Sekolah Swasta Subsidi sebagai Motor Akses Pendidikan Merata
Program sekolah gratis adalah kebijakan pendidikan yang membebaskan biaya sekolah bagi siswa di lembaga negeri dan swasta dengan dukungan anggaran publik, sekaligus mendorong pemerataan pendidikan 2026 melalui perluasan akses bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini terhambat oleh biaya, jarak, dan daya tampung sekolah negeri. Di Banten, gagasan ini mengambil bentuk program sekolah swasta subsidi yang bukan sekadar menambal kekurangan kursi di sekolah negeri, tetapi mengubah posisi sekolah swasta menjadi mitra utama negara dalam layanan pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan ini patut dibaca sebagai pengakuan politik: tanpa memperkuat jaringan sekolah swasta, akses pendidikan merata hanyalah slogan. Namun, perubahan peran itu menuntut konsistensi mutu dan tata kelola, bukan sekadar suntikan dana tahunan.
Rp67,9 Miliar untuk Sekolah Swasta: Angka Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Pemerintah kabupaten Tangerang mengalokasikan Rp67,9 miliar untuk program sekolah swasta gratis atau setara kepada 264 SD dan SMP. Dana itu mengalir ke 71 SD dengan 9.676 murid dan 193 SMP dengan 27.886 pelajar di 29 kecamatan. Secara politis, ini adalah pernyataan tegas bahwa sekolah swasta bukan pelengkap, melainkan “mitra utama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa” kata Bupati Moch Maesyal Rasyid. Namun keputusan fiskal sebesar ini harus dibaca kritis: uang publik sedang dipakai untuk memperkuat layanan pendidikan di luar sekolah negeri. Tanpa standar mutu yang jelas dan pengawasan ketat, subsidi bisa berhenti menjadi program sekolah gratis dan berubah menjadi transfer rutin ke lembaga yang mutunya tidak ikut naik. Pilihan Tangerang hanya akan masuk akal bila kualitas layanan di sekolah swasta benar-benar terdongkrak, bukan sekadar laporan administrasi rapi di atas kertas.
Target 120 Ribu Anak: Ambisi Pemerataan Pendidikan 2026
Di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten menargetkan program sekolah gratis menjangkau hingga 120 ribu anak pada 2026, termasuk sekitar 10 ribu siswa Madrasah Aliyah. Sejak diluncurkan, program ini sudah menyentuh sekitar 60 ribu siswa SMA negeri atau sederajat. Target pelipatgandaan penerima manfaat menunjukkan ambisi besar untuk pemerataan pendidikan 2026, dengan janji bahwa delapan kabupaten/kota akan terakses semua. Ambisi itu tidak berdiri sendiri: pemerintah juga meresmikan tujuh Unit Sekolah Baru, dengan target 18 unit hingga 2029. Secara struktur, dua jalur dipakai bersamaan—membangun sekolah baru dan mensubsidi biaya belajar di sekolah yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah desain kebijakan ini sudah diarahkan ke wilayah dan kelompok paling rentan putus sekolah, atau masih mengikuti pola distribusi fasilitas yang nyaman secara politik tetapi kurang tajam secara kesetaraan sosial.
Dampak Nyata bagi Siswa dan Tuntutan Mutu
Di lapangan, program sekolah gratis mulai menampakkan dampak langsung. Salah satu contoh, SMA PGRI 56 Ciputat mencatat kenaikan siswa baru dari 60 menjadi 90 orang setelah program berjalan, atau naik sekitar 50 persen. Lonjakan ini bukan sekadar angka; ia menandai bahwa ketika biaya dihapus, sekolah swasta subsidi menjadi pilihan realistis bagi keluarga yang sebelumnya menjauh karena takut biaya. Pemerintah provinsi menargetkan tidak ada lagi anak putus sekolah, sekaligus mengurangi pengangguran, terutama dari lulusan SMK yang diharapkan bekerja sesuai kompetensinya. Namun Bupati Tangerang mengingatkan, pembebasan biaya harus dibarengi peningkatan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan kompetensi guru. Tanpa mutu, program sekolah gratis berisiko hanya memindahkan anak dari ketidaksekolahan ke sekolah murah dengan kualitas rendah, sebuah kompromi yang merugikan generasi muda dalam jangka panjang.
Transparansi Anggaran sebagai Penentu Legitimasi Program
Kunci keberlanjutan program sekolah swasta gratis adalah kepercayaan publik, dan itu bergantung pada transparansi anggaran. Bupati Tangerang menegaskan pengelolaan dana harus terbuka, tepat sasaran dan akuntabel, dengan evaluasi berkala untuk memetakan kendala administratif dan operasional. Di tingkat kabupaten, sudah dilakukan perbaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sebuah sinyal bahwa aspek legal dan tata kelola mulai dibenahi. Namun transparansi tidak boleh berhenti pada pelaporan ke pemerintah; masyarakat berhak tahu bagaimana dana Rp67,9 miliar dibelanjakan per sekolah dan apakah kualitas layanan benar-benar naik. Di sisi provinsi, perluasan program hingga 120 ribu anak akan memperbesar skala anggaran dan potensi kebocoran bila mekanisme kontrol tidak mengikutinya. Pada akhirnya, keberanian mengumumkan angka besar wajib diikuti keberanian membuka data penggunaan anggaran secara rinci. Tanpa itu, program pemerataan pendidikan 2026 mudah diserang sebagai proyek politis, bukan investasi serius untuk masa depan anak.
