Indeks Integritas Pendidikan Naik: Kabar Baik yang Belum Tuntas
Indeks Integritas Pendidikan adalah ukuran yang digunakan KPK untuk menilai seberapa jauh ekosistem pendidikan—mulai dari karakter peserta didik, lingkungan sekolah, hingga tata kelola—mampu mencegah praktik koruptif dan perilaku tidak jujur dalam proses belajar-mengajar serta pengelolaan anggaran publik. Kenaikan skor nasional menjadi 73,30 dari 69,5 pada tahun sebelumnya memang layak diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Fakta bahwa praktik joki skripsi masih ditemukan di 91 persen kampus yang disurvei menunjukkan bahwa integritas pendidikan KPK baru menyentuh permukaan persoalan. Peningkatan skor hanya berarti sesuatu jika diikuti perubahan nyata: pencegahan korupsi sekolah, penguatan kejujuran akademik, dan tata kelola pendidikan transparan yang bisa dirasakan orang tua, guru, dan siswa sehari-hari.
Bogor: Integritas Naik Bersama Tata Kelola Pendidikan Transparan
Kabupaten Bogor adalah contoh bahwa integritas pendidikan tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebijakan konkret yang menyentuh guru dan peserta didik. Dinas Pendidikan setempat meraih skor 75,46 dengan kategori “Adaptif”, naik 4 poin dari 71,46 dan melampaui rata-rata nasional 73,30. Kenaikan ini tidak datang tiba-tiba; ia berjalan seiring empat program prioritas yang menarget pemerataan akses, peningkatan kualifikasi pengajar, dan kesejahteraan guru. Beasiswa kuliah S1 bagi 300 guru PAUD, misalnya, bukan hanya investasi kualitas, tetapi juga sinyal bahwa insentif diberikan secara jelas dan terukur, bukan lewat jalur gelap. Di sinilah inti tata kelola pendidikan transparan: data anak tidak sekolah dipetakan door to door, kolaborasi lintas kecamatan dan desa digerakkan, dan anggaran diarahkan ke kebutuhan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan publik.
Blitar: Peringkat Pertama Bukan Garansi Bebas Masalah
Kota Blitar dengan skor 81 dalam Survei Penilaian Integritas Pendidikan KPK sering dipuji sebagai wajah cerah integritas pendidikan. Peringkat pertama nasional ini memang menjadi tonggak penting, sekaligus bukti bahwa kerja bersama guru, pimpinan satuan pendidikan, dan pemerintah daerah bisa menghasilkan ekosistem sekolah yang relatif bersih. Namun, pemerintah kota sendiri menegaskan bahwa capaian ini bukan garis finish: evaluasi dan program berkelanjutan tetap harus digerakkan. Survei Penilaian Integritas memetakan bukan hanya karakter peserta didik, tetapi juga tata kelola, sehingga skor tinggi seharusnya dibaca sebagai kewajiban untuk menindaklanjuti catatan perbaikan, bukan sekadar kebanggaan. "Peringkat pertama nasional dengan skor 81 poin menjadi capaian penting bagi Kota Blitar" adalah kalimat pujian yang sekaligus mengandung tugas berat: mempertahankan integritas ketika sorotan publik mulai berkurang.
Pasuruan: Menanam Integritas Antikorupsi Sejak SD
Jika Bogor dan Blitar menunjukkan pentingnya tata kelola, Kota Pasuruan mengingatkan bahwa integritas pendidikan KPK tidak akan kokoh tanpa fondasi karakter sejak usia sekolah dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota ini menggelar “Optimalisasi Pendidikan Antikorupsi Jenjang SD se-Kota Pasuruan” secara virtual, memudahkan guru dan pemangku kepentingan bergabung lewat Zoom. Materi yang dibawakan Satria KPK Nurul Mawaridah berpusat pada 9 Pilar Nilai PAK—mulai dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, hingga adil—serta 5 elemen peta kompetensi antikorupsi. Pendekatan ini tegas: pencegahan korupsi sekolah tidak cukup dengan aturan, perlu pembiasaan nilai seperti berani melaporkan kecurangan dan hidup sederhana. Ketika anak SD terbiasa melihat integritas sebagai bagian dari keseharian, praktik joki skripsi dan manipulasi data di jenjang lebih tinggi akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Dari Skor ke Perubahan: Tugas Berat Pemerintah Daerah
Kenaikan Indeks Integritas Pendidikan dan contoh baik dari Bogor, Blitar, serta Pasuruan menunjukkan satu hal: daerah tidak lagi bisa bersembunyi di balik retorika antikorupsi. Skor integritas adalah cermin, bukan penghargaan abadi. KPK sudah menyediakan peta melalui SPI Pendidikan yang mengukur karakter peserta didik, ekosistem, dan tata kelola; hasilnya diharapkan menjadi dasar kebijakan pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran di sekolah dan kampus. Tindak lanjutnya harus jelas: transparansi pengelolaan BOSP, pencatatan dan pelaporan terbuka, pengawasan terhadap pengadaan barang, serta penghentian pungutan liar. Pemerintah daerah yang serius akan menjadikan skor sebagai alarm: memperkuat budaya antikorupsi, mengintegrasikan nilai integritas dalam kurikulum, dan memastikan tata kelola pendidikan transparan menjadi standar, bukan pengecualian. Tanpa itu, angka di atas kertas hanya akan menutupi masalah yang tetap tumbuh di lapangan.
