Ukuran inovasi bukan banyaknya program
Inovasi daerah adalah cara baru yang lebih efektif untuk memecahkan persoalan publik dan menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar aplikasi, kegiatan, atau nama program baru. Prinsip ini penting ketika pemerintah kota memaparkan terobosan dalam rangkaian IGA 2026: penghargaan semestinya menjadi pemicu perbaikan, bukan tujuan akhir.
Pada 3 November 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, membuka presentasi kepala daerah sebagai bagian dari seleksi pemenang IGA. Ia mendorong pemerintah daerah memberi ruang bagi inisiatif aparatur dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi. IGA 2026 menghimpun 48.246 inovasi dari 541 pemerintah daerah, naik 31,31 persen dibandingkan 2025—angka besar yang akan berarti hanya jika inovasi itu bekerja di luar panggung penilaian.
Pesan Kemendagri patut menjadi tolok ukur: inovasi perlu melekat dalam budaya kerja, dapat diterapkan berkelanjutan, dan menghasilkan nilai publik. Dengan ukuran itu, pengalaman Palembang dan Batam lebih berguna dibaca sebagai dua jawaban berbeda atas kebutuhan warga, bukan perlombaan jumlah aplikasi.

Palembang menghubungkan pencari kerja dengan peluang
Ado Gawe Palembang dirancang untuk menangani pengangguran terbuka melalui penyediaan informasi lowongan kerja dan pelatihan berbasis digital. Wali Kota Ratu Dewa memaparkan inovasi Dinas Tenaga Kerja itu dalam presentasi daring pada 3 November 2026, bersama Sedulang Ketan, program kesehatan jemput bola bagi masyarakat rentan.
Alasan Ado Gawe hadir cukup jelas: tingkat pengangguran terbuka di Palembang tercatat 6,98 persen pada 2024. Setelah informasi lowongan dan pelatihan disediakan secara digital, angka itu turun menjadi 6,81 persen pada 2025. Penurunan tersebut menunjukkan arah yang menjanjikan, meski satu perubahan angka tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penyebab pengangguran telah teratasi.
Nilai layanan digital daerah seperti Ado Gawe terletak pada kegunaannya bagi orang yang mencari pekerjaan: informasi dan akses pelatihan menjadi lebih mudah dijangkau. Sementara itu, Sedulang Ketan mengingatkan bahwa layanan publik tidak selalu harus berbentuk digital. Program tersebut mendatangi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, sosial, atau ekonomi untuk memperoleh layanan kesehatan. Kombinasi ini lebih kuat daripada mengejar digitalisasi sebagai tujuan tersendiri.

Batam memadukan layanan digital dan infrastruktur dasar
Batam menampilkan pendekatan berbeda: mempercepat urusan administrasi sekaligus menjawab kebutuhan infrastruktur. Wali Kota Amsakar Achmad memaparkan inovasi pemerintah kota dalam ajang IGA 2026 pada 5 November 2026. Salah satunya, EBPHTB 2.0, sistem pengelolaan pajak tanah dan bangunan tanpa kertas yang terintegrasi secara waktu nyata dengan BPN hingga perbankan.
Sistem itu dikaitkan dengan penerimaan BPHTB Batam sebesar Rp540,56 miliar pada 2025. Namun, angka penerimaan bukan satu-satunya ukuran layanan yang baik. Warga dan pelaku usaha juga perlu merasakan kemudahan serta kejelasan proses. Batam turut memaparkan pemangkasan waktu pengurusan izin investasi yang sebelumnya dapat mencapai satu tahun menjadi tiga sampai empat bulan, sebuah perubahan yang berpotensi mengurangi hambatan bagi kegiatan usaha.
Di luar layanan digital, Batam meresmikan fasilitas pengolahan air laut menjadi air bersih dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis untuk menopang kebutuhan KEK Nongsa Digital Park. Langkah ini memperluas makna inovasi: bukan hanya transaksi yang lebih cepat, tetapi juga penyediaan kebutuhan dasar yang mendukung kawasan ekonomi. Dibandingkan Palembang, Batam menekankan layanan administrasi dan infrastruktur; keduanya tetap harus dinilai dari manfaat yang sampai kepada pengguna.

Penghargaan harus membentuk kebiasaan kerja
Perbedaan solusi Palembang dan Batam justru memperlihatkan mengapa inovasi tidak semestinya diseragamkan. Pengangguran terbuka membutuhkan akses pada informasi kerja dan pelatihan; kawasan ekonomi khusus membutuhkan layanan yang efisien serta pasokan air bersih. Pemerintah daerah perlu berangkat dari persoalan setempat, lalu mengukur apakah perbaikan benar-benar dirasakan warga.
Dorongan Kemendagri agar inovasi menjadi budaya kerja juga menuntut lebih dari presentasi yang meyakinkan. Aparatur perlu memiliki ruang untuk menguji gagasan, masyarakat perlu dilibatkan dalam merumuskan kebutuhan, dan praktik yang terbukti bermanfaat perlu dapat diterapkan lebih luas. Tanpa kebiasaan itu, inovasi berisiko berhenti ketika penilaian selesai atau berganti nama tanpa memperbaiki layanan.
Pada akhirnya, keberhasilan IGA bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak membawa terobosan, melainkan oleh apakah solusi tersebut bertahan dan menghasilkan perubahan nyata. Ado Gawe, layanan digital Batam, dan fasilitas air bersih memberi contoh arah yang berbeda. Tantangan pemerintah daerah adalah menjaga agar penghargaan menjadi pengingat untuk terus melayani—bukan garis finis.






