebagai bagian "normal" dari hidup.
