Operasi tegas, tetapi fakta harus dibedakan
Penggerebekan kampung narkoba adalah tindakan penegakan hukum untuk menyasar lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika, dengan tetap menguji dugaan melalui penyelidikan dan bukti. Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, aparat gabungan menjaring sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Ilir; laporan menyebut tiga kampung digerebek. Operasi narkoba Ogan Ilir menunjukkan bahwa aparat dapat bertindak serentak saat peredaran menjadi perhatian. Namun, kabar penggerebekan bukan alasan untuk menyimpulkan setiap orang atau seluruh warga di lokasi bersalah. Ketegasan yang baik bukan hanya soal jumlah tempat yang didatangi, melainkan juga ketelitian mengungkap jaringan, menjaga hak warga, dan memberi penjelasan tentang hasil penindakan.
Perbandingan dengan Surtikanti penting justru karena status informasinya berbeda. Di Ogan Ilir, sumber melaporkan tindakan aparat di lokasi yang diduga terkait peredaran. Di Jalan Surtikanti Gang 2, Surabaya, yang tersedia adalah laporan keresahan warga dan tuduhan tentang pihak yang disebut sebagai bandar—bukan konfirmasi penegak hukum bahwa orang-orang tersebut terbukti bersalah.
Keresahan Surtikanti menuntut tindak lanjut
Warga Jalan Surtikanti Gang 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, menyuarakan rasa takut dan marah karena merasa ruang publiknya tidak aman. Laporan menyebut wilayah itu pernah menyaksikan penangkapan 19 terduga pengguna sabu, tetapi keresahan disebut masih berlanjut. Angka itu perlu dibaca tepat: mereka disebut terduga pengguna, bukan bukti bahwa seluruh gang terlibat atau bahwa dugaan terhadap pihak lain telah terbukti.
Warga mendesak Polres Pelabuhan Tanjung Perak turun ke lapangan dan meminta Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur memberi perhatian pada lokasi tersebut. Desakan warga Surabaya ini layak ditanggapi sebagai sinyal kebutuhan perlindungan, bukan sebagai vonis. Mereka meminta penindakan bandar narkoba, termasuk terhadap orang yang mereka sebut berinisial Dul dan Huri; nama dan dugaan itu belum terverifikasi secara independen. Aparat perlu memeriksa laporan secara profesional, melindungi pelapor, dan menyampaikan perkembangan tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.
Sasaran harus jaringan, bukan sekadar angka penangkapan
Baik penggerebekan di Ogan Ilir maupun tuntutan warga Surtikanti mengarah pada persoalan yang sama: operasi harus menghasilkan rasa aman yang bertahan, bukan hanya berita tentang penangkapan. Warga Surtikanti menilai penindakan terhadap pemakai atau pengecer kecil saja tidak cukup dan meminta aparat menelusuri pihak yang diduga mengendalikan peredaran. Itu tuntutan yang masuk akal sebagai arah penyelidikan, tetapi siapa pun yang dituduh tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penggerebekan kampung narkoba dapat menjadi awal, bukan ukuran keberhasilan akhir. Ukurannya ialah apakah aparat mengumpulkan bukti yang kuat, membongkar hubungan dalam jaringan, menindak pelaku sesuai perannya, dan memastikan warga tidak kembali menghadapi ancaman. Di Surtikanti, tindak lanjut yang transparan dan kehadiran aparat yang konsisten akan lebih meyakinkan daripada seruan keras tanpa hasil yang bisa diperiksa.
Rasa aman perlu dibangun dengan hukum yang adil
Operasi di Ogan Ilir memberi contoh respons langsung terhadap lokasi yang diduga menjadi titik peredaran, sedangkan laporan dari Surtikanti menegaskan bahwa keresahan warga membutuhkan jalur tindak lanjut yang jelas. Keduanya tidak boleh disamakan: satu adalah laporan tentang operasi aparat, sementara yang lain memuat klaim warga yang perlu diverifikasi. Mencampur keduanya berisiko mengubah dugaan menjadi stigma terhadap individu maupun lingkungan.
Kesimpulannya, keberanian warga menyampaikan keresahan patut didengar, dan aparat harus meresponsnya dengan penyelidikan serta perlindungan yang nyata. Namun, ketegasan bukan berarti menghukum berdasarkan tuduhan. Penegakan hukum yang adil harus memburu bukti dan jaringan, menjaga hak semua pihak, lalu memberi warga alasan konkret untuk merasa aman kembali.
