Penilaian yang seharusnya menguji hasil
Innovative Government Award (IGA) adalah ajang penilaian inovasi pemerintah daerah yang mengapresiasi terobosan ketika terbukti menyelesaikan persoalan dan menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilannya semestinya bukan banyaknya program baru, melainkan perubahan yang bisa dirasakan warga. Kemendagri mulai mematangkan penilaian inovasi unggulan daerah untuk IGA 2026. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) membahas kesiapan teknis, pembagian tim penilai, jadwal presentasi, serta kelengkapan profil inovasi. Presentasi langsung kepala daerah dijadwalkan pada 3–5 November di Command Center Kemendagri; formulir penilaian disiapkan untuk penggunaan daring maupun luring. Tahap ini bukan urusan administratif belaka. Presentasi menjadi salah satu dasar pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan inovasi berdampak pada kemajuan daerah. Namun, penghargaan inovasi daerah hanya akan bernilai jika penilaian mampu membedakan perubahan substansial dari program yang sekadar berganti nama.

IGA mesti menumbuhkan budaya, bukan perlombaan
Saat membuka presentasi kepala daerah pada 3 November 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menempatkan IGA sebagai momentum untuk memperkuat budaya inovasi, bukan sekadar agenda penghargaan. Ia mendorong pemerintah daerah memberi ruang bagi inisiatif aparatur dan melibatkan masyarakat dalam merumuskan solusi. Penekanan itu tepat, sebab inovasi pemerintah daerah tidak akan bertahan jika hanya digerakkan oleh tenggat lomba atau ambisi meraih piala. Wiyagus mengingatkan bahwa inovasi bukan aplikasi, kegiatan baru, atau perubahan nama program, melainkan cara yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai publik. Skala seleksi membuat standar dampak makin penting: penyelenggaraan IGA 2026 melibatkan 48.246 inovasi dari 541 pemerintah daerah, naik 31,31 persen dibandingkan 2025. Proses penilaian melibatkan 30 anggota tim dari 26 instansi. Banyaknya usulan memang menunjukkan geliat, tetapi angka itu sendiri belum membuktikan mutu. Tim penilai perlu melihat bukti hasil, kesinambungan, serta peluang memperluas praktik yang berhasil.

Manfaat publik harus terlihat dalam keseharian
Ukuran yang paling adil bagi inovasi adalah apakah ia membuat layanan lebih mudah diakses dan membantu warga menghadapi persoalan sehari-hari. Kemendagri menekankan agar inovasi berorientasi pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan, serta dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, manfaat inovasi publik harus tampak di luar ruang presentasi. Contoh yang disampaikan Wiyagus datang dari Kota Mojokerto. Program “Bajak Sambal Terasi” menghubungkan nilai tabungan bank sampah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui sistem digital. Warga dapat menggunakan tabungan dari kegiatan memilah sampah untuk memenuhi kewajiban pajak. Nilai pendekatannya bukan semata penggunaan teknologi, melainkan penggabungan manfaat lingkungan, inklusi ekonomi, dan kemudahan administrasi. Contoh itu juga memberi tolok ukur bagi daerah lain: apakah inovasi menjawab kebutuhan nyata, mudah digunakan, dan menghasilkan perubahan yang dapat ditelusuri? Pertumbuhan dan penerimaan fiskal baru bermakna bila turut membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih baik.
Ujian setelah presentasi
Presentasi kepala daerah berlangsung pada 3–5 November 2026, setelah BSKDN menyiapkan perangkat penilaian dan meminta pihak terkait menuntaskan kebutuhan yang masih tersisa. Tetapi pekerjaan penting tidak selesai ketika giliran presentasi berakhir. Daerah perlu memastikan inovasi terus berjalan, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan warga—bukan meredup setelah pengumuman pemenang. IGA dapat mendorong aparatur berani mencoba pendekatan baru, sementara kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat bisa membantu memperluas praktik yang terbukti efektif. Namun, penghargaan tak boleh menjadi pengganti akuntabilitas: klaim keberhasilan perlu ditopang bukti bahwa layanan membaik dan persoalan warga tertangani. Pada akhirnya, penilaian IGA 2026 patut mengapresiasi hasil, keberlanjutan, dan kemungkinan replikasi—bukan kemasan. Jika inovasi melekat dalam budaya kerja dan warga ikut menjadi subjek pembangunan, penghargaan punya arti lebih dari seremoni: ia menjadi dorongan untuk memperluas manfaat nyata.






